Ekonom Lampung soal Makan Siang Gratis: Sulit Terealisasi Konsisten

Berkaca dari kalkulasi Tim Pakar Prabowo dan Gibran kebutuhan anggaran program makam siang gratis mencapai Rp400 triliun/tahun, Erwin mengatakan, nominal tersebut setara dengan 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam satu tahun.

Permasalahannya, paslon Prabowo-Gibran dicap sebagai keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo akankah mengesampingkan urusan pembangunan infrastruktur hingga kebijakan sosial lainnya, demi memuluskan janji politik tersebut.

"Perlu diingat, proporsi APBN itu 60 sampai 70 persen untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan serta modal. Dari struktur itu, saya rasa akan sulit terealisasi, tapi mungkin karena ini adalah janji sehingga direalisasikan dalam berbagai bentuk dan tahapan," katanya.

Oleh karenanya meski program itu berlandaskan angka stunting dan gizi buruk di Tanah Air, ia mengingatkan jangan sampai realisasinya justru mengorbankan banyak kepentingan uang rakyat, hingga menimbulkan permasalahan baru. "Pertimbangan aspek anggaran harus benar-benar dipertimbangkan," tambah dia.

Alih-alih menciptakan kesejahteraan rakyat, terutama mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk, Erwin mewanti-wanti jangan sampai penerapan progam makan siang gratis ini justru menjadi beban atau tanggung baru bagi pemerintahan mendatang.

Terlebih sampai detik ini, publik belum mendapatkan pemikiran atau strategi konkret realisasi gagasan progam tersebut, sehingga itu masih terkesan sebatas janji politik.

"Ada kegiatan-kegiatan lain juga membutuhkan anggaran seperti pembangunan infrastruktur lainnya, sehingga ini membutuhkan tahapan dan strategi tertentu," imbuhnya.

Berkaca dari kondisi keuangan Indonesia, ia juga mengingatkan amat tidak elok, bila nanti progam ini bergulir terkesan dipaksakan dengan menambah utang negara sudah menyentuh angka Rp8 ribu triliun hingga pengujung 2023 kemarin. "Apakah kita harus berutang terus menerus untuk menghidupi dengan makan siang saja?," lanjut dia.

Bila pada akhirnya progam masuk kategori sosial ini tetap harus bergulir, Erwin melanjutkan, pemerintah mendatang perlu mempertimbangkan implementasi kebijakan secara langsung dari pusat ke masyarakat, sebagai antisipasi penyalahgunaan anggaran di daerah.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus menggandeng pihak swasta sampai organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO), untuk bisa mendukung pelaksanaannya. Itu agar dana anggaran progam makan siang gratis itu tidak seluruhnya dibebankan kepada APBN.

"Bagaimana caranya ini juga dibebankan kepada CSR-CSR perusahaan, donatur ingin mendominasikan untuk anak Indonesia, bantuan luar negeri berkaitan dengan anak-anak. Itu harus benar-benar dipikirkan sumber anggaran dana yang tidak boleh hanya APBN saja," harap Kepala Peneliti Ekonomi CURS Lampung.

Berkaitan progam dimaksud, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandar Lampung, Mulyadi menuturkan, pemerintah kota setempat belum menerima arahan ihwal uji coba makan siang gratis di lingkungan pendidikan setempat.

Tapi sejumlah satuan pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekolah dasar (SD) atas kebijakan sekolah hingga guru masing-masing sudah menerapkan kegiatan makan bersama di kelas.

"Jadi misalnya hari Jumat, ada sekolah meminta anak-anak didiknya bawa bekal dari rumah. Itu sudah berjalan beberapa tahun ini, tapi itu bawaan sendiri bukan ditanggung uang negara," jelasnya.

Terkait usungan progam capres-cawapres 02 tersebut, Mulyadi menyebut, Disdik Kota Bandar Lampung sama sekali belum tahu pasti menyangkut teknis dan aturan pelaksanaannya.

"Belum ada, dari kementerian juga tidak ada semacam edaran atau imbauan. Pembahasan juga di kita belum ada, yang jelas kita menunggu arahan dari pemerintah pusat dan daerah," tandasnya.