Awali 2026, Bupati Egi Soroti Bansos dan Tegaskan Anti Nepotisme

02 Jan 2026, 10:47 WIB

kunjungan kerja sekaligus silaturahmi bersama masyarakat yang dikemas melalui kegiatan Lomba Menangkap Ikan di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang (Dok.Pemkab Lampung Selatan)

Intinya sih...

Bupati Egi turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyambut tahun baru 2026 dan menjadikan momentum tersebut sebagai awal pembenahan program-program sosial di daerahnya.
Warga mengusulkan revisi dan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial, serta menegaskan bahwa pengawasan penyaluran bansos merupakan tanggung jawab bersama.
Proses pendataan dan verifikasi bansos harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan agar bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang berhak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Lampung Selatan,IDN Times - Mengawali aktivitas pemerintahan di awal 2026, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama langsung menyoroti isu krusial yang kerap menjadi perhatian publik, yakni penyaluran bantuan sosial (bansos). Isu tersebut mencuat dalam kunjungan kerja sekaligus silaturahmi bersama masyarakat yang dikemas melalui kegiatan Lomba Menangkap Ikan.

Kegiatan yang berlangsung di kediaman Relawan OK GAS, Bapak Untung, di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang ini menjadi agenda perdana Bupati Egi pada 2026. Meski dikemas sebagai hiburan rakyat dengan suasana akrab dan partisipatif, forum tersebut justru berkembang menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam membahas persoalan bansos.

1. Mengawali tahun baru, turun langsung ke tengah masyarakat

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Bupati Egi hadir didampingi Ketua BPH Yayasan Battuta Bangun Negeri Universitas Indonesia Mandiri (UIM), sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, para kepala perangkat daerah, camat, serta unsur Forkopimcam Tanjung Bintang. Dalam sambutannya, Egi menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada warga yang hadir. Ia mengaku bahagia bisa mengawali tahun baru dengan turun langsung ke tengah masyarakat, sekaligus menjadikan momentum tersebut sebagai awal pembenahan program-program sosial di daerahnya.

“Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Semoga seluruh harapan dan aspirasi kita bisa terwujud. Ini adalah agenda pertama saya di tahun 2026. Begitu bangun pagi, saya langsung ke sini sebagai bentuk kebahagiaan dan penghargaan saya karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

2. Warga usul revisi dan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial

Ilustrasi bantuan sosial. (IDN Times/ Agung Sedana)

Selain menjadi ajang silaturahmi, Egi secara terbuka membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, harapan, hingga keluhan yang dirasakan di lingkungan masing-masing. Sejumlah warga menyampaikan doa dan harapan di tahun yang baru, namun diskusi mulai mengarah pada persoalan substansial ketika isu bantuan sosial diangkat oleh perwakilan warga.

Suasana diskusi menghangat saat salah satu perwakilan RT menyampaikan usulan perlunya revisi dan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial. Ia menilai, ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan menghambat tujuan utama bansos sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Egi menegaskan pengawasan penyaluran bansos merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah, mulai dari camat hingga kepala desa, untuk aktif turun ke lapangan memastikan validitas data penerima bantuan agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

“Saya minta bantuan harus tepat sasaran. Jangan sampai ada praktik nepotisme, mentang-mentang saudara lalu didahulukan. Harus adil dan merata sesuai visi dan misi saya. Dari sisi kebijakan saya pastikan tepat sasaran, namun jajaran di bawah juga harus merealisasikannya dengan jujur,” tegasnya.

3. Proses pendataan dan verifikasi bansos harus transparan

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurutnya, keberhasilan program bansos tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga oleh integritas aparatur di tingkat pelaksana. Karena itu, proses pendataan dan verifikasi harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan agar bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang berhak.

Silaturahmi yang dikemas dalam lomba menangkap ikan ini pun tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang evaluasi langsung atas program-program sosial pemerintah daerah. Dialog tanpa sekat formal tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan secara terbuka, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial terhadap kebijakan bansos.

Komitmen Egi dalam menyerap aspirasi dan mengawal penyaluran bantuan sosial sejak hari pertama tahun 2026 dinilai sebagai langkah awal yang positif. Egi berharap, dialogis dan tegas terhadap isu bansos mampu memperbaiki tata kelola program sosial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan ke depan.