BKSDA Tegur Puluhan Akun Promosi Wisata Anak Krakatau, Ada Pidananya!

Agung mengatakan, kawasan CA Gugus Pulau Anak Krakatau merupakan kawasan suaka alam memiliki fungsi perlindungan dan tidak diperuntukkan bagi kegiatan wisata umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pemanfaatan cagar alam terbatas untuk kegiatan tertentu, seperti penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, peningkatan kesadartahuan konservasi, serta kegiatan lain yang sesuai ketentuan.

Guna memasuki kawasan tersebut, wajib mengikuti prosedur penerbitan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI). Namun, izin masuk bukan berarti kawasan dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. "BKSDA meminta para pelaku usaha menghentikan seluruh promosi, pemasaran, dan penawaran paket wisata Anak Krakatau melalui berbagai media," tegasnya.

Larangan itu mencakup penerimaan pendaftaran, pemesanan, pembayaran, hingga pemberangkatan wisatawan. Kegiatan seperti trekking, pendakian, berkemah, kunjungan pantai, menikmati pemandangan, hingga fotografi wisata.

"Wisata bahari juga tidak boleh ditawarkan sebagai aktivitas wisata di dalam kawasan cagar alam," lanjut dia.

Selain persoalan konservasi, BKSDA mengingatkan risiko keselamatan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Gunung api tersebut memiliki sejarah erupsi dapat terjadi sewaktu-waktu dan mengalami perubahan morfologi akibat aktivitas vulkanik. Salah satu peristiwa besar terjadi pada 22 Desember 2018, ketika longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau memicu tsunami.

Selain itu, hasil pemantauan Gunung Anak Krakatau juga mengalami episode erupsi terus-menerus sekitar 25 jam pada 4-6 September 2026. Meski status aktivitasnya telah diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) pada 21 September 2026 pukul 18.30 WIB, potensi bahaya vulkanik tetap perlu diwaspadai.

"Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha wisata diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta tidak melakukan aktivitas yang berisiko di dalam kawasan cagar alam," serunya.

BKSDA pun mengingatkan konsekuensi hukum bagi pihak yang tetap mengorganisasi atau melaksanakan kegiatan wisata yang bertentangan dengan ketentuan konservasi.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Pelanggaran oleh perseorangan berdasarkan Pasal 40 ayat (1), dapat diancam pidana penjara paling lama 11 tahun dan denda paling banyak kategori VII sebesar Rp200 juta.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sebagaimana Pasal 40 ayat (3) mengatur ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, serta denda paling banyak kategori VIII sebesar Rp50 miliar.

"Apabila setelah surat teguran diterbitkan masih ditemukan kegiatan wisata yang bertentangan dengan ketentuan konservasi atau memasuki kawasan tanpa SIMAKSI, tindakan penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Dalam membantu masyarakat dan pelaku usaha mengetahui area yang termasuk kawasan cagar alam, Agung menambahkan, BKSDA telah menyediakan peta indikatif yang dapat diakses melalui https://bit.ly/petakrakatau.

Menurutnya, peta tersebut dapat digunakan sebagai informasi pendukung navigasi agar masyarakat tidak beraktivitas di dalam kawasan CA Gugus Pulau Anak Krakatau. Namun, BKSDA mengingatkan peta tersebut bukan peta tata batas kawasan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan, menegaskan, atau menentukan batas resmi cagar alam.

"Dengan adanya teguran ini, pelaku usaha wisata diharapkan menghentikan promosi dan penawaran paket kunjungan ke kawasan CA Gugus Pulau Anak Krakatau, serta memastikan kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat tidak bertentangan dengan aturan konservasi dan ketentuan keselamatan," imbuhnya.