Budaya BABS Ternyata Masih Mudah Ditemui di Pesisir Lampung

Siti mengatakan, beberapa tahun lalu pemerintah kabupaten setempat sempat membangun toilet umum. Awalnya beberapa masyarakat mau menggunakan toilet tersebut, namun lama-kelamaan, toilet umum itu jarang digunakan dan akhirnya terbengkalai.

“Udah gak kepake lagi sekarang udah rusak. Soalnya lama-lama orang-orang balik lagi BAB ke laut. Lebih praktis, gak antre dan gak perlu bayar,” katanya.

Diketahui memang toilet tersebut dikenakan biaya kebersihan sebesar Rp2.000. Namun pembayaran itu tidak menjadi keharusan karena tidak pernah ada yang menjaga kotak kebersihan di toilet umumnya.

Menanggapi terkait BABS di beberapa wilayah pesisir Lampung, Direktur Perumahan & Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, infrastruktur bukanlah satu-satunya aspek membentuk suatu layanan akses yang baik.

“Kalau infrastruktur seperti toilet umum sudah dibangun, tapi kenapa gak efektif juga mengurangi budaya BABS. Itu karena ada tiga faktor lain yang juga harus ada, yaitu lembaga pengelola, jadi baik itu sistem air minum atau sanitasi harus ada lembaga yang mengelola harus ada regulasi dan kebijakan ditulis,” katanya.

Kemudian harus ada pembiayaan misalnya untuk perawatan dan keberlangsungan fasilitas. Aspek terakhir yaitu adanya kesadaran atau suatu kebutuhan masyarakat akan akses yang baik.

“Nah ini tentu saja harus dikasih tahu. Bagaimana caranya harus diedukasi, dipemicu agar kebutuhan air bersih itu ada. Misalnya dijelaskan kalau BAB di laut nanti dampaknya apa saja, misalnya dampak kesehatan jadi diare, stunting, atau kalau BAB ke laut kan nanti kena ke ikan, kena ke nelayan, balik lagi ke sungai, tanah, dan sebagainya,” paparnya.

Lebih lanjut Tri mengatakan, setelah masyarakat mau buang air besar di toilet, masyarakat juga perlu memiliki tempat pembuangan sendiri seperti septic tank.

“Kalau sudah mau ke toilet, itu baru tahap awal. Kemudian ada tempat pembuangan yaitu septic tank. Ini mereka harus punya, lalu nanti septic tanknya harus disedot tiap berapa waktu misalnya 3 sekali. Itu semua harus, kalau cuma mau di toilet tapi pembuangannya masih ke laut atau sungai ya sama saja,” jelasnya.

Hal itu dikarenakan, lanjutnya, untuk menuju ke arah akses berkualitas terus tidak hanya memecahkan masalah BABS saja. Tapi juga buangan hingga proses masuknya sisa-sisa pengolahan tinja ke sungai atau laut nanti.

“Nanti dari penyedotan itu kan lumpur tinjanya diolah di IPLT baru kemudian bakterinya hilang, zat kimianya hilang, baru setelah ketemu air bersih baru dibuang ke sungai. Jadi masyarakat harus tahu semuanya dan itu harus satu rangkaian,” paparnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Uki Basuki mengatakan terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Lampung memang melihat masyarakat pesisir memiliki karakteraktik unik dan berbeda dari masyarakat lainnya.

“Pesisir kan punya krakteriktik berbeda terkait masalah air ya, itu kan perlu sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian secara sosial dan budaya juga perlu pendekatan tersendiri,” katanya.

Ia pun mengatakan, sebenarnya target pemprov juga masyarakat Lampung khususnya wilayah pesisir setiap individu dapat mengkonsumsi air yang aman namun memang perlu melakukan strategi tertentu.

“Kalau dibilang dalam waktu dekat lah, kami secepatnya melakukan apa yang menjadi tujuan dari pada sanitasi aman baik itu akses air minum, akses air bersih, dan bebas dari BABS. Nanti Desember (2022) insya Allah kita akan lihat,” ujarnya.

Uki juga menyampaikan terkait masyarakat pesisit ini juga masih perlu proses pengkajian lebih mendalam untuk pendekatannya agar bisa terbebas dari budaya buang air besar di laut.