Gelombang PHK Diklaim Tak Terjadi di Lampung? Ini Kata Disnaker

Lalu bagaimana strategi pemerintahan daerah meminimalisir acaman gelombang tersebut, Agus menyampaikan, pihaknya telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan ekonomi makro, terus memperbaiki pertumbuhan ekonomi, hingga serius melaksanakan pengendali inflasi.

Harapannya, dapat berimplikasi terhadap dunia usaha bisa semakin membaik, termasuk urusan dunia ketenagakerjaan jelang menghadapi tahun ancaman resesi gelombang di 2023.

"Kita juga mendorong perusahaan-perusahan, dunia usaha, termasuk peran aktif pemerintah untuk mendukung program pembangunan ekonomi berbasis padat karya, supaya ada perluas tenaga kerja di Lampung, sehingga semakin baik dalam penurunan tingkat pengangguran," ucapnya.

Meskipun kondisi ketenagakerjaan kerjaan di Lampung dalam kategori aman dari ancaman PHK, Agus melanjutkan pemerintah daerah juga terus berupaya memperluas pembukaan lapangan kerja. Itu mendorong berbagai kegiatan pelatih peningkatan sumber daya manusia hingga menjalin kolaborasi dan sinergitas dengan para Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Lampung.

"Harapannya kita bisa menyiapkan kompetensi para calon tenaga kerja, sesuai dengan kebutuhan para perusahaan-perusahaan," ucap Agus.

Selain itu, pemerintah daerah turut mendorong kegiatan pemagangan di perusahaan-perusahaan, supaya kemudian hari dapat terserap di lapangan kerja. Menurutnya, cara-cara tersebut kini lebih kurang 70 persenan terbuka ampuh dalam mengatasi kebutuhan lapangan kerja di Lampung.

"Jangan lupa juga, kita memiliki aplikasi Si Gajah Lampung, untuk menghimpun sistem informasi ketenagakerjaan di Lampung guna mempertemukan antara para pencarian kerja dengan perusahaan pemberian kerja," lanjut Kadisnaker Lampung.

Menanggapi klaim pemerintah daerah tersebut, Kepala Peneliti Ekonomi CURS Lampung, Erwin Oktavianto mengatakan, sejatinya pengendalian inflasi tidak berdampak besar terhadap ancaman gelombang PHK. Namun pada urusan lebih pengendalian daya beli.

Pasalnya bila hal tersebut menurun, maka konsumsi masyarakat semakin lama kian berkurang. Akibatnya, konsumsi masyarakat berkurang bisa berujung pada kelebihan suplai atau produksi, hingga akhirnya berakibat pada SDM suatu perusahaan berlebihan.

"Kalau pendapatan perusahaan menurun, mau tidak mau mereka harus merampingkan anggaran. Ya salah satunya meringankan beban gaji karyawan atau PHK massal," kata Erwin.

Oleh karenanya dalam urusan ancaman PHK, pemerintah daerah harus melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi secara triwulan, yang secara kebetulan di Provinsi Lampung kini masih amat terjaga berkisar di angka 5 persen.

"Ini sinyal positif terhadap PHK dan sebagainya di Lampung, peningkatan ini tentu diharapkan mampu memberikan kenaikan terhadap pendapatan masyarakat, sehingga bisa beramsui pada dua kemungkinan yaitu, pendapatan dan lapangan kerja ikut meningkat," lanjut dia.

Erwin menambahkan, selama pendapatan dan lapangan kerja tidak terkendala dalam perubahan ekonomi global dan semacamnya, maka Provinsi Lampung disebut bakal aman dari ancaman gelombang PHK. Menurutnya, kerentanan terhadap situasi perubahan ekonomi sebagaimana telah terjadi pada perusahaan starup seperti GoTo, Shopee, dll.

"Startup sifatnya adalah usaha dengan syarat tingkat risiko terbilang tinggi, namun juga punya potensi revenue besar. Beberapa startup melesat tumbuh signifikan, maka bisa juga mati seketika. Itu adalah salah satu resiko starup," terangnya.

Dikatakan amat wajar beberapa perusahaan startup dengan nama besar perlahan telah memberi sinyal ancaman gulung tikar, itu dikeranakan mengalami perubahan pada siklus usaha.

"Kita tahu kemarin baru saja mengalami pandemik saat itu banyak penggunaan cenderung lebih memanfaatkan jual beli online, tapi saat ini situasi mulai mengarah ke kehidupan normal dan aktivitas mulai menggeliat. Sehingga pembeli banyak memilih belanja secara langsung," sambungnya.

Terkait tantangan resesi global 2023, Erwin menyampaikan, Provinsi Lampung hingga kini tergolong tidak memiliki kendala terhadap ancaman perubahan tersebut, mengingat provinsi setempat pada dasarnya merupakan sebagai daerah surplus pangan. Tentunya, memiliki keunggulan ketika permasalahan krisis urusan pangan.

Mengingat, surplus pangan tersebut bisa terserap untuk daerah-daerah atau negara-negara membutuhkan pangan tersebut, sehingga bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lampung.

"Iklim usaha di Lampung masih aman, kami yakin perusahaan di daerah Lampung akan tetap berkembang atau berjalan di tengah isu-isu kolebs. Apalagi di Lampung kecenderungan lebih banyak perusahaan pada sektor real seperti pertanian dan industrinya, perdagangan, makanan yang pada dasarnya memang cocok di Lampung," kata Erwin.

Di tengah-tengah ancaman perubahan ekonomi global tersebut, Erwin menyampaikan, Provinsi Lampung harus bisa mengambil momentum peluang untuk menjaga stabilitas harga dan produksi pangan agar di masa-masa kritis nanti, Lampung menjadi salah satu daerah diandalkan nasional untuk mengatasi krisis tersebut. Terkhusus urusan krisis pangan.

Selain itu, Provinsi Lampung juga menjadi alternatif dalam kegiatan dunia usaha kemudian mampu mengambil peluang di pasar global, sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar dan luas.

"Ini salah satu keuntungan dapat dimanfaatkan Lampung, karena pada dasarnya kita masih bergantung pada tiga pilar usaha yaitu, pertanian, industri pertanian, perdagangan agro bisnis. Ini harus jadi kosen pemerintah kita kedepan," tandas Erwin.