Catatan Akhir Tahun LBH Bandar Lampung, Konflik Agraria Mendominasi

10 Jan 2023, 14:01 WIB

Ilustrasi penggusuran (IDN Times/Prayugo Utomo)

Bandar Lampung, IDN Times - Tanah merupakan ruang hidup dan penghidupan bagi manusia. Lebih dari sekadar lahan tanam atau harta benda, tanah memiliki makna dalam bagi masyarakat sebagai ruang penghidupan. Berdasarkan catatan akhir tahun 2022 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, konflik agraria Lampung jadi isu utama 2022.

“Dari beberapa data-data yang ada, terdapat tiga kasus menjadi fokus isu di LBH Bandar Lampung, yaitu soal perebutan ruang, konflik agraria di Provinsi Lampung, salah satu yang cukup ramai soal mafia tanah yang saat ini juga sedang diproses di Pengadilan,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi.

1. Konflik tanah di Lampung sudah terjadi sejak 1980

ilustrasi penggusuran (IDN Times/Nugroho Adi Purwoko)

Pria akrab disapa Indra ini menyampaikan, konflik tanah di Lampung sudah terjadi sejak 1980 hingga hari ini. LBH Bandar Lampung mencatat hingga kini beberapa wilayah di Lampung mengalami konflik agraria di antaranya Gunung Agung, dengan luas lahan konflik yakni 10 hektare.

Kemudian di Kabupaten Way Kanan seluas 2.800 hektare, Kabupaten Pesawaran 2.100 hektare, Sidodadi Asri 435 hektare, Kertosari seluas 405 hektare, Malangsari seluas 10 hektare, serta konflik di daerah pesisir di lahan seluas 1.800 hektare.

“Sebagian masyarakat sedang diadvokasi LBH Bandar Lampung hari ini adalah masyarakat memang telah melakukan penggarapan sejak orang tua mereka. Bahkan tak sedikit orang-orang hari ini masih bertahan di atas tanah tersebut merupakan generasi ketiga dari keturunan mereka memang sudah melakukan pengelolaan tanah di sana sebelum negara hadir,” jelas Indra.

2. Pemilik kekuasaan paling banyak dilaporkan sebagai pelaku

Lambang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (IDN Times/Istimewa)

Dari total keseluruhan kasus ditangani LBH Bandar Lampung sepanjang 2022, Indra mengatakan ada 50 aduan hukum dan 13 kasus pengaduan terdahulu sudah terintegrasi masih berjalan proses advokasi di 2022.

“Dari total aduan itu, 35 aduan kita dampingi, 28 aduan hanya berkonsultasi dan ada 7.124 penerima manfaat pengaduan tersebut,” jelasnya.

Menurut Indra, berdasarkan karakteristik pelaku yang diadukan oleh pencari keadilan, pelaku merupakan individu atau kelompok memiliki kekuasaan.

“Individu atau kelompok diadukan sebagai pelaku yang memiliki kekuasaan menempati posisi tertinggi. Kemudian disusul entitas pemerintahan, koorporasi, organisasi komersial, polisi, kelompok swasta yang memiliki kekuasaan di sekolah, militer dan lainnya,” beber Indra.

3. Pengaduan terbanyak berasal dari Kota Bandar Lampung

Penolakan penyelesaian kasus Talang Sari melalui jalur Non Yudisial disampaikan oleh Cik Ali (Wadir LBH Bandar Lampung) dan Fikri Yasin (Komite Semalam) dalam FGD yang diselenggarakan oleh TPPHAM di Bandar Lampung 15 November 2022 (IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut Indra menjelaskan, dari 50 pengaduan tersebut angka pengaduan tertinggi berasal dari Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 30 aduan dengan beragam jenis kasus. Di antaranya, ketenagakerjaan, rumah tangga, pidana umum, hukum dan lainnya. Menurut Indra itu dipengaruhi oleh kedudukan LBH Bandar Lampung berada di ibu kota provinsi, sehingga pelayanan terpusat di Bandar Lampung.
“Ini juga menjadi evaluasi dan proyeksi LBH Bandar Lampung untuk terus melakukan perluasan akses bantuan hukum di kabupaten atau kota,” ujarnya.
Indra juga mengatakan, penerima bantuan hukum LBH Bandar Lampung adalah masyarakat miskin menengah dengan penghasilan Rp2 juta sampai Rp3 juta.

“Kalau berdasar BPS tentang persentase penduduk miskin pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 1,00 juta orang atau 11,57 persen,” terangnya.