BPN Lampung Akui Belum Terima Pengukuran SHM Register 38 Gunung Balak

Menurut Yustin, sejatinya kegiatan pengukuran lahan bakal dilakukan penerbitan SHM merupakan wewenang kerja kantor pertanahan atau ATR/BPN di kabupaten setempat. Oleh karena itu, pihaknya masih perlu melakukan tindakan verifikasi terhadap klaim warga terdampak tersebut.

"Kita di kantor wilayah, itu pekerjaan di kantor pertanahan. Nanti kita cek ya (tidak adakah laporan terkait kegiatan pengukuran lahan dimaksud)," dalihnya.

Merespons aksi unjuk rasa warga pertani dari Desa Sripendowo ini, Yustin memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti sederet tuntut secara persuasif dan mediasi. Salah satu caranya, kanwil setempat akan mengumpulkan seluruh data fisik hingga data yuridis menyangkut sengketa lahan setempat.

Termasuk mengambil langkah tindakan memverifikasi hingga menguraikan klaim warga dengan kemunculan SHM pada lahan disebut berada pada wilayah Register 38 Gunung Balak.

"Mudah-mudahan ada titik temuan terhadap persoalan ini, karena kami ada aturan yang akan kami lakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan. Mudah-mudahan nanti secara komprehensif itu bisa diselesaikan persoalannya," imbuh dia.

Lebih lanjut Yusti menjelaskan, sejatinya keberadaan tanah di atas lahan register dapat diterbitkan kepemilikan SHM. Namun lahan tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari kawasan hutan.

"Bisa, tapi status tanahnya sejauh ini yang kami dapat seperti itu (masuk lahan Register 38 Gunung Balak. Tapi kami belum dapat informasi utuh dari kantor pertanahan," katanya.

Disinggung akankah pihaknya membentuk tim khusus guna menyelesaikan permasalahan tersebut, ia menyebut itu memungkinkan seiring perkembangan penanganan permasalahan. "Memungkinkan, tergantung permasalahan skala eskalasinya cukup tinggi, nanti pasti kita bentuk tim dengan melihat dinamika di lapangan seperti apa," tandas dia.