Emak-emak Demo Minta Pemkot Bandar Lampung Transparan Data Bansos

30 Mar 2022, 15:08 WIB

Ibu-ibu SPRI yang menggelar aksi meminta transparansi data bansos. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Bandar Lampung, IDN Times - Para ibu tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Bandar Lampung melakukan aksi unjuk rasa. Mereka meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih transparan terkait data masyarakat miskin masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Marina, salah satu perwakilan dari SPRI mengatakan, SPRI kota telah melakukan survei ke sebanyak 16 kelurahan sampel yang ada di Bandar Lampung. Terdata sebanyak 2.167 keluarga miskin belum mendapatkan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan).

“Data tersebut yang kita serahkan kepada BNBA (By Name By Address) Kota Bandar Lampung sejak Februari 2022. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari mereka,” kata Marina usai melakukan audiensi dengan Pemkot Bandar Lampung di Ruang Rapat Asisten Kota Bandar Lampung, Rabu (30/3/2022).

1. Jumlah KPM sudah menerima bantuan tidak diinformasikan

Marina, perwakilan SPRI yang mengikuti audiensi dengan pemkot. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Marina menjelaskan, pendataan dilakukan Februari 2022 ini dilakukan SPRI dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga khususnya di pelosok. “Kita datangi rumah warga miskin di Bandar Lampung yang kita lihat masuk kategori miskin menurut kemensos. Kita data yang memang layak dan wajib dibantu,” katanya.

Menurutnya, selama ini masih banyak masyarakat miskin yang tempat tinggalnya jauh tidak terdata oleh pemerintah. “Keinginan kita, pemkot ini seharusnya bisa melaporkan hasil penginputan data masyarakat yang kita ajukan ini tindak lanjutnya seperti apa? tukasnya.

"Karena sampai saat ini kita tidak dapat informasi apapun. Misalnya berapa yang sudah di input ke DTKS, berapa yang sudah jadi penerima,” jelasnya.

2. SPRI sudah memenuhi syarat diajukan dinsos kota

Ibu-ibu SPRI yang sedang demo meminta transparansi data bansos. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Marini menyampaikan, untuk saat ini hasil diskusi antara kedua belah pihak akan ditindak lanjuti, termasuk terkait 2167 kelurga miskin tersebut.

“Padahal sebelumnya apapun syarat yang diberikan dinas sosial sudah kita berikan seperti BNBA. Lalu mereka minta data fisik juga kita berikan dengan survei lapangan itu,” ujarnya.

Untuk saat ini, pihaknya cukup menerima hasil diskusi dengan menunggu data yang akan diberikan oleh dinas sosial kota terkait jumlah keluarga yang sudah dikirimkan ke Kemensos.

3. Belum semua KPM diajukan menerima manfaat dari kemensos

Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Sahriwansah. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Sahriwansah mengatakan sebanyak 34.000 KPM sudah diajukan untuk menerima manfaat bantuan sosial dari kemensos. Namun, Ia melanjutkan dari sejumlah KPM yang diajukan pada Mei 2021 lalu itu baru terakomodir sekitar 8.000 KPM.

“Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang ada pada data SPRI ini belum menerima manfaat karena ada di sisanya 26.000 itu,” jelas Sahriwansah.

Kemudian Ia juga mengatakan setelah pengajuan nama KPM ke kemensos sudah tidak bisa intervensi lagi ke kemensos.

“Kan bantuannya langsung diterima oleh KPM ya dari kemensos melalui kantor pos. Nah kantor pos ini juga melakukan geotagging, sehingga dari sana dapat diketahui apakah nanti ada penambahan atau datanya tetap atau seperti apa,“ jelasnya.