Data jumlah pengguna 1,3 juta, dengan 600 ribu merchant UMKM.
Pesisir Barat menjadi kabupaten paling tertinggal dalam penggunaan Qris.
Kantor BI dorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi infrastruktur di Pesisir Barat.
Bandar Lampung, IDN Times - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mencatat, sebanyak 6,8 juta kali jumlah volume atau transaksi nontunai via QRIS sepanjang Januari hingga Juni 2025.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto mengatakan, jutaan jumlah transaksi tersebut diprediksi masih akan terus bertambah hingga akhir tahun 2025.
"Untuk QRIS di Provinsi Lampung sampai Juni 2025, volume atau jumlah teranskasi 6,8 juta," ujarnya dimintai keterangan, Selasa (12/8/2025).
Selaras pendataan selama periode tersebut, Bimo menyampaikan, jumlah penggunaan QRIS di Lampung menyentuh angka 1,3 juta pengguna. Sedangkan merchant QRIS didominasi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) sebanyak 600 ribu merchant.
"Untuk target tidak bisa kami disampaikan, tapi di akhir tahun pasti capaiannya akan sampaikan nanti. Jadi memang tidak bisa dikomperasikan secara langsung," katanya.
Dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Bimo melanjutkan, Kabupaten Pesisir Barat menjadi satu-satunya wilayah paling tertinggal dari sisi jumlah penggunaan transaksi via QRIS, bila dibandingkan dengan daerah lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut terbilang wajar dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat secara letak geografis minim dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur memadai, ditambah dengan budaya masyarakat setempat.
"Jadi harus diakui, bahwa sebarannya (insfrastruktur) di Lampung belum merata, salah satu penyebabnya dikarenakan kondisi geografis sehingga dalam tanda kutip tidak bisa dipaksakan," ucapnya.
Menelisik kondisi terjadi di Pesisir Barat, Bimo menambahkan, kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung terus berupaya mengedukasi dan meningkatkan pemahaman transaksi non-tunai masyarakat setempat.
Selain itu, upaya tersebut harus didukung dan didorong oleh pemerintah daerah dalam menunjang dan memfasilitasi infrastruktur memadai di Kabupaten Pesisir Barat.
"Ini harus berjalan dengan bersamaan, karena ekosistem yang belum terbentuk dipengaruhi infrastruktur, sehingga harus diselesaikan secara komperhensif," katanya.