Ekonomi Lesu hingga Efisiensi, Biang Kerok Pemudik Turun 24 Persen
- Estimasi penurunan pemudik Lebaran 2025 mencapai 24 persen akibat kondisi ekonomi lesu dan efisiensi anggaran pemerintah.
- Banyak perusahaan swasta gulung tikar, menyebabkan PHK dan melambannya roda perekonomian Indonesia.
- Masyarakat menahan konsumsi karena pendapatan berkurang, sambil menantikan kebijakan pascamomen Lebaran terkait penegakan hukum dan investasi.
Bandar Lampung, IDN Times - Estimasi penurunan pergerakan pemudik pada Lebaran 2025 mencapai sekitar 24 persen dinilai akibat lesunya kondisi perekonomian hingga pengetatan kebijakan efisiensi anggaran.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, Dr Andala Rama Putra mengatakan, faktor ekonomi ditenggarai membuat banyak masyarakat berpikir ulang melakoni mudik Lebaran ke kampung halaman pada tahun ini.
"Kemungkinan besar penurunan jumlah pemudik sampai 24 persen ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia, ditambah seperti diketahui pemerintah juga melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran," ujarnya dimintai keterangan, Jumat (11/4/2025).
1. Banyak perusahaan skala besar gulung tikar
Rama melanjutkan, faktor penurunan pergerakan pemudik lainnya juga ditunjang akibat banyaknya perusahaan swasta gulung tikar, khususnya bidang pekerjaan berskala besar semisal PT Sanken Indonesia hingga PT Sritex.
Alhasil, perusahaan yang telah memberhentikan kegiatan operasionalnya itu terpaksa harus mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawainya.
"Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama mengakibatkan roda perekonomian Indonesia menjadi melamban," katanya.
2. Masyarakat cenderung menahan konsumsi
Lebih lanjut faktor-faktor penunjang ini dikatakan membuat masyarakat cenderung menahan konsumsi, dikarenakan nominal pendapatan tiap individu berkurang termasuk pengeluaran mudik ke kampung halaman.
"Bisa kita lihat, pengeluaran mudik yang bisanya rutin dilakukan selama ini setiap tahun, tapi tidak berlaku untuk tahun ini," imbuh Rama.
3. Nantikan kebijakan pemerintah pascalebaran
Seiring dengan kondisi perekonomian kian lesu tersebut, Rama menambahkan, masyarakat amat menantikan kebijakan pemerintah pusat pascamomen Lebaran tahun ini, khususnya terkait penegakan hukum dalam kasus-kasus besar.
Misalnya, kasus korupsi pengoplosan BBM jenis pertalite menjadi pertamax di lingkungan PT Pertamina. Langkah ini dinilai dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Termasuk para investor agar mau kembali menanamkan modal dan investasinya di Indonesia, yang diharapkan akan membantu menggerakkan ekonomi menjadi lebih baik," kata dia.
