Benarkah Wakil Pemuda dan Perempuan Sudah Muncul di Pemilu 2024?

06 Agu 2023, 13:46 WIB

Rohmah Mustaurida

News

Channel

Add Us on Google

Benarkah Wakil Pemuda dan Perempuan Sudah Muncul di Pemilu 2024?

Ilustrasi pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Bandar Lampung, IDN Times - Pemilu serentak di Indonesia akan dilangsungkan 14 Februari 2024 mendatang. Menjelang kampanye pemilu, beberapa spanduk dan banner partai politik telah banyak bermunculan di berbagai daerah.

Termasuk di Lampung, beberapa parpol pun telah mengenalkan beberapa wajah barunya melalui media iklan digital maupun nonelektronik. Cukup mendapat perhatian pula karena beberapa wakil parpol ini merupakan representasi pemuda atau bahkan perempuan.

Tentu hal ini menjadi angin segar di mana generasi muda saat ini memang diharapkan dapat membawa ide barunya untuk kemajuan bangsa. Namun, ternyata pengamat politik dari Lampung ini tak menganggap demikian.

Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih mengatakan, saat ini memang seolah banyak pemuda dan perempuan muncul dalam Pemilu 2024. Namun nyatanya ada banyak orang lama dibalik mereka semua.

“Kalau kata saya belum memunculkan ‘pemuda’ yang sebenarnya. Dalam artian pemuda yang benar-benar muncul karena kapasitasnya, bukan karena keluarganya pejabat atau keluarganya punya kekuasaan,” katanya, Minggu (6/8/2023).

1. Hampir semua pemuda di parpol saat ini hanya menikmati privilege

Ilustrasi perempuan yang punya privilege. (Pexel.com)

Handi menyampaikan, hampir semua perwakilan pemuda atau perempuan di Pemilu 2024 merupakan orang-orang dengan privilege politik. Mereka merupakan anak atau saudara orang politik yang saat ini punya jabatan atau punya kuasa.

“Makanya kita bisa lihat, ada yang dengan jelas mengenalkan itu anak kandungnya, atau mencantumkan dalam bannernya ‘anak kandungnya’ siapa,” jelasnya.

Dengan embel-embel keluarga itulah, Handi mengatakan, perwakilan pemuda atau perempuan di Lampung saat ini belum bisa dikatakan benar-benar menjadi perwakilan pemuda.

2. Sulitnya masuk dunia politik tanpa privilege

Ilustrasi politik. (Unspalsh/Maarten van den Heuvel)

Ia pun menyampaikan, bagi orang baru dan hanya berbekal pengetahuan dan wawasan saja tidak akan cukup untuk menjajaki dunia politik. Orang baru mesti memiliki setidaknya modal ekonomi, sosial, simbolis, politik, dan lainnya.

Seperti artis misalnya, ia mengatakan saat ini pun banyak artis ikut terjun masuk dunia politik. Meski ia bukan anak pejabat, artis memiliki privilege sosial di mana namanya dikenal oleh banyak orang.

Namun hal itu tentu sah-sah saja, baik artis maupun orang Indonesia manapun bisa mencalonkan diri di pemilu. Itu karena, hak politik itu dimiliki oleh semua warga negara apapun profesinya.

“Orang baru bisa saja masuk, tapi sulit. Apalagi kalau dia tak punya apa-apa. Seperti modal ekonomi misalnya, sosial, simbolis, atau politik. Kalau gak punya salah satu dari itu akan sulit masuk,” imbuhnya.

3. Perempuan seolah telah kalah sebelum bertanding

pixabay.com/Karen_Nadine

Begitupun dengan perempuan. Handi menyebutkan meski dalam peraturan sudah ada kewajiban keterwakilan perempuan dalam partai politik, nyatanya keberadaan perempuan dalam parpol saat ini hanya untuk mengisi persyaratan saja.

ia menjelaskan, perempuan-perempuan sengaja 'dicari' untuk mengisi kekosongan 30 persen menjadi syarat sebuah partai politik untuk ikut dalam ajang pesta demokrasi.

“Kemenangan lebih banyak ke laki-laki, dan kekalahan lebih banyak ke perempuan. Itu tak dipungkiri. Riset saya di Tanggamus, dari sebuah pencalonan di sana, perempuan hanya pajangan saja karena hanya dapat 1 suara. Memang kenyataannya perempuan dieksploitasi untuk memenuhi persyaratan UU saja,” paparnya.

4. Indonesia masih kental dengan kultur melemahkan eksistensi perempuan dalam dunia politik

ilustrasi perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)

Ia juga mengatakan, di beberapa daerah Indonesia pun masih kental dengan kultur melemahkan eksistensi perempuan. Misalnya tokoh adat atau tokoh masyarakat harus laki-laki. Atau kultur di mana tugas domestik hanya dibebankan pada perempuan sehingga sulit untuk melakukan hal lainnya termasuk kerja-kerja politik.

Sehingga dalam kenyataannya, perempuan memang tidak berkompetisi dengan perempuan lainnya. Tapi perempuan juga berkompetisi dengan laki-laki dengan privilege yang memang sudah dari kulturnya saja berbeda.

“Apa boleh buat, memang masih seperti itu kita (Indonesia). Perempuan memang harus bekerja keras, semoga ini bisa berubah dan perlahan perempuan tidak dipandang lagi hanya sebagai pelengkap di dunia politik saja,” tambahnya.