Bansos Lampung 2022, Realisasi Penyaluran Capai 98,89 Persen

15 Des 2022, 12:01 WIB

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Bandar Lampung, IDN Times - Dinas Sosial Provinsi Lampung mencatat realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) 2022 menyentuh 98,89 persen. Bantuan itu meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, bansos sembako, dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Catatan angka realisasi tersebut berdasarkan rekapitulasi penyaluran bansos telah terhimpun dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Senin (12/12/2022).

"Untuk total alokasi bansos 2022 di Provinsi Lampung sebanyak 787.191 KPM (Keluarga Penerima Manfaat, dengan realisasi per hari ini ke 778.450 KMP. Artinya, penyaluran sudah sekitar 98,89 persen," ujar Kepala Dinsos Provinsi Lampung, Aswarodi kepada IDN Times, Kamis (15/12/2022).

1. Terbanyak di Kabupaten Lampung Selatan dan terendah Mesuji

Kepala Dinsos Provinsi Lampung, Aswarodi saat dimintai keterangan terkait BLT BBM. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Aswarodi melanjutkan, penyaluran ketiga jenis bansos tersebut dibagi dalam 6 batch atau kelompok, dengan pencapaian realisasi terbesar di Kabupaten Lampung Selatan yaitu kepada 106.252 KPM atau sekitar 99,44 persen dan Kabupaten Tanggamus 67.929 KPM atau 99,41 persen.

Sementara capaian penyaluran paling rendah berada di Kabupaten Mesuji baru menyasar 19.601 KPM atau 97,77 persen dari total alokasi bansos 20.048 KPM. Lalu terendah kedua di Kabupaten Tulang Bawang mencapai 30.955 KPM atau 98,16 persen, dengan target alokasi 31.536 KPM.

"Terendah ketiga di Kabupaten Lampung Tengah, pencapaiannya baru menyentuh 102.659 KPM atau 98,31 persen dari total alokasi 104.426 KPM," terang Kadisos Lampung.

2. Penyaluran tidak bisa 100 persen

Ilustrasi penyaluran bansos (IDN Times)

Aswarodi melanjutkan, kemungkinan penyaluran bansos tersebut tidak bisa menyentuh angka realisasi 100 persen. Salah satu penyebabnya, terdapat beberapa KPM dinilai graduasi atau menyatakan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.

"Selain graduasi, ada juga KPM yang sudah meninggal atau sakit namun tidak melapor ke pamong desa mulai dari RT, desa dan kelurahan," ucapnya.