Anggota DPRD Lampung Fraksi PKS Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BBM
BLT BBM dinilai bukan solusi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu mendesak Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo segera membatalkan kebijakan penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi.
Menurut Ade, gerakan aksi unjuk rasa serentak dari berbagai elemen masyarakat di berbagai penjuru daerah se-Indonesia, termasuk para pengemudi ojek online (Ojol) di Lampung, Kamis (8/9/2022) adalah bentuk nyata keluh kesah masyarakat di tengah pengambilan kebijakan tersebut.
"Harusnya, pak Presiden segera berempati ke mereka-mereka. Batalkan saja kenaikan harga BBM, bahasa mereka tolak kenaikan BBM, nah sekarang BBM sudah naik. Artinya, bahasa tegas mereka adalah ayo pak batalkan kenaikan BBM, karena sudah langsung terasa sulitnya," ujar dia menyikapi demontrasi di depan Gedung DPRD Lampung, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga: Wali Kota Eva Sudah Masukan Program Hapus Kemiskinan di APBD 2023
1. Ojol profesi terdepan menerima dampak kenaikan BBM
Ade menilai, para ojol menjadi barisan profesi terdepan atas dampak penerapan kenaikan harga BBM. Pasalnya, bahan bakar layaknya nyawa bagi para penyedia jasa transportasi online untuk terus melangsungkan pekerjaan sehari-hari.
"Bukannya sudah jelas, kebijakan ini (kenaikan harga BBM) sudah mengganggu periuk mereka di tengah pemulihan ekonomi," katanya.
Penolakan tersebut harus terus digaungkan disegala lini media, itu agar benar-benar didengar dan tersampaikan ke Presiden Jokowi. "Sebab ini jelas real. Mereka sudah langsung menceritakan kesulitan-kesulitannya karena kenaikan BBM," sambung dia.
Baca Juga: Demo Ojol Lampung Damai, DPRD Janji Bentuk Perda Transportasi Online