Catatan Akhir Tahun Ombudsman, Kasus Agraria Paling Banyak Dilaporkan

14 Des 2020, 18:10 WIB

Konferensi pers, kinerja ombudsman perwakilan Lampung sepanjang 2020 di kantor Ombudsman. Senin, (14/12/2020). (IDN Times/Silviana)

Bandar Lampung, IDN Times - Ombudsman RI Perwakilan Lampung mencatat 147 laporan masyarakat terkait pelayanan publik sepanjang 2020. Laporan agraria atau pertanahan menempati posisi tertinggi yaitu 32 laporan. Disusul pendidikan 21 laporan, kelistrikan 18 laporan, kepegawaian 11 laporan dan kepolisian 8 laporan.

Selain itu, untuk laporan konsultasi ada 251 dan khusus laporan COVID-19 ada 78 laporan. Dari 78 laporan COVID-19 tersebut ,76 di antaranya terkait aduan masyarakat karena tidak menerima bantuan sosial (bansos). Sedangkan dua aduan lainnya terkait ekonomi dan keuangan. Data tersebut disampaikan saat konferensi pers kinerja ombudsman tahun 2020 di kantor Ombudsman Lampung, Senin (14/12/2020).

1. Agraria menjadi laporan tertinggi sepanjang 2020

Ilustrasi/belitung.co

Laporan pertanahan menempati posisi tertinggi pada catatan Ombudsman. Permasalahannya mencakup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta pengukuran dan pemetaan kadastral. Dari empat masalah tersebut, paling banyak adalah soal PTSL.

Ada pun kantor pertanahan yang paling banyak dilaporkan adalah di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan. Persoalan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran adalah banyak masyarakat yang mengeluhkanterkait ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian ada juga terkait salah nama dan luas tanah.

2. Data BPKS tidak diperbarui, banyak masyarakat mengadu tidak dapat bansos

Ilustrasi/Penyaluran paket sembako untuk lima kluster terdampak COVID-19 (Dok. Kemensos)

Selama pandemik Ombudsman membuka pengaduan dalam jaringan (daring) bagi masyarakat terdampak COVID-19. Namun, dari April hingga Juli 2020 seluruh aduan yang masuk tentang COVID-19 ini tidak ada satu pun yang mengadu tentang kesehatan.

“Aduan paling banyak tentang bansos ini dari Bandar Lampung, kalau kabupaten lain merata. Karena bansos covid-19 ini sumber datanya kan dari BPKS dan berdasarkan turun lapang secara langsung. Saat turun lapang ini lah terjadi benturan sisi subjektifitas yang akhirnya banyak yang melapor,” ujar Atika Mutiara Oktakevina selaku asisten bidang pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Lampung.

Selain itu yang menjadi permasalahan utama dalam pembagian bansos adalah sumber data yang menjadi acuan dalam penyebaran Bansos yaitu BPKS tersebut tidak diperbarui. Sehingga ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan dan terdampak COVID-19 namun tidak terdata.

3. Banyaknya laporan bukan karena buruknya pelayanan

Ilsutrasi pelayanan publik pemerintah daerah (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Menurut catatan Ombudsman Lampung, laporan masyarakat tertinggi berasal dari Bandar Lampung yaitu 46,3 persen. Daerah terlapor paling tinggi juga di Bandar Lampung yaitu 43,5 persen. Namun Kepala Ombudsman RI, Nur Rakhman Yusuf menyatakan, banyaknya laporan yang masuk tidak menandakan pelayanannya buruk.

“Sebab tingginya laporan masyarakat bisa disebabkan oleh ekspetasi dan kesadaran masyarakat untuk melapor. Sedangkan rendahnya laporan bisa jadi karena masyarakat sudah tidak berharap lagi dengan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.