Duh! Realisasi Anggaran Kemenag Lampung Urutan 26 dari 34 Provinsi

08 Agu 2021, 12:00 WIB

anggaran

Bandar Lampung, IDN Times - Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Lampung Juanda Naim memaparkan realisasi anggaran pada unit kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung secara nasional.

“Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung secara nasional realisasi anggaran berada di urutan ke 26 dari 34 provinsi sebesar 53,3 persen. Dimohon untuk jadi konsen kita di tengah refocusing anggaran dampak COVID-19 agar kita tetap merealisasikan anggaran,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8/2021).

1. Refocusing anggaran tahap 4 dalam proses

Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)

Terkait refocusing anggaran, Juanda mengatakan, refocusing anggaran tahap 4 yang sedang dalam proses. Pihaknya sudah melewati refocusing anggaran tahap 3.

"Akan melaksanakan refocusing tahap 4, khususnya di pendis (pendidikan Islam) terkait dana bos. Saya berharap pada saatnya nanti kita dapat mensosialisasikan kepada kepala madrasah, guru dan orang tua siswa tentang kebijakan pusat tersebut,” terangnya.

Juanda menambahkan, saat rakor evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja serta realisasi anggaran, para pimpinan unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung Kamis pekan lalu, membahas upaya memaksimalkan serapan anggaran. Turut dibahas alur renstra, perkin RKT program/kegiatan, lakin, SKP, penghapusan BMN serta membahas arsip pada bidang/pembimas.

2. Realisasi anggaran penyelenggaraan haji dan umrah juga terendah

Jemaah Umrah yang kembali melaksanakan Umrah Perdana di Makkah dalam Pandemik COVID-19. (Dok. KJRI Jeddah/Fauzy Chusny)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) melaksanakan rapat koordinasi secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi Lampung M Ansori menjelaskan, realisasi anggaran tahun 2021 pada Bidang PHU masih terendah. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan haji tidak dilaksanakan pada tahun ini, sehingga dana PPIH harus segera direvisi.

“Oleh sebab itu, revisi ini berimbas Kankemenag kabupaten/kota. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk refocusing dan realokasi di antaranya adalah diseminasi dan jamaroh bersama dengan Komisi VIII DPR RI asal Provinsi Lampung,” ujar Ansori.

3. Ibadah haji dua kali batal perlu perkuat bimbingan manasik

Suasana Haji di tengah pandemik COVID-19 tahun 2020 (Youtube.com/Makkah Live - Hajj 2020)

Ansori berharap adanya sosialisasi KMA Nomor 660 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M.

“Ada baiknya nanti acara dikemas dengan Bimbingan Manasik Sepanjang Tahun, karena yang harus diperkuat saat ini adalah Bimsik ini. Sebab, adanya penundaan keberangkatan selama dua tahun ini pasti para calon jemaah tidak membaca buku sakunya. Sehingga dengan adanya Bimsik para calon jemaah sudah bisa mandiri saat Ibadah Haji sudah bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Ansori mengimbau, langkah pertama yang dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan adalah mempersiapkan jadwal untuk pelaksanaan kegiatan di 15 Kantor Kemenag kabupaten/kota.