Ardito Korupsi Bayar Utang Kampanye, PDIP: Tidak Begitu Memantau

23 Des 2025, 22:01 WIB

Tama Wiguna

Bupati Lampung Tengah Ardito di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (IDN Times/Aryodamar).

Intinya sih...

PDIP tidak memantau penggunaan dana kampanye Ardito Wijaya
PDIP fokus kawal Plt Bupati Lampung Tengah setelah penahanan Ardito
PDI Perjuangan kedepankan stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Lampung Tengah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - PDI Perjuangan angkat bicara ihwal aliran uang korupsi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya sebesar Rp5,25 miliar digunakan untuk melunasi utang kampanye kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua DPD PDI Perjungan Lampung, Winarti mengatakan, PDIP dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 hanya berperan sebagai partai pendukung atau pengusung Ardito Wijaya, kala itu bukan kader partai.

"Mungkin setiap wilayah berbeda (kondisi dan kebutuhan Pilkada). Tapi khusus untuk Lampung Tengah, karena beliau waktu itu kader PKB dan berpindah Golkar," ujarnya dimintai keterangan, Senin (22/12/2025).

1. Sebut tak pantau penggunaan dana kampanye

Ketua DPD PDIP Lampung, Winarti (tengah). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Merujuk status Ardito tersebut, Winarti menegaskan, partai berlogo banteng moncong putih itu tidak melakukan pemantauan dan pengawasan secara terperinci.

"Ya, jadi kami tidak begitu memantau secara detail (penggunaan dana kampanye pencalonan Ardi Wijaya)," ucapnya.

2. Fokus kawal Plt Bupati Lampung Tengah

Gubernur Mirza menyerahkan surat pengangkatan Plt Bupati Lampung Tengah kepada I Komang Koheri. (Dok. Pemprov Lampung)

Terkait sosok pengganti antarwaktu (PAW) Bupati Lampung Tengah pascapenahanan Ardito Wijaya, Winarti menyampaikan, PDIP hingga kini belum membahas figur pengganti tersebut.

Menurutnya, partai masih fokus mengawal keberlanjutan pemerintahan di Lampung Tengah, agar tetap berjalan optimal di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, I Komang Koheri.

"Agar pelayanan masyarakat bisa maksimal dan optimal, tidak berkurang sedikit pun. Kapasitas Plt itu kan ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tapi fokus kami bagaimana pelayanan masyarakat Lampung Tengah tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

3. Kedepankan stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik

Gubernur Mirza menyerahkan surat pengangkatan Plt Bupati Lampung Tengah kepada I Komang Koheri. (Dok. Pemprov Lampung)

Winarti menambahkan, arahan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada jajaran pengurus PDI Perjuangan di Lampung, mulai dari tingkat DPD, DCP, hingga struktur di bawahnya.

Selain itu, ia juga menegaskan, pembahasan terkait PAW Bupati Lampung Tengah akan dilakukan pada tahap selanjutnya, setelah stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut benar-benar terjaga.

"Jadi kami saat ini lebih mengawal pelayanan masyarakat dengan optimal tanpa ada kurang sedikitpun. Itu yang kami kerjaan sampai saat ini dan tahap selanjutnya," imbuh mantan Bupati Tulang Bawang tersebut.