Balada Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Gen Z Kena PHP

Lulus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan mimpi besar Wiliam (24). Mimpi itu terwujud saat pengumuman CPNS 2024, ia diterima sebagai dosen di Universitas Negeri Medan (Unimed) di Kota Medan.

Di keluarga besarnya, Wiliam menjadi yang pertama berkarir sebagai ASN. Tentu seluruh keluarga mendukungnya menjadi dosen di kampus negeri. Begitu pula dengan mereka yang berharap penuh kepada Wiliam agar mampu mengharumkan nama keluarga.

"Mengingat persiapan belajar, adalah hal yang sangat luar biasa. Hingga bisa diterima menjadi ASN seperti saat ini, saya belajar dengan memakan waktu 4 bulan yang dilakukan secara rutin dan konsisten dengan target-target harian," bebernya.

Lulusan Magister Prodi bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang  ini mengatakan, menjadi ASN merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang. "Diterima ASN bagi saya menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup jangka panjang. Tentu dengan melibatkan kontribusi nyata sesuai passion dan kemampuan di bidang masing-masing untuk menjalankan tupoksi sebagai ASN," aku Wiliam.

Setelah berhasil mendapat gelar magister tahun 2024 lalu, Wiliam mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekaligus tentor di Pulau Jawa. Karier itu menurutnya moncer dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat dinyatakan lulus tes CPNS, calon ASN diwanti-wanti untuk segera resign dari tempat kerjanya masing-masing. Sejurus kemudian, ia memutuskan resign sebagai guru dan tentor di Pulau Jawa lantaran harus bersiap untuk diangkat sebagai ASN.

Keputusan resign itu bagi William bak petaka. Itu lantaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sempat menyatakan pengangkatan ASN akan ditunda sampai Oktober mendatang. Informasi tersebut membuatnya kecewa karena sudah resign dari tempat bekerja sebelumnya.

"Saya sedikit menyesal karena sudah terlanjur mengajukan resign dari pekerjaan sebelumnya. Selain karena ada hal mendesak berkaitan dengan urusan keluarga dan perkiraan akomodasi saat itu, dengan berat hati saya harus resign terlalu dini sebelum SK CPNS diberikan," jelas Wiliam.

Nasi sudah menjadi bubur, meskipun informasi resmi terkini dari pemerintah calon ASN mendapat angin segar dengan kabar dipercepatnya pengangkatan Juni 2025, Wiliam sudah terlanjur pulang ke kampung halamannya di Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Ia memantapkan diri menjadi petani demi bisa menopang perekonomian orang tuanya. "Setelah resign dari pekerjaan sebelumnya, saya pulang ke kampung untuk membantu keluarga bertani. Menjadi petani adalah hal yang sangat baik dilakukan saat menanti SK CPNS diberikan," ujarnya. 

Sudah 4 bulan ia mengolah sawah di dekat rumahnya. Meskipun telah menyandang gelar magister, Wiliam tak pernah malu menghidupi keluarganya dengan hasil pertanian yang kerap dianggap remeh oleh masyarakat. "Selain bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua di kampung, saya juga bisa belajar bertani dan beberapa hal lainnya sebelum saya benar-benar fokus mengabdikan diri mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di instansi tempat saya bekerja nanti," jelasnya.

Salah seorang warga Kota Mataram, Indah menyampaikan keluh kesah ditundanya pengangkatan CPNS 2024. Dia mengaku kaget dengan pengunduran pengangkatan semula direncanakan pada April atau Mei 2025.

"Kebetulan juga suami saya lagi sakit. Jadinya gak bisa untuk kerja. Jadi saya yang cari nafkah. Waktu ada pengumuman ditunda, kaget banget, bingung untuk mencukupi kebutuhan hidup," kata Indah saat berbincang dengan IDN Times.

Indah mengaku tabungannya sudah menipis, diperkirakan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai Mei 2025. Sehingga mau tak mau Dia sekarang putar otak agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi sampai nanti diangkat menjadi abdi negara.

"Harapannya jangan ada penundaan. Kita punya niatan untuk mengabdi sebagai PNS. Kalau ditunda, kita sudah bersiap ketika mendaftar CPNS, merelakan pekerjaan lama, dan berharap hidup yang lebih baik," harapnya.

Dia mengungkapkan, rekan-rekannya yang lulus menjadi CPNS juga bingung dengan penundaan pengangkatan ini. Apalagi, banyak juga yang sudah mengajukan resign karena harus ada pemberitahuan satu bulan ke tempat kerja yang lama sebelum diangkat menjadi PNS. "Kabarnya dulu TMT 1 April 2025, ternyata diundur. Sebenarnya untuk pengusulan sudah selesai semua di Kota Mataram. Tapi karena yang berwenang mengeluarkan NIP adalah BKN. Jadi Pemda juga tak bisa berbuat banyak. Mereka juga ikut instruksi pusat," terangnya.

Penundaan pengangkatan CPNS 2024 membuat pusing tujuh keliling bagi Suryo (bukan nama sebenarnya). Bukannya senang, dia kini bingung mengatur keuangan keluarga. Itu lantaran, Suryo mengaku terlanjur resign dari tempat kerja lamanya di Surabaya.

Dia sudah berpamitan dengan teman-teman kantornya karena diterima sebagai PNS di salah satu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Jawa Timur (Jatim). Namun, Suryo yang dijadwalkan pengangkatan pada Maret 2025 ini, harus bersabar. Sebab, pengangkatannya dijadwalkan ulang pada Oktober mendatang.

Saat ini, Suryo berstatus tidak bekerja alias nganggur. Ia mengandalkan sisa tabungan untuk menghidupi seorang istri dan dua orang anak. Ia berharap, ada kebijakan baru. Sehingga pengangkatan dijadwalkan seperti sedia kala. Atau minimal maju. Bukan Oktober 2025.

"Saya nganggur. Syukurnya ada tabungan. Tapi (kekuatan tabungan) cuma sampai Juni atau Juli. Kalau dipaksa sampai Oktober tidak kuat Karena anak dua, ada pengeluaran-pengeluaran yang wajib. Termasuk di bulan Juni atau Juli itu daftar ulang anak sekolah. Jadi dananya pasti terkuras," beber Suryo.

Suryo juga mengungkapkan, penundaan pengangkatan ini sebenarnya tidak hanya terdampak bagi pegawai saja, tapi juga satuan kerjanya. Karena formasi yang disediakan itu memang untuk mengisi kekosongan yang ada. "Sebab sebenarnya yang butuh bukan hanya CPNS, tapi satuan kerja juga butuh para CPNS ini untuk segera masuk," kata Suryo.

Pendapat lainnya disampaikan salah satu CPNS asal Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Rina Rahadian Susana (28). Awalnya ia bersyukur karena diterima menjadi CPNS setelah lolos seleksi 2024. Rina pun melengkapi dan memenuhi semua tahapan dan tinggal menunggu waktu Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

"Dilihat dari jadwal, TMT diperkirakan akan berlangsung di bulan April 2025, dan SPMT-nya di bulan Juni 2025, maka untuk itu segala persiapan pun segera dilakukan termasuk resign dan mencari tempat tinggal baru," ujar Rina kepada IDN Times, Jumat (11/4/2025).

Sayangnya, setelah Rina berhenti dari pekerjaan lamanya di sebuah perusahaan swasta, secara sepihak pemerintah menyatakan pemunduran waktu pengangkatan, menjadi Oktober. Keputusan ini dirasakannya sangat berdampak dan mengakibatkan kerugian. Bahkan, kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya saja, beberapa temannya yang lolos pun sangat terdampak karena telah membayar biaya penalti ke perusahaan agar bisa dilantik sesuai informasi awal dari pemerintah. 

"Namun, setelah pengajuan resign, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya pelantikan CPNS diundur menjadi bulan Oktober. Bagi kami yang sudah terlanjur resign tentu itu menjadi kerugian sendiri, ditambah bagi teman-teman yang sudah membayar penalti saat pengajuan resign. Maka yang saya lakukan dan rekan-rekan lain tentu protes terhadap kebijakan baru tersebut dan berharap bisa kembali dikaji ulang," sambung Rina. 

Menjadi PNS bagi sebagian orang merupakan cita-cita. Namun bagi Dilla, (24) warga Jakarta Utara, perjalanan menuju PNS adalah cerita panjang yang penuh kejutan. Termasuk penundaan pengangkatan yang membuatnya harus mengatur ulang banyak rencana hidup.

Dilla mengaku awalnya tertarik menjadi PNS setelah melihat banyak teman-temannya lebih dulu berkecimpung di dunia pemerintahan. Menurutnya, stigma soal PNS yang kaku dan kolot ternyata tidak sepenuhnya benar, terutama bagi generasi muda. “Karena punya banyak teman yang jadi PNS sih, terus jadi tahu kalau pros and cons-nya gimana. Ternyata gak kolot kayak stigma selama ini, dan seru-seru aja jadi PNS Gen Z,” cerita Dilla saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Sebelum akhirnya memilih jalur CPNS, Dilla mengaku sudah berulang kali melamar di berbagai perusahaan swasta, namun hasilnya nihil. “Apply kerjaan di tempat lain susah banget, wawancara berkali-kali juga gak ada hasil. Akhirnya mau coba daftar CPNS soalnya sistem rekrutmennya jelas, transparan, malah so much better dari RBB BUMN,” tambahnya.

Mengikuti jalur CPNS, Dilla mendaftar formasi sesuai jurusan kuliahnya, Ilmu Informasi dan Perpustakaan, dan memilih formasi Arsiparis di DPD RI. “Gak ada incar posisi tertentu, karena daftar PNS itu sesuai prodi kuliah. Pilih Arsiparis karena dapat info di grup alumni kalau di DPD RI waktu itu formasinya masih kosong,” jelasnya.

Kabar kelulusan CPNS menjadi momen campur aduk baginya. “Senang karena dapat tempat kerja baru, sedih harus ninggalin tempat kerja lama yang jadi rumah pertama sejak lulus kuliah. Apalagi udah banyak teman dekat di sana,” kata Dilla.

Ia mengaku sebenarnya tidak terlalu berambisi jadi PNS, karena cita-cita masa kecilnya adalah bekerja di media atau stasiun televisi. “Tapi mungkin udah cukup masa eksplorasinya, dan ini waktunya settle dan fokus,” katanya.

Setelah dinyatakan lolos, Dilla fokus melengkapi pemberkasan administrasi, tanpa banyak persiapan lain. Namun, kejutan terjadi ketika ia mendapat kabar bahwa pengangkatan CPNS angkatan 2024 ditunda hingga Oktober 2025.

“Sempet marah dan bingung. Hitung-hitungan keuangan juga gak akan cukup bertahan 7-10 bulan tanpa penghasilan. Apalagi CPNS itu kan gaji dirapel di 2 bulan pertama, jadi baru dibayar di bulan ketiga. Artinya harus bertahan hampir 10 bulan tanpa penghasilan tetap,” katanya.

Padahal, Dilla sudah mengajukan resign sejak Januari 2025, mengikuti aturan dua bulan pemberitahuan dari kantor lamanya. Awalnya, ia dijadwalkan mulai bekerja sebagai CPNS pada Mei 2025. Namun, begitu proses resign berjalan, tiba-tiba ada pengumuman resmi soal penundaan pengangkatan.

“Udah resign, terus dengar kabar itu rasanya campur aduk banget. Tapi alhamdulillah lead aku di kantor ngasih izin buat memperpanjang masa kerja. Akhirnya aku kirim email ke HRD dan dikasih waktu kerja tambahan sampai Agustus 2025,” cerita Dilla.

Imbas pengangkatan CPNS mundur, Rina Rahadian Susana sudah terlanjur resign demi bertahan hidup menghubungi kantor sebelumnya, agar bisa tetap diberikan pekerjaan hingga nanti setelah dirinya mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. "Beruntung mereka mengetahui situasi yang tengah terjadi, maka saya kembali bekerja di kantor sampai keluarnya SK pengangkatan CPNS," ucapnya.

Sementara, beberapa temannya dan rekan CPNS lainnya banyak yang mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sembari menunggu pengangkatan nantinya. "Mendengar cerita dari rekan-rekan lain yang sama sudah terlanjur resign, kebanyakan mereka mencari pekerjaan sampingan dan mulai berbisnis," katanya. 

Bagi Rina, diterima sebagai abdi negara merupakan hal yang penting dalam kondisi persaingan kerja saat ini. Selain memberikan kepastian gaji, juga ada pemberian bekal di hari tua nantinya. Akan tetap kondisi penundaan ini membuat dirinya harus bertahan terlebih dahulu dengan pekerjaan sebelumnya hingga Oktober mendatang. 

Untuk mensiasati pemunduran waktu pengangkatan ini, Rina memberikan kiat-kiat salah satunya kembali bekerja di tempat baru atau sebelumnya, atau bisa juga berniaga atau berdagang. "Selain bekerja mengasah skill berjualan juga dilakukan untuk penghasilan tambahan, karena seperti diketahui di tahun pertama CPNS gaji yang diterima sebesar 80 persen, dengan mendapat penghasilan tambahan dari hasil berjualan saat ini tentu nantinya ini akan sangat membantu," kata dia. 

Kisah lainnya datang dari Fauzan (30), seorang guru honorer bakal segara alih status menjadi guru PPPK di salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kota Bandar Lampung. Menurutnya, penerimaan PPPK merupakan jawaban atas penantian panjang akan pengabdiannya selama 5 tahun terakhir. Meski masih berstatus bujangan, gaji guru honorer senilai Rp1,1 juta per bulan selama empat tahun awal mengajar jauh dari kata cukup. Beruntung, setahun terakhir ia berhasil masuk dan terdaftar dalam data base guru honorer Kementerian Keagamaan (Kemenag), yang diikuti kenaikan mencapai Rp2,5 juta per bulan.

"Alhamdulillah kemarin saya ikutin pesan orang tua yang kebetulan juga guru, jadi mereka minta saya buat bertahan honorer di sekolah negeri walaupun gajinya kecil, supaya diprioritaskan kalau ada pengangkatan semacamnya," katanya.

Pascadipastikan diterima sebagai guru PPPK, Fauzan kini masih terus mengajar di sekolah MIN asal, termasuk menerima hak gaji maupun THR pada masa Lebaran kemarin. "Informasi terakhir kita masih nunggu NIP (nomor induk pegawai) dari BKN, tapi TMT (Terhitung Mulai Tanggal) katanya mulai 1 Maret kemarin. Kalau untuk pelantikannya, ini belum ada informasi lagi, mudah-mudahan sesuai jadwal," lanjut dia.

Terlepas dari penantian panjang maupun gonjang-ganjing jadwal pengangkatan kemarin, Fauzan menyebutkan, penerimaannya dalam keikutsertaan seleksi PPPK 2024 menjadi keberkahan maupun kebanggaan tersendiri bagi orang tua dan sanak keluarganya. Lebih dari itu, penerimaannya sebagai abdi negara kali ini juga seolah rezeki tak terhingga dalam hidup yang dalam waktu dekat telah merencanakan bakal meminang sang pujaan hati. "Iya, insyaAllah tahun ini menikah, kalau kata orang-orang dekat saya katanya ini rezeki orang tua sama calon istri. Semoga saja semuanya lancar tahun ini," kata alumni Fakultas Tarbiyah pada Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung tersebut.

Hal senada PPPK di Sumsel berinisial MF (32). Dirinya merupakan tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK gelombang pertama awal Desember 2024 lalu. Ia memenuhi syarat untuk maju ke tahapan selanjutnya seleksi usai pengumuman hasil tes tertulis pada 1 Januari 2025 kemarin. "Usai dipastikan lolos tes tertulis masih ada tahapan selanjutnya, mulai melengkapi dokumen administrasi hingga daftar riwayat hidup yang menjadi syarat," jelasnya.

MR mengakui tak semua pegawai honorer yang ada lolos pada seleksi tertulis yang dilakukan. Beberapa rekannya ada yang gagal dalam seleksi. Menurutnya seleksi PPPK tersebut menjadi upaya memperbaiki nasib. "Informasinya akan ada kenaikan gaji dan penambahan TPP dan Tukin yang berbeda dari sebelumnya. Tapi sampai saat ini masih menunggu kejelasan nya," jelas dia.

Sejak dipastikan lulus pada Januari 2025 lalu, MF mengaku informasi mengenai pelantikan PPPK masih simpang siur. Sempat ada informasi akan ditunda hingga 2026, pemerintah buru-buru meralat dengan akan melakukan pengangkatan CPNS pada Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025 mendatang. "Dengan diundurnya pengangkatan ini kita tentu merasakan, pemasukan berkurang karena tunjangan belum ada karena masih berstatus honorer. Kalau sesuai jadwal mungkin kan berbeda. Terlebih THR tidak dapat, dibanding kalau sudah langsung diangkat mungkin sudah bisa menikmati tunjangan seperti ASN," jelas dia.

Ia tidak terlalu khawatir dengan penundaan pengangkatan yang ada. Hanya saja, ia berharap pemerintah dapat mempercepat pengangkatan yang ada, karena antara jarak penerimaan dan pengangkatan yang terpaut jauh berbeda. "Ketakutan tuh gak ada karena sebagai honorer ada back up perpanjangan kontrak sementara waktu sampai pengangkatan," jelas dia.

Bisma (bukan nama sebenarnya), seorang calon PPPK di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, merasa penundaan ini berdampak besar bagi dirinya dan ribuan peserta lainnya. Dia sudah banyak menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk mengurus berkas. Dia jelas merasa kecewa. Selain rugi secara finansial, juga rugi tenaga.

Karena penundaan ini, banyak perencanaannya yang ikut tertunda, termasuk rencana masa depan seperti menikah. "Mereka (pemerintah) tidak lihat waktu kita urus berkas. Kalau dipikir ya, yang tes narkoba lengkap 500 ribu, urus SKCK, belum biaya bensin kiri kanan, belum makanan, kurang lebih 1 juta untuk urus berkas saja," ungkapnya saat diwawancarai via telepon.

Dia juga menyoroti potensi dampak finansial lebih lanjut. Tenaga honorer yang sudah lulus seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024 lalu, gajinya hanya dianggarkan sampai bulan Juni 2025. "Jika pengangkatan ditunda hingga 2026, bagaimana dengan nasib kami di bulan Juli hingga Maret tahun depan?” katanya dengan nada khawatir.

Bisma berharap, pemerintah tidak menunda pengangkatan hingga tahun depan. Kalau bisa, setidaknya di bulan Juni atau Juli 2025, pemerintah sudah mengangkat PPPK yang lolos seleksi ini. "Saya berharap kepada gubernur dan presiden sekarang, jangan tahun depan. Kalau bisa di bulan tujuh, yang jelas tahun ini. Secepatnya lah. Mau di bulan enam, bulan tujuh alhamdulillah, tapi kalau di tahun depan, asli orang-orang menderita," katanya.

Kisah lainnya dari Calon PPPK di Kota Mataram. Calon PPPK di Kota Mataram yang lulus seleksi pada 2024, ada yang terpaksa batal menikah gara-gara pengangkatan diundur. Selain itu, ada juga calon PPPK yang batal merenovasi rumahnya yang sudah dibongkar.

Ketua Forum Honorer K2 Kota Mataram Muzakalah mengungkapkan, salah satu Calon PPPK yang lulus menjadi tenaga kependidikan di wilayah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berencana akan meminjam uang di bank untuk modal nikah begitu SK pengangkatan PPPK keluar.

Sesuai rencana pemerintah, awalnya pengangkatan PPPK dijadwalkan pada Maret 2025. Muzakalah menceritakan salah satu Calon PPPK yang menjadi anggota Forum Honorer K2 Kota Mataram telah mengurus persyaratan pernikahan mulai dari kelurahan sampai KUA.

Namun, akibat diundurnya pengangkatan PPPK, rencana menikah salah satu calon PPPK di Kota Mataram itu batal. "Jadi semua sudah diurus, sudah jadi tandatangan lurah, tahu-tahunya seperti ini (pengangkatan PPPK diundur)," terangnya.

Ada juga calon PPPK di Kota Mataram yang sudah membongkar plafon rumahnya untuk direnovasi. Karena sudah mengira pada 1 Maret 2025, bakal diangkat menjadi PPPK. "Ada yang mau buatkan anaknya kamar. Sudah dibongkar rumahnya, tapi ternyata pengangkatan PPPK tahun ini batal," tuturnya.

Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat daerah lain masih menunggu jadwal resmi, beberapa wilayah di Kalsel justru telah lebih dulu melaksanakan pelantikan.

Kota Banjarbaru jadi salah satu yang paling sigap. Ibu kota Kalsel ini resmi melantik 7 CPNS dan 132 PPPK pada 21 Maret 2025. Langkah serupa diikuti Kota Banjarmasin yang melantik 26 CPNS dan 371 PPPK pada 8 April 2025. Sementara Kabupaten Banjar malah lebih dulu, dengan total 657 calon ASN yang dilantik sejak 10 Maret 2025, terdiri dari 27 CPNS dan 630 PPPK.

Di tingkat provinsi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel telah menjadwalkan pelantikan untuk 1.230 orang, terdiri atas 100 CPNS dan 1.130 PPPK, yang akan berlangsung pada Kamis, 24 April 2025. “Pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Mashudi.

Percepatan ini ditopang kesiapan anggaran dan kelengkapan administrasi di masing-masing daerah. Di Banjarbaru, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota, Rahmah Khairita, memastikan proses percepatan bisa terlaksana karena pemerintah daerah telah lebih dulu menyiapkan alokasi anggaran untuk pengangkatan dan gaji CPNS maupun PPPK. “Kami juga sudah koordinasi langsung dengan Mendagri, BKN, hingga KemenPAN-RB dalam rakor virtual tanggal 19 Maret lalu,” jelas Khairita.

Tak hanya soal anggaran, Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN pun sudah diterima, membuat proses pelantikan di Banjarbaru berjalan mulus.          

Kabar percepatan ini jadi angin segar bagi banyak calon ASN, termasuk Muhammad Arief (24), pemuda asal Martapura, Kabupaten Banjar. Setelah menanti, ia resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai PPPK pada 10 April 2025.

“Alhamdulillah pelantikannya lancar, gak molor seperti kabar yang sempat beredar,” ungkap Arief yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai tidak tetap di Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Banjar.

Berbekal pengalaman kerja lebih dari setahun, Arief memenuhi syarat untuk mendaftar PPPK. Meski sempat menunggu jadwal pelantikan, ia mengaku tetap bersyukur karena selama masa penantian tetap digaji seperti biasa.

Hal serupa juga dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi, memastikan tenaga non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus seleksi 2024 tetap menerima gaji hingga resmi diangkat pada Juni dan Oktober 2025 mendatang.

Yosef mengakui banyak lulusan CPNS dan PPPK mengeluhkan keterlambatan proses pengangkatan. Namun ia menegaskan, hak pembayaran honorarium tetap berjalan seperti biasa. “Jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK memang mengalami penyesuaian secara nasional, tetapi mereka tetap menerima honor,” ujarnya dalam keterangan persnya, Kamis (10/4/2025),

Yosef menjelaskan, pemerintah sebelumnya menetapkan pengangkatan CPNS berlangsung antara 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Namun, jadwal itu diundur ke 1 Oktober 2025. Sedangkan untuk PPPK, pengangkatan yang semula dijadwalkan pada Februari dan Juli 2025 diundur menjadi Maret 2026. Namun, keputusan terbaru mempercepat proses pengangkatan. CPNS akan mulai diangkat pada Juni 2025, sementara PPPK ditetapkan pada Oktober 2025.                           

Yosef menegaskan, para tenaga non-ASN dan PPPK yang lulus tetap mendapatkan gaji dari tiga sumber yakni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana BOS, dan Dana Komite. “PPPK dan non-ASN yang menunggu pengangkatan tetap menerima honor. Gaji mereka tidak dihentikan meski jadwal pengangkatan berubah,” jelasnya.

Ia merinci, gaji untuk non-ASN akan dibayarkan hingga Mei atau sebulan sebelum pengangkatan CPNS pada Juni. Sedangkan PPPK akan menerima gaji hingga September, sebelum pengangkatan resmi pada Oktober. “Misalnya, yang non-ASN lulus CPNS akan diangkat per 1 Juni, maka honornya dibayarkan sampai Mei. Begitu juga PPPK, gaji mereka tetap jalan sampai September,” terang Yosef.

Yosef menambahkan, pemerintah daerah akan mengusulkan agar pengangkatan PPPK tahap 1 bisa dipercepat, sehingga proses tidak harus menunggu hingga Oktober. “Kami upayakan sebelum Oktober, terutama untuk tahap 1, bisa diproses lebih awal,” tegasnya.

Ia pun mengaku heran jika masih ada tenaga non-ASN atau PPPK yang mengeluhkan penundaan pengangkatan, padahal gaji tetap dibayarkan. “Saya heran, kenapa harus mengeluh, karena gaji mereka tetap jalan sampai diangkat. Ini bukan masalah lokal, tapi kebijakan nasional,” jelasnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, akan melantik CPNS dan PPPK sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kemenpan RB. Menurutnya, proses pelantikan akan dilakukan sesuai timeline yang telah dilakukan pemerintah pusat. "Sesuai dengan pemberitahuan pusat pengangkatan CPNS akan dilakukan paling lambat Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025,” jelasnya.

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prima Sepriza menyebut, masih menunggu petunjuk teknis pelantikan CPNS dan PPPK. "Jumlah formasi CPNS di Sumsel mencapai 4.564 posisi yang tersebar di beberapa wilayah. Kami masih menunggu finalisasi dari masing-masing kabupaten dan kota," katanya.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi mengatakan, di lingkungan Pemprov Sumsel tercatat ada 103 orang CPNS sementara PPPK mencapai 3.077 orang. "Kami masih menunggu surat resmi dari Kemenpan RB terkait kebijakan tersebut, karena ini hasil kesepakatan komisi II DPR RI," jelas dia.

Pemprov Jawa Timur (Jatim) akan mematuhi penundaan pengangkatan CASN sesuai dengan pernyataan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun ada beberapa diskresi yang dilakukan. "Pada prinsipnya sesuai dengan hasil sosialisasi dengan Kepala BKN kami mengikuti langkah kebijakan pusat," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025)

Khusus CPNS, Adhy menjelaskan pengangkatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN yakni sekitar Oktober 2025. "Mengingat semua pembiayaan gaji PNS dari pusat," kata dia.

Namun PPPK, tetap akan dipekerjakan meski pengangkatannya mundur pada Maret 2026. Karena kebanyakan PPPK yang diterima merupakan pegawai honorer Pemprov Jatim. "Khusus PPPK dicover (gajinya) oleh Pemda untuk 2025 dipastikan aman," terang Adhy

Diketahui, Pemprov Jatim resmi membuka seleksi CPNS tahun 2024. Pendaftarannya berlangsung 20 Agustus hingga 6 September 2024 lalu itu menyediakan sebanyak 2.314 formasi untuk sarjana dan lulusan SMA sederajat.

Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian BKD Lampung, Budi Sofyan mengatakan, Pemprov Lampung memastikan penjadwalan pengangkatan CPNS paling lambat 1 Juni 2025 dan PPPK paling lambat 1 Oktober 2025. Keputusan ini mengacu pada surat BKN Nomor: 2933/8-MP.01.01/K/SD/2025 perihal penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024 tertanggal 18 Maret 2025.

Budi melanjutkan, BKD Provinsi Lampung mengikuti arahan dan instruksi pemerintah pusat melalui surat telah diterbitkan BKN tersebut. Hingga saat ini, BKN telah menyelesaikan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS maupun PPPK di lingkungan Pemprov Lampung yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat ke pemerintah pusat. BKD Lampung kini masih menunggu penetapan NIP CPNS dan PPPK kebutuhan tahun anggaran 2024 dari pemerintah pusat.

Pasca NIP CPNS dan PPPK tersebut sudah ditetapkan pemerintah pusat, Budi menambahkan, BKD Provinsi Lampung akan melakukan pembuatan surat keputusan (SK) Gubernur Lampung. Dalam penerimaan 2024, Pemprov diketahui menerima formasi CPNS dan PPPK 2024 sebanyak 7.427 formasi. Mereka terbagi pengangkatan formasi CPNS sebanyak 554 orang dan formasi PPPK (6.873 orang). Formasi diprioritaskan tenaga pelayanan publik seperti kesehatan, kependidikan, dan kesehatan, hingga pelayanan teknis.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai, penundaan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 akan berdampak pada pelayanan publik di berbagai daerah. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, menyatakan penundaan ini berdampak terhadap pelayanan publik, khususnya di daerah yang kekurangan tenaga ASN.

Menurutnya, jika rekrutmen pengadaan PPPK dan CPNS ini berdasarkan analisa kebutuhan, maka pasti akan berdampak pada pelayanan publik. "Misalnya untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, itu kalau memang berdasarkan kebutuhan riil maka tentu saja akan berdampak berkurangnya kebutuhan," kata Ismu kepada IDN Times, Minggu (13/4/2025).

Hingga saat ini, Ombusman Sulsel belum menerima aduan resmi dari calon ASN terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Namun, Ismu memastikan pihaknya tetap mengawasi setiap proses pengangkatan pegawai negeri ini.

Ia mengatakan, meskipun belum ada laporan di tingkat daerah Sulsel, Ombudsman tetap membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Sejauh ini, Ombudsman pusat juga membuka layanan pengaduan itu jika ada CPNS dan PPPK yang merasa dirugikan atas kebijakan itu. "Misalnya untuk kemarin ada beberapa tenaga kesehatan yang datang langsung kantor pusat dan lain-lain. Di sisi lain, secara umum, kita terima pengaduan reguler jika memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait dengan kebijakan pemerintah ini," kata Ismu.

Lebih lanjut, Ismu berharap pemerintah memperhatikan hak-hak para calon ASN yang telah lulus seleksi. Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kerugian material maupun non-material yang mungkin ditanggung para peserta.

Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, keterlambatan pengangkatan bisa membawa dampak yang cukup berat bagi mereka. Karena itu, pihaknya berharap hak para calon PPPK/CPNS yang telah dinyatakan lulus ini tetap diberikan. "Di satu sisi mungkin dampaknya terhadap pelayanan publik itu akan ada. Di sisi lainnya kerugian, baik materil maupun non materil kepada para calon ASN yang dinyatakan lulus ini bisa saja ada," kata Ismu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono mengatakan, pihaknya mengawal rekrutmen CASN 2024. Ia mengatakan, belum ada laporan dari masyarakat ke Ombudsman NTB terkait diundurnya pengangkatan calon abdi negara tersebut.

"Itu kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK dari pemerintah pusat. Sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah. Kalau setelah itu, tidak ada kepastian dari pemerintah, maka masyarakat boleh melaporkan ke Ombudsman," katanya dikonfirmasi IDN Times, Sabtu (12/4/2025).

Menurut Dwi, jika pemerintah tidak mengangkat CPNS paling lambat Juni 2025 dan PPPK paling lambat Oktober 2025, maka termasuk maladministrasi. "Karena Ombudsman sedang memberikan perhatian khusus yang terkait pemantauan seleksi CASN 2024," terangnya.

Disisi lain, Ombudsman NTB mengaku menerima laporan dugaan maladministrasi terkait peserta yang lulus menjadi PPPK di beberapa kabupaten/kota di NTB. Pihaknya telah menerima laporan dari Bima terkait dugaan maladministrasi seleksi PPPK 2024. Kemudian ada juga laporan dari Lombok Tengah dan Dompu.Laporan tersebut telah diproses untuk melihat syarat formil dan materil.  "Pemerintah daerah harus ikuti regulasi dan melakukan verifikasi faktual. Pendataan harus diperkuat supaya tidak menimbulkan masalah," pintanya

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, telah melakukan pengawasan dan penerimaan laporan ihwal tahan dan proses seleksi penerimaan CPNS dan PPPK 2024. "Ada beberapa (laporan atau aduan) tapi waktu itu sudah langsung selesai, yang jelas permasalahan langsung diputuskan penyelesaian karena harus cepat kita mengikuti sesuai tahapannya," katanya.

Selain itu, Ombudsman Perwakilan Lampung telah mensosialisasikan kegiatan pengawasan melalui penyampaian laporan maupun aduan secara masif, khususnya via media sosial (Medsos). "Ini kita lakukan, biasanya seperti monitoring kalau misalnya ada permasalahan yang langsung kita tindaklanjuti," ucap dia.

Ombudsman Jawa Barat memastikan masih belum menerima adanya aduan mengenai hal ini. Meski begitu, penundaan ini dinilai berpotensi membuat adanya maladministrasi dalam pelayanan publik. "Beberapa penyelenggara pelayanan yang saat ini sudah kekurangan personal tentunya membutuhkan segera pengangkatan pegawai agar pelayanan berjalan optimal," ujar Perwakilan Ombudsman Jabar, Dan Satriana, Jumat (11/4/2025). 

Selain itu, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan pengangkatan CASN/CPNS tersebut terhadap pegawai yang sudah diterima dan meninggalkan tempat kerja sebelumnya. "Untuk ini Pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif seperti upaya ganti rugi, pendekatan ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya," katanya.

Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN 2024. "Pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial," kata dia. 

Tim Penulis:

Eko Agus Herianto, Ardiansyah Fajar, Azzis Zulkhairil, Rangga Erfizal, Feny Maulia Agustin, Muhamad Iqbal, Ashrawi Muin, Muhammad Nasir, Hendra, Putra F.D. Bali Mula, Tama Yudha Wiguna.