DPRD Kota Bakal Kirim Surat Tuntutan Tolak Kenaikan BBM ke Pusat

Diketahui pada pukul 10.30 WIB, para mahasiswa tergabung dalam OKP Bandar Lampung ini melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung untuk memprotes kenaikan BBM.

Berbeda dengan aksi kemarin yang dilakukan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), OKP Bandar Lampung setuju untuk menemui anggota dewan hanya dengan perwakilan saja. Sekitar pukul 12.30 WIB atau dua jam setelah melakukan aksi dan dihadang pagar besi, akhirnya perwakilan OKP masuk ke Gedung DPRD.

Sekitar 20 orang perwakilan OKP dari berbagai organisasi kemahasiswaan diundang masuk ke ruang sidang DPRD dan disambut sekitar enam orang anggota DPRD termasuk Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.

Setelah mendengarkan aspirasi para mahasiswa akhirnya DPRD setuju untuk menandatangani surat tuntutan sekaligus akan menyerahkannya pada DPRD Provinsi Lampung dan DPRD RI.

“Jadi ada dua ya, nanti kita kirim lewat paket yang nanti resinya akan kami kirim ke adek-adek (mahasiswa). Lalu kita juga akan sampaikan secara langsung membawa berkas ini ke teman-teman kita dewan pusat sana,” kata Wiyadi sambil memegang surat tuntutan.

Antara DPRD Kota Bandar Lampung dan OKP Bandar Lampung pun telah sepakat maksimal penyerahan berkas melalui paket akan disampaikan Wiyadi dalam tiga hari kerja. “Maksimal tiga hari kerja ya, jadi besok ini Jumat, Senin, lalu Selasa. Maksimal Selasa,” jelasnya.

Hal itupun mendapat persetujuan dari para peserta aksi yang tidak bisa masuk ke ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung.

Dalam diskusi antara mahasiswa dan pemerintah tersebut, Koordinator IMM, Muhammad Tahta sempat menyinggung kekecewaannya atas perlakuan aparat yang memasang pagar besi pada mereka.

“Padahal sebelum ini kami sudah rembukan lho dengan polresta. Kita janji akan aksi damai. Nyatanya masih ada pagar besi dan kami dihadang. Seperti tidak disambut di rumah sendiri,” ujarnya.

Berikut isi tuntutan penolakan kenaikan BBM yang disampaikan oleh OKP Bandar Lampung:

1. Mendesak pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas para mafia migas
2. Pemerintah harus mendistribusikan bansos secara merata dan tepat sasaran
3. Mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok agar kembali stabil
4. Tunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berdampak secara langsung pada rakyat dan dahulukan untuk kepentingan subsidi BBM
5. Meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pajak negara dan distribusi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat 

Di wawancara secara terpisah, Wiyadi menyebutkan pihaknya tidak hanya akan berpangku tangan terkait tuntutan ini dan hanya mengandalkan bantuan daru pusat saja. Namun, alih-alih membuat kebijakan baru, ia mengatakan pemda lebih akan berfokus pada penanganan masalah akibat dari kenaikan BBM di Bandar Lampung. 

“Benar ada beberapa poin yang bisa pemda lakukan seperti mengawasi harga bahan pokok agar stabil dan pengusutan soal penimbunan migas. Maka kami bersama Pemkot Bandar Lampung telah membahas di perubahan APBD 2022 dan APBD 2023 untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia menjelaskan di antaranya adalah membuat bantalan sosial misalnya seperti melakukan operasi pasar, lalu untuk jangka panjangnya adalah dengan menaikan esensi UMKM Bandar Lampung seperti dengan memudahkan perizinan mereka, dan memberikan pinjaman tanpa bunga.

“Peningkatan perekonomian kerakyatan itu bahkan akan ada efek dominonya seperti kelancaran PAD. Selain itu kami juga akan ada rencana jaminan keamanan karena untuk akhir-akhir ini di Bandar Lampung banyak aksi curanmor. Itu bisa menghambat investasi di Bandar Lampung,” tutupnya.