Bakso Sony Disegel Pemkot, KPK Tak Izinkan Pindah Sebelum Bayar Pajak

01 Okt 2021, 12:07 WIB

12 gerai bakso Son Hajisony kembali disegel Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (20/9/2021). (IDN Times/Silviana).

Bandar Lampung, IDN Times -Pemerintah Kota Bandar Lampung menyegel 18 gerai bakso Son Hajisony atau biasa dikenal Bakso Sony di kota setempat lantaran tidak maksimalnya penggunaan taping box dan menunggak pajak.

Tindakan itu didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu mengapresiasi Pemkot Bandar Lampung karena telah menegakkan aturan dan hukum pada pengusaha tidak taat membayar pajak.

Itu diungkapkan oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Wilayah II KPK Nana Mulyana saat bertandang ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kamis (30/9/2021).

1. KPK tak izinkan bakso Sony pindah dan beroperasi di wilayah lain sebelum bayar pajak

12 gerai bakso Son Hajisony kembali disegel Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (20/9/2021). (IDN Times/Silviana).

Nanang mengatakan, Bakso Sony tidak bisa pindah ke daerah lain jika kewajibannya membayar pajak di Kota Bandar Lampung belum diselesaikan.

"Jadi KPK di seluruh Indonesia itu bergerak. Katakanlah pengusaha itu menutup usahanya di sini, dia pindah ke kabupaten lain, kita tidak akan mengizinkan itu kalau kewajibannya di sini tidak dipenuhi,” kata Nana.

2. Tugas pemda untuk menegakkan aturan taat pajak bagi pengusaha

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Nana, penegakan aturan bagi pengusaha tidak taat pajak memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. KPK hanya menegakkan Undang-Undang Pembayaran Wajib Pajak dan memastikan pajak tersebut dibayarkan sesuai angka yang ditetapkan.

"Pemasangan tapping box atau alat rekam transaksi untuk memastikan hak-hak pemerintah daerah terkait dengan pajak restoran dan hotel. Jika tidak digunakan alat itu kita tidak tahu berapa yang disetorkan," terangnya.

3. Duduk bersama cari solusinya

12 gerai bakso Son Hajisony kembali disegel Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (20/9/2021). (IDN Times/Silviana).

Nana menambahkan, KPK juga memonitoring optimalisasi pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dari pajak hotel dan restoran. KPK berharap persoalan pajak antara pemkot dengan pengusaha itu bisa dicari solusinya.

"Saya sudah bilang ke pemkot, bila kita mengharapkan telur, jangan bunuh ayamnya. Jadi mari kita duduk bersama cari solusinya," terangnya.