Catatan Sepak Terjang ACT Lampung, Gelar Aksi Bencana hingga Sosial

Head of Marketing ACT Lampung-Bengkulu, Hermawan Wahyu Saputra mangatakan, kiprah ACT Cabang Bandar Lampung pertama kali di provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa sejak November 2017 silam. Selama hampir 5 tahun ini, lembaga filantropi tersebut telah berpindah kantor sebanyak 2 kali hingga kini bermarkas di kawasan di Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Bandar Lampung.

Kehadirannya, ditujukan membantu permasalahan sosial dan kemanusiaan di Provinsi Lampung. Itu dibuktikan saat terjadi banyak bencana di Lampung seperti bencana banjir, kebakaran, hingga tsunami di wilayah pesisir Lampung Selatan penghujung 2018 lalu.

"Selama bencana di Lampung kami selalu berusaha bergerak membantu masyarakat terdampak. Kita memang mengajak masyarakat bersama-sama relawan, untuk membantu bukan hanya logistik tapi juga bantuan medis," katanya.

Misalnya saat tsunami memporak-poranda wilayah Lampung Selatan, ACT Bandar Lampung menggandeng relawan dari masyarakat Padang membangun beberapa rumah hunian bagi warga terdampak kurang lebih sebanyak 8 unit. "Untuk bantuan bencana, konsep ACT mulai dari emergency hingga recovery," lanjut dia.

Hermawan juga mengaku, ACT Cabang Bandar Lampung turut andil dalam bantuan aksi-aksi sosial membangun sejumlah infrastruktur meliputi sumur hingga fasilitas MCK di beberapa wilayah Lampung.

Bantuan sumur di antaranya disebut-sebut bisa diperuntukkan memenuhi kebutuhan air warga hingga lahan pertanian. Itu dibangun di sejumlah titik yaitu di Punggur, Lampung Tengah; Pringsewu; dan Karang Anyar, Lampung Selatan, serta pondok pesantren di Kabupaten Tanggamus.

"Untuk nilainya (bantuan sejak didirikan) di Lampung saja jelas banyak. Seperti gambaran, setiap minggu di hari Jumat kami juga terus menyalurkan 1.000-2.000 porsi makanan, coba dikalikan saja sudah ketahuan jumlahnya. Nominal pasti tidak bisa disimpulkan," imbuh Hermawan.

Meski demikian, dirinya membeberkan pembagian program bantuan ACT terdapat tiga jenis yakni Lokal, Nasional, dan Internasional sehingga bantuan aksi sosial dan bencana tidak semata bersumber dari rekening penyaluran tapi juga langsung. Kendati tiap bantuan dikhususkan untuk Lokal, itu sudah dan akan diupayakan untuk Provinsi Lampung.

"Semua rekening ACT dikelola pusat, cabang sifatnya mengajukan. Maka kalau ada yang tanya donasinya bagaimana? Terkait isu-isu kemarin seperti apa? Kami tidak bisa berkomentar banyak, karena pengelolaan dana dari pusat semua," tambah dia.

Terkait program ACT pusat menggandeng Majelis Ulama Lampung (MUI) terhadap 'Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, Hermawan menyampaikan, program tersebut murni diinisiasi pusat, tapi di Lampung belum bergulir.

"Kalau untuk bantuan dai itu mungkin ada tapi sebatas seperti sembako untuk marbot masjid, ya mereka juga salah satu dai. Tapi bantuan spesifikasi uang tunai tidak ada di Lampung," katanya.

Di tengah polemik saat ini, Hermawan menyampaikan, ACT cabang Bandar Lampung dan ACT cabang Metro-Lampung Tengah sudah menghentikan seluruh aktivitas operasional perkantoran hingga aksi di lapangan. Selain itu, mulai dari plang kantor hingga atribut menyangkut ACT telah diturunkan menyusul pencabutan izin serta pemblokiran rekening dari pemerintah.

"Sesuai instruksi Kemensos telah disampaikan pusat ke cabang, agar ACT menghentikan aktivitas penggalangan dana maupun implementasi. Kami patuh terhadap pemerintah dan pusat," imbuh dia.

Merujuk polemik tengah dihadapi ACT, Hermawan mengharapkan permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan memberikan jalan keluar terbaik untuk keberlangsungan lembaga maupun karyawan. Terlebih, para relawan dan pengurus organisasi sosial tersebut masih memiliki keinginan kuat, untuk menyalurkan aksi-aksi kemanusiaan.

Selain itu sebagai salah satu karyawan ACT dan mewakili sebagian besar pekerja lain yang tersebar hampir di seluruh penjuru Tanah Air hingga luar negeri, banyak dari mereka menggantungkan hidup sebagai pekerja pada lembaga filantropi tersebut.

"Karyawan juga mereka punya keluarga masing-masing, ya. Saya harap kisruh ini bisa cepat berakhir dan ada kepastian apakah ACT bisa lanjut atau tidak," pintanya.

MUI Provinsi Lampung membantah disebutkan pernah terlibat maupun sebatas menjalin komunikasi dengan program organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), baik di tingkat daerah cabang Lampung maupun pusat.

Wakil Ketua Umum MUI Lampung, KH. Ihya Ulumuddin mengatakan, pihaknya hingga detik ini memastikan tidak pernah menjalani kegiatan ataupun rapat dengan organisasi ACT. Apalagi pembahasan spesifikasi menyangkut program Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, yang sempat dipublikasi MUI bersama ACT Pusat pada September 2021 lalu.

"Setahu saya tidak ada. Artinya selama saya dilantik (sebagai Waketum MUI Lampung) kegiatan apapun saya ikut, paling tidak saya tahu. Saya belum pernah dengar dan mengetahui ada kegiatan koordinasi dengan ACT, apalagi dengan pusat, provinsi saja belum ada," tegasnya

Selain menegaskan tidak pernah terjalin komunikasi MUI Lampung dengan pihak ACT, Ihya juga menyoroti serius dugaan penyelewengan dana donasi umat tengah menyelimuti organisasi nirlaba berfokus pada kerja-kerja kemanusiaan penanggulangan bencana tersebut.

"Kami mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, bila benar yang diselewengkan dana umat maka sudah seharusnya itu dijalankan sesuai amanat. Bagi mereka yang tidak amanat harus dihukum seadil-adilnya," tegas dia.

Selain itu, MUI Lampung juga menegaskan akan terus patuh dan taat terhadap kebijakan dan ketetapan yang nantinya dikeluarkan MUI pusat dalam menyoroti polemik ACT. "MUI pusat kita tegak lurus," lanjutnya.

Ihya turut menyampaikan, MUI Lampung sepaham dan sejalan terhadap keputusan Menteri Sosial RI sementara, Muhajir Effendy telah mencabut perizinan aktivitas organisasi ACT.

"Kami memberikan apresiasi itu, karena ini adalah amanat dana umat. Ini menjadi pelajaran kita bila hendak menjalin kerjasama baiknya dengan organisasi jelas seperti Muhammadiyah, NU, MUI yang memang mengurusi itu semua," ucapnya.

Menyikapi pencabutan izin terhadap ACT, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti instruksi Kemensos RI dengan meninjau langsung ke kantor ACT di Bandar Lampung dan kabupaten/kota lain.

Alhasil, dapat dipastikan lokasi operasional kantor ACT beranda di Bandar Lampung dan Metro telah ditutup total. Langkah itu dinilai wujud sikap kooperatif pimpinan ACT di Lampung.

"Mereka patuh dan dengan penutupan operasional kantor ACT di Lampung ini juga turut ditandai dengan penutupan dan penggembokan kantor setempat," katanya.

Sementara terkait pengawasan terhadap tiap aktivitas ACT di Lampung, ia menyebut itu merupakan kewenangan Kemensos RI yang kemudian wajib dilaporkan kepada kementerian setempat. "Pengawasan kita dengan memastikan bahwa mereka mematuhi SK pencabutan izin PUB yang dikeluarkan Kemensos," tandas dia.