Empat Pulau di Lampung Terancam Hilang, Warga Pindah ke Mana?

Irfan mengatakan, beberapa penyebab terkikisnya wilayah pulau-pulau kecil di Lampung itu adalah alih fungsi hutan mangrove dan pemanasan global sehingga volume air bumi semakin bertambah.

“Alih fungsi mangrove ini bisa berubahnya hutan mangrove menjadi tambak atau tempat wisata. Sehingga tidak ada pemecah ombak dan ekosistem di dalamnya pun akan ikut berubah,” ujarnya.

Disinggung wilayah paling rentan terdegradasi perubahan iklim, ia mengatakan wilayah timur Lampung kemungkinan akan lebih cepat menyusut karena didominasi oleh dataran rendah.

Salah satu narasumber diskusi dari Konsentris.id Hendri Sihaloho juga menyampaikan, dari mata awam, mungkin penyusutan pulau-pulau kecil tidak terlalu terlihat dampaknya. Namun jika ditelaah lebih dalam bisa mengakibatkan dampak negatif dari aspek lingkungan, ekonomi, san sosial.

“Ini kita baru lihat empat dan pasti pulau lain juga mengalami fenomena serupa. Padahal di pulau -pulau itu ada ruang penghidupan masyarakat di sana sehingga kalau pulau ini habis, mau kemana mereka?” ujarnya.

Hendri menjelaskan, dari keempat pulau tersebut Pulau Sekopong merupakan pulau ditinggali oleh masyarakat sekaligus menjadi tempat mereka mencari nafkah. Lalu Pulau Segama merupakan satu-satunya di Lampung sebagai sarang atau habitatnya penyu sisik di mana keberadaan penyu sisik sudah hampir punah di alam liar.

“Sekopong ini ada penghuninya. Jika pulau ini sampai tenggelam, habis, mereka gak tahu mau kemana. Otomatis hal ini akan meningkatkan angka kemiskinan, dan berisiko munculnya konflik misalnya meningkatnya kriminalitas,” tambahnya.

Mirisnya, ternyata pulau-pulau kecil saat ini tercatat secara resmi berjumlah 132 pulau, hampir tidak ada kepemilikannya oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan kata lain pulau-pulau itu dimiliki secara pribadi oleh perseorangan.

“Mereka bilang di sana, kalau beberapa kali mereka didatangi orang yang ngaku punya pulau itu. Ada juga yang datang untuk menjadikan pulau itu lokasi tambang pasir laut,” katanya.

• “Saya cuma berharap Lampung di 10 tahun ke depan petanya tidak berubah. Karena kalau melihat dari 10 tahun lalu dan sekarang seperti ini, siapa yang jamin pulau itu akan hilang atau bahkan daratan Lampung ikut terkikis? Maka saya penasaran sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah secara faktual, karena nyatanya pulau-pulau ini tetap mengalami penyusutan,” katanya.

Menanggapi permasalahan ini, Ahli Muda Bagian Fungsional Perencana di Bappeda Provinsi Lampung, Merylia mengatakan pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menurunkan emisi karbon. 

“Optimalisasi pencegahan degradasi pulau-pulau itu kami ada. Kita fokus rehabilitasi pulau-pulau kecil saat ini adalah Pulau Batam. Dari semua pulau kecil yang diketahui, belum bisa semua kita lakukan pemulihannya karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengakui upaya pemerintah dalam menangani masalah perubahan iklim ini memang kalah cepat dengan dampak perubahan iklim yang ditimbulkan itu sendiri.

“Tapi mau bagaimana lagi? Karena dampak perubahan iklim di Lampung ini bukan semata-mata hanya karena masyarakat Lampung saja. Tapi global. Maka saat ini Dinas KKP Provinsi Lampung juga berupaya untuk mencari dana misalnya dari DAK pusat,” imbuhnya.

Dosen FISIP Universitas Lampung, Fuad Abdulgani menambahkan perubahan iklim ini memang tidak bisa dihindari. Selama dunia berputar, perubahan iklim akan senantisa terjadi di sepanjang kehidupan ini.

“Namun berbeda dengan krisis iklim. Di mana krisis itu konteksnya bisa mengancam. Mengancam apa? kehidupan, bumi, dan makhluk hidup di dalamnya. Maka situasi urgent merusak inilah yang harus ditanggapi lekas-lekas,” katanya.

Ia juga mengatakan, timpangnya dunia juga menjadi salah satu krisis iklim di bumi. Di mana kita bisa melihat beberapa negara barat makmur dan hijau, dan beberapa negara lainnya menanggung risiko industrialisasi.

“Seperti Swiss itu katanya tadi hijau, bagus, bersih. Kenapa? Karena pabrik-pabrik orang barat itu dipindah ke kita semua. Mereka enak ngomong soal lingkungan, pasar karbon dan sebagainya. Bayar kita untuk tanam pohon. Tapi mana berani mereka menghentikan industri mereka. Sedangkan kita SDM dibayar murah, SDA dieksploitasi, sampahnya juga ada di kita. Itu realitasnya,” katanya.