OJK Klaim Ekonomi Lampung Era Pandemik Kian Membaik, Ini Data Faktanya

Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, mengatakan, data per Desember 2020 menunjukkan kredit yang dikucur perbankan Lampung tercatat Rp68,34 triliun. Kucuran itu tumbuh 3,57 persen atau jauh lebih baik dibandingkan perbankan nasional yang pertumbuhannya tercatat -2,44 persen.

Selain itu, risiko kredit perbankan Lampung juga relatif sangat terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,42 persen. Pelaksanaan program relaksasi kredit dan pemulihan ekonomi nasional di Lampung pun tercatat cukup baik.

Indikatornya, jumlah debitur perbankan yang diberikan restrukturisasi kredit per Desember 2020 oleh perbankan Lampung tercatat Rp6,87 triliun atau 10,05 persen dari total kredit perbankan. Selain itu jumlah debitur sebanyak 93.481.

"Pertumbuhan kredit sektor perbankan di Lampung ini didorong oleh pertumbuhan kredit di sektor Konsumtif, sektor Pertanian, sektor Perantara Keuangan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran," urai Bambang, Kamis (18/2/2021).

Di sisi lain, dampak COVID-19 juga menekan kinerja sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) nasional maupun daerah. Di tengah tekanan tersebut, Industri Perusahaan Pembiayaan turut meringankan beban nasabahnya yang mayoritas individu dan UMKM, melalui pelaksanaan program relaksasi pembiayaan, sepanjang tahun 2020.

Restrukturisasi itu sebanyak 102.787 kontrak pembiayaan, dengan total outstanding pokok sebesar Rp 3,90 Triliun. Dari industri asuransi, data terupdate posisi September 2020 secara agregat, pendapatan premi menunjukkan kontraksi jika dibandingkan secara tahunan yakni, menurun sebesar 16,52 persen menjadi Rp 1.147,12 Milyar.

"Bukan hanya itu saja, dampak tersebut turut terjadi pada perusahaan modal ventura, industri dana pensiun. Sementara untuk Lembaga Keuangan Mikro, (LKM) total aset di Provinsi Lampung meningkat sebesar 19,19 persen," terang Bambang

Bambang juga menjelaskan, per Desember 2020, sektor pasar modal, di Provinsi Lampung mengalami peningkatan mencapai Rp1.161,07 miliar atau naik 39,70 persen.

Selain itu, jumlah investor di Provinsi Lampung berdasarkan Single Investor Identification (SID) hingga posisi Desember 2020  66.659 investor. Presentase itu meningkat sebesar 109,16 persen dibandingkan Desember 2019 (31.870 investor).

"Sedangkan persentase porsi jumlah investor di Provinsi Lampung dibandingkan dengan jumlah investor nasional yaitu sebesar 1,75 persen. Dimana hingga Desember 2020 jumlah investor secara nasional berdasarkan SID mencapai 3.813.131 investor," kata Bambang.

Bambang mengatakan, bila paket kebijakan terpadu sinergi di antara anggota KSSK beberapa di antaranya akan dilakukan relaksasi ketentuan, terkait bobot risiko kredit (ATMR) terhadap industri properti dan otomotif. Hal ini dilakukan untuk peningkatan akses pembiayaan, bagi debitur dan mendorong pertumbuhan industri khususnya properti dan otomotif.

"Selain itu, dari sisi sektor kesehatan juga akan menjadi relaksasi berikutnya, dengan pelonggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penurunan bobot risiko kredit (ATMR) sector kesehatan," imbuh Bambang.

Harapannya, dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan pembiayaan, bank dan sektor riil. 

Pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, selama tahun 2020 OJK Provinsi Lampung menerima 588 layanan.

Rinciannya, 361 penerimaan informasi, 202 pemberian informasi dan 25 pengaduan, dengan dominasi permasalahan yang disampaikan terkait masalah perbankan. Bambang menuturkan, jumlah tersebut menurun sebesar 4,70  persen (29 layanan) dibandingkan dengan layanan konsumen tahun 2019 yaitu, sebanyak 617 layanan.

Selain itu, selama tahun 2020, OJK Provinsi Lampung juga sudah telah menindaklanjuti sebanyak 897 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh masyarakat. Ia mengatakan, selain melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK bersama anggota Satgas Waspada Investasi telah menerima berbagai pengaduan masyarakat.

"Ini terkait berbagai entitas yang berpotensi merugikan masyarakat dan telah menindaklanjuti sesuai ketentuan bersama dengan 12 kementerian dan kelembagaan lainnya, tergabung dalam Satgas Waspada Investasi," kata Bambang

Secara kumulatif, Satgas Waspada Investasi telah menangani sebanyak 976 investasi ilegal, 2.923 pinjaman online ilegal serta 143 gadai ilegal tahun lalu. Sedangkan dari ribuan entitas pinjaman online ilegal, per 22 Januari 2021 terdapat sebanyak 149 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin resmi di OJK.