Aliansi Lampung Memanggil Demo 13 April 2022, Peserta 7.000 Orang

11 Apr 2022, 12:01 WIB

Demo tolak Omnibus Law di kawasan Harmoni pada Kamis (8/10/2020). (IDN Times/Ilyas Mujib)

Bandar Lampung, IDN Times - Perkumpulan mahasiswa Lampung mengatasnamakan Aliansi Lampung Memanggil baru akan menjadwalkan aksi demonstrasi menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu (13/4/2022) mendatang.

Kegiatan tersebut menyusul aksi nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan berlangsung, Senin (11/4/2022). Koordinator Lapangan Aliansi Lampung Memanggil, Imam Adi mengatakan, kegiatan tersebut kurang lebih akan diikuti sebanyak 7.000 mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi di Lampung.

"Buat Lampung, kami baru menggelar aksi pada hari Rabu (13 April 2022) besok, diikuti 7.000 peserta. Kegiatan akan kami laksanakan di depan Kantor Gubernur," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (11/4/2022).

1. Mahasiswa Lampung pilih fokus kawal aksi di daerah

Kantor Pemerintah Provinsi Lampung (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait alasan baru menggelar aksi di 13 April 2022, Imam menyampaikan, keputusan tersebut merupakan kesepakatan peserta aliansi lantaran pihaknya memilih tidak mengikuti demonstrasi di Jakarta dan lebih berfokus menyiapkan hingga mengawal aksi di daerah.

Mengingat, para peserta demonstrasi bakal menyampaikan setidaknya sebanyak 8 poin tuntutan kepada pemangku kepentingan.

"Kami tidak ke Jakarta, ini hasil koordinasi bersama dengan masing-masing BEM di Lampung yang bakal turun ke jalan pada Rabu besok," katanya.

2. Delapan poin tuntutan bakal disampaikan dalam aksi

Ilustrasi demonstrasi/gosulsel.com

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Imam menyampaikan, mulai dari menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta penjaminan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok, mewujudkan reforma agraria sejati, dan meminta pencabutan implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Selain itu, pihaknya turu menuntut permudahan akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, hingga mewujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Terakhir kami juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah menghentikan aksi kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan-gerakan rakyat," tegas mahasiswa Universitas Unila tersebut.

3. Peserta aksi juga diikuti kelompok buruh hingga kumpulan ormas

Demo tolak Omnibus Law di kawasan Harmoni pada Kamis (8/10/2020). (IDN Times/Ilyas Mujib)

Menurut Iman aksi tersebut kemungkinan tidak hanya akan diikuti oleh mahasiswa, tapi turut tergabung dari sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Provinsi Lampung.

Beberapa OKP tersebut telah terkonfimasi seperti PMII, GMNI, IMM, LMND, dan LMND-DN, serta sejumlah kelompok buruh lainnya.

"Kita juga membuka peluang kepada mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang ingin bergabung dan turun ke jalan pada Rabu besok," tandas dia.