Begini Solusi Cawakot Bandar Lampung Tangani COVID-19

Pada sesi pertama tanya jawab antar calon wali kota, calon nomor urut 2 Yusuf Kohar bertanya kepada calon nomor urut 3 Eva Dwiana terkait wali kota saat ini yang kerap mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak padahal Bandar Lampung sudah masuk zona merah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Eva menyarankan Yusuf Kohar untuk berkoordinasi dengan wali kota Bandar Lampung. Karena menurutnya masyarakat sudah sangat puas terhadap penanganan covid-19 saat ini.

“Wali kota sudah menyesuaikan protokol kesehatan. Malah bapak yang nggak menerapkan,” ujar Eva.

Dia juga menanggapi pernyataan Yusuf Kohar yang tidak pernah dianggap oleh wali kota Bandar Lampung saat ini.  “Bukan wali kota gak memanfaatkan bapak tapi seharusnya yang namanya wakil wali kota itu tahu poksinya sebagai wakil wali kota itu seperti apa. Bukan mematahkan atau melaporkan kepada siapa pun juga,” jelasnya.

Sebelum jawaban Eva Dwiana tersebut ditanggapi oleh Yusuf Kohar, moderator memberi peringatan untuk bertanya sesuai dengan tema yang ditentukan dan dilarang menyerang calon lain secara personal.  Hal itu sesuai dengan tata tertib debat yang sudah dibacakan sejak awal.

Menurut Yusuf Kohar, Bandar Lampung sudah masuk zona merah COVID-19. Sehingga tidak ada lagi yang bisa bermain-main dengan protokol kesehatan. Ia menilai, pemerintah harus memberi contoh untuk tidak mengumpulkan massa yang besar.

Para panelis debat memberikan pertanyaan kepada calon wali kota Bandar Lampung terkait penanggulangan cOVID-19. Rycko Menoza mendapat pertanyaan tentang bagaimana mengatasi penyebaran corona.

Menurut calon wali kota nomor urut satu itu, dia akan memberlakukan tracing, testing dan treatment. Selain itu dia juga akan menggerakkan aparatur dari tingkat RT untuk mengingatkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Sedangkan Yusuf Kohar mendapat pertanyaan bagaimana meningkatkan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Calon wali kota nomor urut 2 itu akan memperbaiki sarana dan prasarana tenaga kesehatan di puskesmas.

“Kompetensi media perlu ditingkatkan serta insentif yang selama ini hanya mendapat uang dari BPJS kali ini kalau kita jadi wali kota kita akan tambah dari APBD. Pembayaran untuk puskemas harus tepat waktu,”jelasnya.

Eva Dwiana mendapat pertanyaan bagaimana membawa Bandar Lampung kembali ke zona hijau. Menurut calon nomor urut 3 itu, dia akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak tim satgas covid-19 untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan.

“Kami akan door to door mensosialisasikan ini dan setiap hari akan melakukan keliling menginformasikan kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya sekali sehatnya kita,”tuturnya.

Dedy Triadi, Ketua KPU Kota Bandar Lampung meminta saksi para pasangan calon melampirkan surat rapid test di hari pemilihan nanti. Menurutnya, hal itu sebagai komitmen bersama karena KPU sudah melakukan rapid test kepada KPPS sehingga dia berharap kepada saksi paslon juga melakukan rapid test.

“Dalam debat kali ini kita memang mengangkat tema khusus terkait penanganan COVID-19 karena kami sudah melakukan rapid test kepada 15.300 penyelanggara kita dan ada sekitar 10 persen yang reaktif. Kalau melihat data dari satgas covid-19 bahwa untuk terkonfirmasi positif sampai data tanggal 3 Desember kemarin hampir 1.800,” jelasnya.

Hal ini menjadi perhatian KPU karena jika mellihat penanganan berdasarkan standar WHO, menurut Dedy hanya KPU Kota Bandar Lampung yang melakukan testing hingga 15.300 orang.

Pasangan nomor urut 3 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah menyanggupi permintaan KPU untuk melakukan rapid test kepada saksi. Menurut Eva, saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah dilakukan rapid test secara bertahap.

Kemudian pasangan nomor urut 2 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh KPU. “Kalau memang itu wajib kita akan lakukan rapid test untuk saksi,”ujar Yusuf Kohar.

Hal senada juga disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 Rycko Menoza dan Johan Sulaiman. Mereka menyatakan siap melakukan rapid test untuk saksi tetapi hal itu juga harus diberlakukan kepada seluruh paslon di 8 Kabupaten atau kota di Lampung.