Akademisi dan LSM Beber Alasan Minta Pilkada di Lampung Ditunda

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bandar Lampung, Chandra Muliawan menilai, belum terkendalinya penyebaran COVID-19, penundaan tahapan pilkada dinilai sangat tepat. Apabila tahapan pilkada tetap dilanjutkan, potensi meningkatnya kasus COVID-19 semakin tidak terkendali atau berpotensi menjadi klaster pilkada, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

“Penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah diimbau untuk mengusulkan penundaan pilkada kepada pemerintah pusat. Hal itu sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan untuk mementingkan kepentingan hidup masyarakat daripada mementingkan kepentingan partai politik, kontestan dan pihak terkait dalam pemilihan kepala daerah," paparnya.

Chandra menambahkan, ada beberapa aturan hukum yang membahas tentang penundaan pilkada. Pertama, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, yakni pasal 120 ayat 1. Pasal ini menjelaskan jika ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan.

Namun permasalahannya adalah penetapan penundaan pilkada yang harus disetujui antara KPU, pemerintah, dan DPR. Apabila ditunda, merujuk pasal 122A UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan, pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Khairuddin Tahmid, juga mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020. Ia menilai, pemerintah harus segera merespons masukan dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat yang meminta ajang lima tahunan itu ditunda.

"Pilkada berkaitan erat dengan substansi demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara intens, sehingga protokol kesehatan sebaik apapun akan sulit mencegah frekuensi dan tingkat partisipasi masyarakat. Berkumpulnya massa banyak dalam satu tempat dapat menimbulkan peluang tingkat penyebaran virus yang semakin masif dengan sendirinya,” paparnya.

Khairuddin menambahkan, adanya pembatasan aktivitas selama COVID-19, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) otomatis tidak bisa maksimal dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi ini. Selain itu, ada komisioner KPU pusat sampai di daerah lain, hingga calon peserta Pilkada terkonfirmasi positif COVID-19.

Secara teknis apabila Pilkada ditunda, cukup dengan perubahan undang-undang oleh Presiden. “Tidak perlu terlalu banyak berdebat sana sini untuk menunda pilkada demi demokrasi yang sehat dan lebih baik,” tegasnya.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menyatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah akan mengusulkan pilkada ditunda atau tidak. Alasannya, perlu berkoodirnasi dengan KPU dan Bawaslu.

“Indonesia ini kan tidak hanya di Lampung. Jika memang dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang baik, mengapa tidak. Tapi jika pusat memutuskan ditunda ya ditunda, kita ikut pusat,” jelasnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Lampung, Irwan S Marpaung, mengutarakan, paslon Pilkada di 8 kabupaten/kota wajib menerapkan protokol kesehatan. "Akan ada sanksi etika moral yang akan diterima bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya

Ia menambahkan, para paslon menandatangani pakta integritas, Jumat (25/9/2020).  "Dengan harapan untuk tidak melanggar PKPU tersebut, karena kejadian pada awal pencalonan ada yang arak-arakan para balonkada tersebut.  Seharusnya kita gugus tugas apalagi petahana itu harusnya menjadi contoh, sehingga akhirnya Lampung tidak terkena teguran oleh Mendagri," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung sejatinya memiliki payung hukum penerapan protokol kesehatan COVID-19 melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Aturan itu melalui Pergub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produkif dan Aman (AKB-M2PA) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah terbit sejak 30 Juli 2020.

Mengutip penjelasan Pergub tersebut, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19; dan mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan. Dalam Pergub tersebut juga mengatur aktivitas di luar rumah, aktivitas di lingkungan rumah sakit/pelayanan kesehatan, aktivitas pada saat pemilihan kepala daerah dan aktivitas pada saat pemilihan kepala desa.

Pergub itu juga menjelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar. Saksi berupa administratif dan daya paksa polisional. Sanksi administratif terdiri dari teguran lisan, terguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin.

Sedangkan sanksi daya paksa polisional terdiri dari membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah, menyanyikan lagu Nasional, melakukan push up dan mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan. Proses pengenaan sanksi administratif dan daya paksa polisional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pergub AKB-M2PA juga mengatur terkait pelaksanaan aktivitas di tempat kerja perkantoran/industri, di tempat dan fasilitas umum pasar tradisional, pusat perbelanjaan/mall/pertokoan, ditempat fasilitas umum di perhotelan/penginapan/homestay/asrama, dirumah makan/restoran, ditempat sarana dan kegiatan olahraga, pertandingan keolahragaan dan pusat pelatihan olahraga, ditempat fasilitas umum simpul dan moda transportasi.

Selain itu tercantum ketentuan pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum di lokasi wisata, di tempat jasa perawatan kecantikan/rambut, di tempat jasa ekonomi kreatif, di tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah, di tempat penyelenggaraan event/pertemuan, di tempat bidang perbankan, ditempat satuan pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan latihan, ditempat acara akad nikah dan resepsi pernikahan.

Jumlah secara keseluruhan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di 8 KPU kabupaten/kota menggelar Pilkada 2020 sebanyak 3.890.063 jiwa. Rinciannya,  jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.959.115 dan perempuan berjumlah 1.930.948.

Komisioner KPU Lampung Divisi Data dan Informasi, Agus Riyanto mengatakan setelah penetapan DPS oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota, maka DPS akan diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat-tempat yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. DPS akan ditempel dan diumumkan di balai-balai kampung/desa/kelurahan atau di tempat strategis lainnya.

Selain diumumkan di balai-balai desa atau kelurahan, DPS juga akan diumumkan di situs KPU kabupaten/kota di masing-masing daerah hingga KPU pusat. Pengumuman DPS akan berlangsung selama 10 hari dimulai dari 19-28 September 2020.

Agus menambahkan, masyarakat juga dapat mengakses melalui gawai untuk memeriksa apakah sudah terdaftar dalam DPS atau belum. Caranya, mengakses situs www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

"Jika seandainya belum, maka masyarakat dapat secara langsung menyampaikan informasi kepada personel PPS di masing-masing daerahnya. Jika ada kesalahan dalam elemen data pemilih seperti kesalahan nama, nomor NIK atau NKK, jenis kelamin, alamat domisili dan lainnya maka perbaikan elemen data ini akan segera ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan oleh PPS setempat," ujarnya.