Aksi Demo Mafia Tanah, Warga: Menteri Hadi Kami Tunggu di Malang Sari

Ilham, salah satu peserta aksi mengatakan, kedatangannya bersama para warga Desa Malang Sari menuntut pemerintah daerah hingga nasional, untuk dapat mendengar segala bentuk tuntutan dianggap telah mengancam kuasa lahannya yang sudah dimiliki atau tempati selama puluhan tahun.

"Bagaimana kami terima ada seseorang yang datang tiba-tiba, kemudian memperlihatkan sertifikat tanah diklaim miliknya. Sedangkan lahan itu sudah kami kuasai sejak puluhan tahun lalu," imbuhnya.

Ia pun berharap, pemerintah bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dengan harapan ini semua dapat segera diproses sesuai fakta terjadi di lapangan. "Mudah-mudahan ini dapat menemui jalan yang baik, untuk kami warga Malang Sari," sambung Ilham.

Seorang warga desa setempat lainnya, Dewi menyampaikan, kedatangan peserta demostrasi ke Tugu Adipura dalam keadaan tidak baik-baik saja, serta menaruh secercah harapan kepada pemerintah untuk mendengar suara hati masyarakat. "Demi Allah kami tidak pernah menjual tanah kami, kami memang tidak tahu hukum tapi tolong dibantu untuk memberantas ketidakadilan ini," tambah dia.

Dalam perjalanan kasus dugaan mafia tanah di Desa Malang Sari, Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi menjelaskan, warga desa setempat juga telah melaporkan dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat tanah dan mendorong kepolisian bisa segera mengungkap kasus tersebut.

Selain itu, warga Malang Sari juga akan berkirim surat ke Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin dan Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto untuk mengambil langkah serius tengah di alami puluhan kepala keluarga desa setempat.

"Saya rasa, negara hari ini fokus juga keberpihakan untuk memberantas dugaan mafia tanah. Hari ini adalah bentuk tuntutan para warga Malang Sari yang hak-haknya telah direnggut pihak tak bertanggungjawab," katanya.

Indra menjelaskan, dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat lahan seluas 10 hektare tersebut dilakukan dengan pemalsuan pengesahan tandatangan terhadap saksi batas pada lahan di Desa Malang Sari. Mengingat, pengesahan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh 4 saksi batas telah meninggal dunia.

"Salah satunya hari ini yang ada itu Pak Giono, ia sedang ke Polda Lampung membuat laporan. Sisanya, 4 orang tandatangan sudah meninggal dunia sejak 1995 sampi 2015," terangnya.

Maka dari itu, ia mendesak Polda Lampung dapat segera menuntaskan permasalahan di Desa Malang Sari. "Banyak anak-anak yang akan terzolimi, perempuan-perempuan haknya akan hilang, dan warga yang tinggal di sana akan terus mengalami penindasan," lanjut dia.

Terkait sengketa lahan dipermasalahkan di Desa Malang Sari, Indra mengungkapkan, lahan bermasalah tersebut mencakup luas mencapai 10 hektare terdiri dari 6 sertifikat, dengan kepemilikan satu orang.

"Dari 10 hektare itu, ada sekitar 3 hektare yang kondisinya sudah menjadi rumarumah dan bangunan hunian warga. Bahkan ada masjid masuk dalam sertifikat itu. Mereka terdiri 34 KK," tandas dia.