Langkah Kongkret Atasi Inflasi di Lampung Ala Bank Indonesia

06 Mei 2021, 10:28 WIB

Default Image IDN

Bandar Lampung, IDN Times - Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung periode April 2021 kembali mengalami deflasi minus 0,17 persen month to month (mtm). Catatan itu, lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya mencapai -0,20 persen (mtm).

Namun, data tersebut masih lebih rendah dari rata- rata inflasi April dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu, sebesar 0,15 persen (mtm). Pencapaian itu juga lebih rendah, dibandingkan inflasi nasional dan Sumatera yang masing-masing terjadi inflasi hingga 0,13 persen (mtm) dan 0,09 persen (mtm).

Bukan hanya itu saja, dibandingkan 90 kota perhitungan inflasi nasional periode April 2021, dua kota pantauan di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan Metro tergolong relatif rendah, yang masing-masing menduduki urutan ke-82 dan ke-79.

Melihat kondisi ini, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, membagikan langkah-langkah kongkret, guna mengatasi inflasi terjadi di Provinsi Lampung.

Berikut IDN Times rangkum pandangan BI terhadap inflasi Provinsi Lampung periode April 2021.

1. Inflasi Provinsi Lampung tetap terkendali rentan sasaran 3 hingga 1 persen

Default Image IDN

Budiharto menilai, inflasi Provinsi Lampung akan tetap terkendali rentang sasaran kurang lebih 3 hingga 1 persen. Namun demikian, terdapat empat beberapa risiko perlu dimitigasi.

Pertama, berlanjutnya peningkatan harga minyak goreng dipengaruhi peningkatan harga CPO dunia. Kedua, peningkatan harga daging sapi, ini disebabkan meningkatnya harga impor sapi bakalan dan peningkatan permintaan setiap memasuki Ramadan dan IduI Fitri.

"Ketiga, kenaikan harga daging ayam, karena dipengaruhi peningkatan permintaan di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Terakhir, keempat adanya kenaikan harga kedelai yang berisiko mendorong naiknya harga bahan makanan, termasuk harga produk peternakan," paparnya, Kamis (6/5/2021).

2. Pentingnya menjaga persentase inflasi tetap rendah dan stabil

(Ilustrasi/Ripublika)

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, Budiharto menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkret. Tujuannya, guna menjaga persentase inflasi agar tetap rendah dan stabil.

Menurutnya, Pemprov Lampung harus memastikan keterjangkauan harga, bekerja sama dengan produsen, distributor, dan kelompok tani dalam hal melakukan operasi pasar murah untuk komoditas-komoditas rentan pada periode Ramadan.

"Pelaksanaan pasar murah ini, bisa dilakukan secara offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ataupun secara online dengan bekerja sama dengan pihak e-commerce ataupun kanal pemasaran lainnya," imbuh pria kelahiran Jakarta 1965 itu.

3. TPID perlu meningkatkan intensitas koordinasi

pexels.com/fauxels

Budiharto mengatakan, provinsi berslogan Sai Bumi Ruwa Jurai ini wajib memastikan ketersediaan pasokan. Tujuannya, sebagai antisipasi lonjakan permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), sejalan dengan kembalinya optimisme masyarakat pasca vaksinasi COVID-19.

Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPID) provinsi/kabupaten/kota perlu meningkatkan intensitas koordinasi. Ia menganjurkan, salah satu caranya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi risiko kenaikan harga.

"Kota Bandar Lampung sebagai wilayah yang memiliki kontribusi terbesar pada inflasi Provinsi Lampung, perlu mengupayakan KAD, khususnya untuk komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi," papar Budiharto.

Menurutnya, KAD dalam rangka HBKN tidak harus dilakukan secara formal, namun dapat dilakukan dengan menggandeng dan memfasilitasi produsen, distributor, maupun kelompok tani untuk menjual produknya dengan harga wajar. "TPID dapat menyediakan fasilitas tempat baik secara fisik maupun virtual," terang Alumnus Fakultas Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada 1990 itu.

4. Patut memastikan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok

pinterest.com/Tomi Koesoemah

Budiharto turut mengingatkan, penanganan inflasi dalam jangka panjang, juga dapat diatasi dengan MoU 10 gubernur di Sumatera tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada 2020 kemarin.

MoU itu, dapat menjadi dasar penguatan Kerjasama Antar Daerah, dalam pemenuhan pasokan bahan makanan di wilayah Sumatera. Tak lupa, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) juga perlu diperhatikan. "Selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, tentu ini dapat mendukung upaya peningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan," katanya.

Mantan KPw BI Provinsi Banten ini menuturkan, Pemprov Lampung juga patut memastikan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok. Khususnya untuk komoditas-komoditas strategis menjelang HBKN melalui TPID dan Satgas Pangan.

"Langkah ini untuk menjaga stabilitas harga, karena kelancaran distribusi dapat memudahkan produsen, distributor, dan petani memasarkan produk serta mendapatkan harga wajar," kata Budiharto.

5. Pimpinan daerah bersama TPID harus melakukan tindakan proaktif

Unsplash.com/mimithian

Pria memulai karier di BI sejak 1993 ini menyarankan, supaya Pemprov Lampung meningkatkan komunikasi efektif, terkait ketersediaan pasokan dan upaya pemenuhan pasokan. Alasannya, demi menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat dan stabilitas harga.

Selain itu, pimpinan daerah bersama TPID harus melakukan tindakan proaktif, dengan melakukan sidak pasar dan gudang, melakukan siaran pers mengenai kecukupan pasokan, dan kesiapan TPID dalam mengawal pasokan, serta harga komoditas.

"Nantinya langkah-langkah ini diyakini mampu memberikan keyakinan bagi masyarakat, untuk berbelanja secara bijak, dan tidak melakukan penimbunan selama Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri," kata Budiharto.