Anggota DPRD Lampung Fraksi PKS Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BBM

08 Sep 2022, 16:20 WIB

Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu desak presiden batalkan kenaikan harga BBM. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Bandar Lampung, IDN Times - Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu mendesak Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo segera membatalkan kebijakan penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi.

Menurut Ade, gerakan aksi unjuk rasa serentak dari berbagai elemen masyarakat di berbagai penjuru daerah se-Indonesia, termasuk para pengemudi ojek online (Ojol) di Lampung, Kamis (8/9/2022) adalah bentuk nyata keluh kesah masyarakat di tengah pengambilan kebijakan tersebut.

"Harusnya, pak Presiden segera berempati ke mereka-mereka. Batalkan saja kenaikan harga BBM, bahasa mereka tolak kenaikan BBM, nah sekarang BBM sudah naik. Artinya, bahasa tegas mereka adalah ayo pak batalkan kenaikan BBM, karena sudah langsung terasa sulitnya," ujar dia menyikapi demontrasi di depan Gedung DPRD Lampung, Kamis (8/9/2022).

1. Ojol profesi terdepan menerima dampak kenaikan BBM

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay berjanji akan segera mengagas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang transportasi online. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Ade menilai, para ojol menjadi barisan profesi terdepan atas dampak penerapan kenaikan harga BBM. Pasalnya, bahan bakar layaknya nyawa bagi para penyedia jasa transportasi online untuk terus melangsungkan pekerjaan sehari-hari.

"Bukannya sudah jelas, kebijakan ini (kenaikan harga BBM) sudah mengganggu periuk mereka di tengah pemulihan ekonomi," katanya.

Penolakan tersebut harus terus digaungkan disegala lini media, itu agar benar-benar didengar dan tersampaikan ke Presiden Jokowi. "Sebab ini jelas real. Mereka sudah langsung menceritakan kesulitan-kesulitannya karena kenaikan BBM," sambung dia.

2. BLT BBM bukan solusi tepat

Presiden Jokowi bagikan BLT BBM di Maluku (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut Ade turut menyoroti keputusan pemerintah menganggap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebagai solusi dampak kebijakan kenaikan BBM. Pasalnya, bantuan itu dinilai tidak menyasar masyarakat miskin secara merata.

"Saya yakin di antara mereka (ojol) ada yang tidak dapat, karena harus melewati pemutakhiran data. Sedangkan penambahan masyarakat miskin tiap hari terus bertambah," ucapnya.

Maka dari itu, ia pun meminta Presiden Jokowi bisa bijak dan lapang dada segera membatalkan kebijakan mulai berlaku Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB tersebut. "Lebih baik dengan legowo, batalkan saja," lanjut pria kelahiran 19 Desember 1975 tersebut.

3. Bentuk kekhawatiran "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat"

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay berjanji akan segera mengagas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang transportasi online. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Ade pun mengkhawatirkan, tema peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77, "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” tidak benar-benar terealisasi di tengah kenaikan harga BBM.

"Kita takut, bukan pulih lebih cepat tapi justru tidak pulih-pulih, kemudian bangkit lebih kuat yang tidak bangkit-bangkit. Mudah-mudahan dengan penyampaian aspirasi teman-teman semua bisa membuka mata hati Pak Presiden," tandas dia