DPRD meminta Pemkot segera membangun SD di wilayah Kedaung dan Beringin Jaya untuk mengatasi penumpukan siswa di sekolah-sekolah sekitar.
Pemerataan pendidikan bukan hanya soal membuka pendaftaran siswa baru, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai.
DPRD menyoroti kesiapan akademik siswa menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta pentingnya peran pemerintah dalam responsif terhadap kebutuhan pendidikan warga.
Bandar Lampung, IDN Times – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menyoroti minimnya fasilitas pendidikan, terutama di wilayah padat penduduk.
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyebut salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kedaung, Kecamatan Kemiling, yang hingga kini belum memiliki Sekolah Dasar (SD) negeri. “Contoh saja di daerah Kedaung sampai hari ini belum ada SD. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).
Asroni menyatakan, ketiadaan SD di wilayah Kedaung dan Beringin Jaya menyebabkan penumpukan siswa di sekolah-sekolah sekitar, seperti di Jalur Dua Bringin Jaya. Kondisi itu berdampak langsung pada keterbatasan ruang belajar dan kualitas pendidikan.
“Karena tidak ada SD di wilayah itu, akhirnya semua siswa bertumpuk di sekolah sekitar. Saya mendesak Pemkot untuk segera membangun SD di dua wilayah tersebut,” tegasnya.
Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan menekankan pemerataan pendidikan tidak hanya soal membuka pendaftaran siswa baru tiap tahun, tetapi juga harus diiringi pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai.
“Pemerataan itu bukan cuma soal PPDB, tapi juga pemerataan gedung sekolah dan fasilitasnya,” tambah Asroni.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti pentingnya kesiapan siswa menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang kini menjadi indikator kelulusan dan seleksi masuk sekolah lanjutan. “Penentuan kelulusan sekarang banyak mempertimbangkan TKA. Jadi harus dipersiapkan sejak dini, bukan mendadak,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Untuk itu, Asroni meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan warga, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Di kota besar seperti Bandar Lampung masih ada kelurahan yang belum punya SD, ini sangat ironis,” ucapnya.