Indeks Kerawanan Pemilu di Pilkada 2024 Lampung: Rawan Sedang

Iskardo melanjutkan, indeks rawan sedang tersebut menimbang beberapa potensi kerawanan pemilihan meliputi penggunaan media sosial berbau hoaks, SARA, sampai ujaran kebencian. Termasuk urusan netralitas ASN, Polri/TNI hingga money politic atau politik uang.

Terutama menyangkut urusan politik uang bakal menjadi fokus utama, terkait penanganan pengawasan dalam gelaran pesta demokrasi November mendatang.

"Nanti kita lihat dari penyelenggaraannya seperti apa. Iya sangat, itu (politik uang) enemy demokrasi kita," jelasnya.

Bila mengacu pada IKP tematik mengenai isu politik uang telah dirilis Bawaslu RI menjelang Pemilu 2024 lalu, Provinsi Lampung diketahui menempati posisi ke-2 paling rawan praktik politik uang se-Indonesia dan peringkat 10 besar menyangkut kerawanan netralitas ASN.

Iskardo menyebut, IKP dirilis Bawaslu RI tersebut akan tetap menjadi landasan antisipasi dini dalam urusan pengawasan menjelang Pilkada 2024.

"Kalau kemarin dari Pemilu secara laporan dan penanganan pelanggaran kita relatif sedang, ada sekitar 16 temuan yang ditindaklanjuti. Ini menjadi dasar kita dalam menghadapi Pilkada mendatang," ucapnya.

Sebagai langkah upaya pencegahan kerawanan Pemilu, Iskardo menambahkan, Bawaslu Provinsi Lampung telah menginstruksikan kepada jajarannya di tingkat kabupaten/kota hingga desa, untuk menggencarkan kegiatan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat.

"Pola-pola antisipasi kerawanan Pilkada ini tentu tidak jauh berbeda dengan Pemilu kemarin, tapi ada hal-hal yang akan lebih difokuskan seperti netralitas dan politik uang," tandas Iskardo.