AJI Bandar Lampung Diskusi Serangan Digital Dialami Masyarakat Sipil

Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho mengatakan, pemilihan kedua topik tersebut dilatarbelakangi persoalan di Lampung. Catatan AJI Bandar Lampung, kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Dari semua kasus tak satu pun diusut tuntas. Alih-alih diproses secara hukum, kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis diwarnai praktik perdamaian.

“Pun demikian dengan kasus serangan digital. Dua tahun belakangan, tercatat beberapa kasus serangan digital yang menimpa kelompok masyarakat sipil,” kata Hendry, Rabu, (11/5/2022).

Menurut Hendry, dua persoalan tersebut berimplikasi pada kebebasan pers. Melalui kebebasan pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri.

"Atas dasar itu, penting menjaga aktivitas jurnalisme yang mengabdi pada kepentingan publik," tukasnya.

Hendry menambahkan, jurnalisme memiliki peran kunci dalam menjaga hak-hak publik. Melalui kerja jurnalistik, media dapat meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa dan menyuarakan mereka yang tak mampu bersuara.

"Tanpa perlindungan dan jaminan keselamatan jurnalis, peran itu sulit terwujud,” ujarnya.

Hari Kebebasan Pers Internasional diperingati setiap 3 Mei. Penetapannya dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1993.

Aksi tersebut mengikuti rekomendasi badan PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Rekomendasi UNESCO merujuk konferensi di Windhoek, Namibia 29 April-3 Mei 1991.

Konferensi menghasilkan Deklarasi Windhoek itu menjadi dokumen yang sangat berpengaruh. Dokumen ini dipandang sebagai yang pertama dari serangkaian deklarasi sejenis di seluruh dunia, dan sebagai penegasan penting dari komitmen komunitas internasional atas kebebasan pers.

Tahun ini, peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional mengusung tema “Jurnalisme di Bawah Kepungan Digital”. Tema itu menyoroti berbagai hal di mana jurnalisme terancam oleh pengawasan, dan serangan yang dimediasi secara digital terhadap jurnalis, serta konsekuensi dari serangan-serangan ini pada kepercayaan publik terhadap komunikasi digital.

Dalam laporan berjudul “Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists”, UNESCO mengamati, pengawasan dan peretasan membahayakan jurnalisme. Pengawasan dapat mengekspos informasi yang dikumpulkan oleh jurnalis termasuk dari pelapor, dan melanggar prinsip perlindungan sumber, yang secara universal dianggap sebagai prasyarat untuk kebebasan media dan diabadikan dalam Resolusi PBB.

Pengawasan juga dapat membahayakan keselamatan jurnalis dengan mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif. Itu dapat digunakan untuk pelecehan atau serangan pengadilan yang sewenang-wenang.