5 Daerah di Lampung dengan Persentase Hunian Layak Paling Rendah
- Kabupaten Way Kanan memiliki persentase hunian layak hanya 51,77%, karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dengan pendapatan rendah.
- Kabupaten Mesuji memiliki persentase hunian layak hanya 50,69% karena kondisi geografis rawa dan lahan gambut sulit untuk pembangunan infrastruktur dasar.
- Kabupaten Lampung Barat memiliki persentase hunian layak hanya 43,34% karena kondisi geografis berbukit sulit akses infrastruktur ke banyak desa.
Bandar Lampung, IDN Times - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan masih banyak rumah tangga di provinsi ini belum memiliki akses terhadap hunian yang layak. Padahal sejak 2019, hunian layak telah memiliki definisi yang jelas berdasarkan BPS Lampung, yaitu rumah yang memenuhi empat kriteria: kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses air minum layak, memiliki sanitasi layak, serta bangunan tahan dan memenuhi standar material dasar.
Kenyataannya, sebagian besar daerah di Lampung belum mencapai angka maksimal menunjukkan masalah perumahan masih menjadi pekerjaan rumah penting. Keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, hingga keterjangkauan infrastruktur dasar turut memengaruhi kualitas tempat tinggal masyarakat.
Dari data 2024, setidaknya ada lima kabupaten menempati posisi terendah dalam hal persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak.
1. Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Way Kanan memiliki luas sekitar 3.909 km² terletak di bagian utara Provinsi Lampung dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Wilayahnya didominasi dataran luas dengan hamparan sawah dan perkebunan cukup besar, sehingga sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung utama ekonomi daerah.
Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani padi, jagung, karet, dan kelapa sawit, serta sebagian kecil di sektor peternakan. Meskipun lahan pertanian cukup luas, pendapatan rata-rata masyarakat masih relatif rendah sehingga kemampuan untuk meningkatkan kualitas rumah masih terbatas.
Data BPS menunjukkan hanya 51,77 persen rumah tangga di Way Kanan yang memiliki akses terhadap hunian layak. Artinya hampir separuh masyarakat masih tinggal di rumah dengan kondisi belum memenuhi standar luas, sanitasi, atau ketahanan bangunan. Kondisi ini menjadikan Way Kanan menempati posisi kelima terendah di Provinsi Lampung.
2. Kabupaten Mesuji
Kabupaten Mesuji dengan luas sekitar 2.952 km² merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dan rawa. Letaknya di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan membuat daerah ini berkembang sebagai sentra pertanian dan perkebunan.
Namun kondisi geografis berupa rawa dan lahan gambut seringkali menyulitkan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk pemukiman layak. Masyarakat Mesuji banyak bekerja sebagai petani padi, palawija, serta perkebunan, sementara sebagian kecil bergerak di bidang perikanan darat.
Rata-rata pendapatan masyarakat masih di bawah standar provinsi, sehingga kemampuan mereka membangun atau memperbaiki rumah cukup terbatas. Persentase rumah tangga dengan hunian layak di Mesuji tercatat hanya 50,69 persen.
Angka ini menunjukkan hampir setengah masyarakat masih tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar dasar hunian. Kondisi ini diperburuk dengan seringnya wilayah terdampak banjir sehingga banyak rumah rentan rusak.
3. Kabupaten Lampung Barat
Lampung Barat memiliki luas sekitar 2.772 km² dikenal sebagai daerah pegunungan dengan iklim sejuk dan hamparan hutan luas. Kabupaten ini juga memiliki kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menjadi paru-paru penting di Sumatera.
Kondisi geografis berbukit membuat akses infrastruktur ke banyak desa cukup sulit, sehingga pembangunan perumahan masih terhambat. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari pertanian, terutama kopi yang menjadi komoditas unggulan, serta hortikultura lain.
Meskipun sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, pendapatan masyarakat relatif terbatas sehingga sulit memenuhi standar rumah layak huni. BPS mencatat persentase rumah tangga dengan hunian layak di Lampung Barat hanya mencapai 43,34 persen.
Kondisi ini menjadikannya kabupaten dengan peringkat ketiga terendah di Provinsi Lampung. Minimnya akses hunian layak berdampak pada kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah terpencil yang rawan longsor dan bencana alam.
4. Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas wilayah sekitar 1.201 km² merupakan salah satu daerah relatif muda di Provinsi Lampung. Wilayah ini didominasi dataran rendah dengan banyak aliran sungai dan rawa-rawa memengaruhi pola pemukiman penduduk.
Infrastruktur dasar di beberapa kecamatan masih dalam tahap pembangunan, sehingga akses terhadap fasilitas publik belum sepenuhnya merata. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani padi, palawija, dan hortikultura, ditambah aktivitas perikanan air tawar cukup berkembang.
Namun, dengan rata-rata pendapatan masih menengah ke bawah, kemampuan masyarakat untuk membangun hunian sesuai standar masih terbatas. Hanya sekitar 42,11 persen rumah tangga di Tulang Bawang Barat memiliki akses terhadap hunian layak.
Angka ini menempatkan kabupaten tersebut sebagai salah satu daerah dengan permasalahan perumahan paling serius di Lampung. Kondisi geografis rawan banjir juga menambah tantangan karena banyak hunian tidak memenuhi aspek ketahanan bangunan.
5. Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah sekitar 2.011 km² dengan bentang alam beragam, mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga wilayah pesisir. Wilayah ini juga terkenal sebagai pintu masuk menuju Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan kawasan konservasi penting di Sumatera.
Namun kondisi geografis beragam justru membuat pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perumahan, menjadi tidak merata. Sebagian besar masyarakat Tanggamus menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama kopi, karet, serta hasil hortikultura.
Tingkat pendapatan rata-rata masyarakat masih relatif rendah dibandingkan kota besar di Lampung. Kondisi ini membuat banyak keluarga belum mampu memperbaiki atau membangun rumah dengan standar hunian layak.
Data BPS mencatat hanya 37,40 persen rumah tangga di Tanggamus memiliki akses terhadap hunian layak, menjadikannya daerah dengan persentase terendah di Provinsi Lampung. Dampaknya cukup terasa, mulai dari keterbatasan ruang tinggal, sanitasi yang belum baik, hingga tingginya risiko kesehatan.
