Anggaran Stunting Lampung Rp106 Miliar, tapi Makanan Posyandu Hemat

Terkait makanan pendamping ASI, ibu dengan balita usia 2 tahun di Bandar Lampung, Agustini mengatakan MPASI dari posyandu di lingkungan rumahnya terbilang masih sangat sederhana dan sedikit. Tiap anak hanya mendapat satu kue.

“Kayak bolu, kue apem, roti, biskuit, yang begitu. Tapi cuma dapat satu. Biar hemat kali ya. Kadang juga malah gak ada kuenya. Cuma ukur tinggi dan berat aja. Kalo ditanya, alasannya lupa. Jadi gak semangat ke posyandu,” ujarnya.

Agustini menambahkan, memang ada beberapa kejadian ketika ada bayi dengan timbangan kurang atau gizi buruk, kader posyandu memberinya makanan tambahan seperti bubur dan biskuit.

Begitupun dengan Aini, ibu memiliki balita usia 3 tahun di Lampung Selatan mengatakan, biasanya ia hanya mendapat satu kue setelah ke posyandu. Makanan itu seperti kue potong atau biskuit.

“Saya jarang juga sih ke posyandu. Paling dapatnya sereal, kue potong, kayak roti gitu yang seringnya. Jadi ya asupan makanan buat anak ya kebanyakan dari rumah aja,” timpalnya.

Menanggapi hal ini, Sugeng mengatakan asupan makanan pada anak memang menjadi hal paling krusial untuk dijaga sejak anak masih di dalam kandungan hingga minimal anak berusia 2 tahun. 

“MPASI itu sifatnya menjaga anak, khususnya berisiko stunting agar tidak stunting dengan mencukupi kebutuhan gizi anak dengan karbohidrat dan protein. Karena kalau sudah stunting itu bakal rentan sakit-sakitan,” katanya.

Sugeng mengatakan makanan pendamping di posyandu juga sebaiknya merupakan makanan sehat dan bukan makanan kemasan pabrikan. Namun ia mengakui memang masih banyak kader posyandu tidak memahami hal itu.

“Tapi esensi posyandu itu sebenarnya bukan soal pemberian makanan tambahannya. Tapi posyandu adalah tempat untuk mendeteksi risiko anak terkena stunting karena di sana kan anak ditimbang beratnya dan diukur tingginya. Lalu dilihat normal atau enggak,” inbuhnya.

Sugeng mengatakan, ketika ada anak berada di bawah garis merah pada catatan posyandu, maka anak tersebut harus segera diintervensi terkait makanan dan sumbernya.

“Banyak kasus (stunting) karena diare dan ISPA. Jadi harus ditelusur juga kenapa (anak bisa stunting). Bisa jadi malah bukan karena asupan makanannya tapi karena air minumnya tidak sehat. Tidak direbus. Banyak kasus seperti itu di Lampung dan air minum isi ulang ini juga tidak menjamin sehat,” jelasnya.

Ia mengatakan, depot air minum isi ulang seharusnya secara rutin memeriksakan kandungan air minum ke laboratorium 6 bulan sekali.

”Sanitasi buruk juga bisa jadi masalahnya. Contoh di Pesawaran yang masih BABS masih banyak. Baru 78 persen yang ODF. Artinya ada kemungkinan di sana makanan tercemar ketika sanitasi buruk. Itu harus diatasi juga. Sedangkan untuk faktor kesehatan jangan sampai anak sakit dibiarkan sembuh sendiri, harus bawa ke dokter,” ujarnya

Sugeng menyatakan, BKKBN bukan merupakan instansi teknis dan boleh memberikan langsung program pada sasaran penerima. Sehingga hampir tidak ada program pengentasan stunting dari BKKBN yang secara langsung dirasakan masyarakat.

“Secara spesifiknya memang agak susah. Misalnya program penyediaan sarana air minum. Itu apakah ada kata stuntingnya? Kan tidak ada. Tapi itu sebenarnya salah satu program upaya penurunan stunting,” paparnya.

Sehingga ia menyebutkan, BKKBN bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk pelaksanaannya. Beberapa bidang penerapan program penurunan stunting ada di hidang sanitasi, penyediaan k3 (kandang kolam kebun), holtikultura, dan sebagainya.

“Anggaran untuk stunting di 2023 dari DAK disalurkan lewat OPD kabupaten/kota ada Rp92 miliar. Tapi yang lewat perwakilan BKKN itu Rp14 miliar. Kalau 2024 itu sekitar Rp93 miliar. Nah APBD ada juga tapi masing-masing OPD itu yang penyusunnya,” terangnya.

Senada dengan Sugeng, Executive Director Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Febrilia Ekawati menyebutkan, sanitasi merupakan salah satu faktor utama penyebab stunting khususnya di Lampung.

“Stunting itu penyebabnya karena sanitasi yang kurang baik. Itu besarannya sampai 60 persen kalau tidak salah. Apalagi masih banyak kabupaten di Lampung yang sanitasinya masih rendah, pertama ada Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Bandar Lampung, Mesuji dan Lampung Utara,” sebutnya.

Sehingga ia berharap, ada komitmen dari pemda dan pamong desa setempat untuk mengatasi masalah sanitasi agar stunting benar-benar bisa teratasi. Misalnya dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu menstimulan rumah tangga yang tidak mampu untuk membangun fasilitas sanitasi.

“Apalagi stunting ini masih hot-hotnya kan di Indonesia. Lagi diupayakan bener ini sama pemerintah. Jadi itu, kuncinya komitmen dari pemimpinnya. Kalau misal pemimpinnya gak peduli ya susah,” imbuh Febrilia.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan akademisi dan swasta untuk solusi. Misalnya, akademisi untuk inovasinya, sedangkan swasta bisa bantu mendukung lewat anggaran CSR.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Edwin Rusli menyebutkan upaya penanganan stunting di Lampung telah berjalan dengan baik. Baru-baru ini saja pihaknya telah penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yakni uang sebesar Rp500 ribu per kepala untuk ibu memiliki balita terkena stunting.

“Kalau gak salah ada 880 orang yang dapat. Ini dari pusat dananya sebagai apresiasi pusat kepada kita karena sudah bisa menekan angka stunting sampai 14 persen di 2023 ini,” kata Edwin Rusli.

Edwin juga mengaku pemberian bantuan ini memang baru satu kali dilakukan. Untuk ke depan ia masih belum tahu apakah kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan atau tidak.