Inflasi Oktober Rendah, BI Lampung: Waspada Peningkatan Akhir Tahun

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, mengatakan, dilihat dari sumbernya, inflasi Oktober 2021 didorong peningkatan beberapa komoditas seperti, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, baja ringan, dan cumi-cumi. Andil masing-masing komoditas itu 0,10 persen; 0,05 persen; 0,03 persen; 0,02 persen; dan 0,01 persen.

Kenaikan harga minyak goreng disebabkan masih berlanjutnya peningkatan harga komoditas CPO dunia sebagai bahan baku utama. Sementara kenaikan harga aneka cabai disebabkan oleh mulai terbatasnya pasokan yang didorong oleh faktor cuaca dan mulai berakhirnya masa panen.

"Di sisi lain, peningkatan harga baja ringan terjadi karena adanya kenaikan harga produksi akibat adanya peningkatan harga alumunium dunia sebagai bahan baku utama konstruksi bangunan. Peningkatan harga cumi-cumi didorong oleh terbatasnya hasil tangkapan nelayan akibat faktor cuaca," jelasnya, Senin (1/11/2021).

Inflasi lebih tinggi periode Oktober 2021 tertahan oleh adanya deflasi sebagian komoditas di antaranya daging ayam ras, mobil, ikan layang, daging sapi dan garam. Masing-masing memberi andil -0,06 persen; -0,05 persen; -0,02 persen; -0,01 persen; dan -0,01 persen.

Penurunan harga yang terjadi pada kelompok daging ayam ras bersumber dari pasokannya yang cukup melimpah, di tengah permintaan yang terpantau kembali meningkat pasca pelonggaran PPKM. Sementara itu, komoditas mobil kembali mengalami penurunan, hal ini di  dorong oleh adanya perpanjangan pemberian insentif PPnBM ditanggung pemerintah hingga 31 Desember 2021 yang diatur dalam regulasi Peraturan Menkeu No. 77 Tahun 2021.

Sedangkan meningkatnya pasokan ikan layang yang didorong oleh masuknya musim produksi turut menekan perkembangan harga. Penurunan harga komoditas daging sapi didorong oleh belum pulihnya permintaan pasca pelonggaran PPKM. Penurunan harga garam disebabkan oleh penurunan harga dari distributor untuk mendorong penjualan.

BI Lampung juga mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Oktober 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya Yakni meningkat sebesar 1,12 persen (mtm) dari 103,40 September 2021 menjadi 104,55 Oktober 2021.

Meskipun secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura tercatat masih berada di bawah 100 yang masing-masing tercatat sebesar 94,19 dan 94,36. Peningkatan NTP periode terlapor ini terjadi pada subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan tangkap.

“Kenaikan NTP tersebut didorong oleh adanya  peningkatan harga pada komoditas ketela pohon, kelapa sawit, kopi, cabai merah, ikan teri dan  cumi-cumi. Di sisi lain, tekanan inflasi pedesaan yang tergambar dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga Petani tercatat mengalami penurunan sebesar 0,17 persen didorong oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau,” papar Budiharto.

KPw BI Provinsi Lampung menilai, inflasi akan tetap terkendali pada rentang sasaran 3±1 persen. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi.

Pertama, risiko berlanjutnya kenaikan harga minyak goreng seiring dengan peningkatan harga komoditas CPO Dunia. Kedua, potensi peningkatan harga beras seiring  berkurangnya pasokan memasuki masa tanam gadu.

Ketiga, mulai meningkatnya harga komoditas hortikultura seiring dengan berakhirnya masa panen dan masuknya musim penghujan. Keempat, mulai meningkatnya harga komoditas hortikultura seiring dengan berakhirnya masa panen dan masuknya musim penghujan.

Kelima, mulai meningkatnya permintaan masyarakat yang didorong oleh pelonggaran status PPKM Provinsi Lampung.

Budiharto menilai, menjaga agar tingkat inflasi tetap berada pada level yang rendah dan stabil, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi guna mengantisipasi risiko di atas.

Pertama, memastikan keterjangkauan harga dari komoditas strategis. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan bekerja sama dan berkomitmen untuk terus memastikan keterjangkauan harga, melalui pemantauan harga komoditas strategis secara harian. Satu di antaranya, melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (https://hargapangan.id/), untuk  melihat perkembangan harga serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan kepada produsen, pedagang besar/utama dan pedagang tradisional agar tidak terdapat kendala dalam distribusi pasokan, khususnya untuk pasokan yang berasal dari luar Provinsi Lampung tersebut. Di sisi lain, guna memenuhi ketersediaan pasokan, TPID provinsi/kabupaten/kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi.

“Salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya untuk pemenuhan pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis,” ujar Budiharto.

Budiharto menambahkan, langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh TPID provinsi/kabupaten/kota terkait KAD adalah melakukan pendataan neraca pangan secara akurat untuk mengetahui kondisi surplus defisit komoditas di wilayah masing-masing. Selain itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan terobosan untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan perlu terus ditingkatkan.

Langkah ketiga pengendalian inflasi menurut BI, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan. Caranya, terus memastikan adanya kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok di Provinsi Lampung di tengah pembatasan mobilitas akibat diberlakukannya PPKM di berbagai wilayah.

Selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen dan petani dalam memasarkan produknya serta mendapatkan harga yang wajar. Digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk menjaga kelancaran distribusi dan pemasaran; serta terus mendorong penggunaan transaksi nontunai.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif melalui diseminasi informasi harga dan iklan layanan masyarakat untuk mengimbau masyarakat agar bijak berkonsumsi dan mengurangi asymmetric information. Tujuannya, menjaga ekspektasi inflasi, terutama di tengah pemberlakuan PPKM di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, masih terdapat tantangan bagi TPID ke depan yakni upaya penguatan daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, TPID harus bersama-sama mendorong percepatan realisasi program perlindungan sosial dan perlunya melakukan identifikasi potensi sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi antara lain melalui optimalisasi Local Value Chain (LVC) sebagai strategi mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah, dan tidak terbatas pada sektor pertanian pangan, namun termasuk sektor lainnya yaitu pertambangan, perkebunan, dan industri.

Penguatan LVC tersebut di antaranya membentuk klaster-klaster ekonomi baru atau eksosistem dimana korporasi dapat berperan sebagai aggregator dan off-taker. TPID juga dapat melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (early warning system) yang akurat dan terkini untuk memantau denyut perekonomian perekonomian daerah.