Ajak Jaga Hutan, Wakapolda: 5 Spesies Kunci Ini Hanya Ada di Lampung

Lebih lanjut Subiyanto menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) dengan Kepolisian Negara RI tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum.

"Maksud dari perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama pengamanan dan penegakan hukum, dalam penyelengaraan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan secara terencana dan komprehensif di TNWK," katanya.

Subiyanto menambahkan, kawasan hutan di Lampung baik itu di TNWK maupun Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) harus dilindungi. Sejumlah satwa yang hanya ada di kawasan tersebut, bukan lagi warisan negara, melainkan dunia. Menurut dia, jika langkah-langkah tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka generasi mendatang hanya mengenal satwa dari gambar.

"Ini saja yang dikelola masih banyak yang diburu, seperti gajah diambil gadingnya," kata Wakapolda. 

Ada beberapa poin penting dalam kerja sama antara Polda Lampung dengan pihak TNWK, diantaranya pertukaran data dan informasi. "Ini sebagai poin untuk kajian, sehingga bisa menentukan langkah seperti apa yang akan dilakukan," kata dia.

Pengamanan dan perlindungan wilayah TNWK sangat luas dan harus melibatkan tiga polres yaitu, Polres Lampung Tengah, Polres Lampung Timur, dan Polres Tulang Bawang. "Pengamanan ini tidak hanya upaya penegakkan hukum saja, tapi juga upaya preventif untuk pencegahannya," lanjut Subiyanto. 

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno mengatakan, banyak tantangan dalam mengelola kawasan TNWK. Tantangan itu, mulai dari penurunan kualitas ekosistem hutan, perburuan liar, hingga konflik satwa liar.

"Khususnya konflik gajah sumatera dengan manusia yang tinggal di daerah setempat dan akses ilegal dalam kawasan," ucapnya.

Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama antarpihak dalam mengelola hutan ini, termasuk dengan kepolisian. "Polda Lampung diperlukan dalam pengamanan dan penegakan hukum di dalam kawasan TNWK dan sekitarnya, sehingga pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara optimal," kata Wiranto.