Inflasi Juli 2021 Lampung 0,15 Persen, Cabai dan Sewa Rumah Beri Andil

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan mengatakan, kenaikan harga pada komoditas aneka cabai dipicu penurunan pasokan. Itu seiring berakhirnya masa panen serta faktor meningkatnya curah hujan pada periode berjalan.

Pada komoditas sewa rumah juga mengalami peningkatan harga akibat adanya pemberlakuan tarif baru pada tahun 2021. Sementara itu, terjadinya kenaikan harga pada komoditas tomat disebabkan terbatasnya pasokan seiring dengan belum masuknya masa panen.

“Di sisi lain, untuk komoditas bawang merah, diberlakukannya PPKM Jawa dan Bali menyebabkan pasokan untuk Provinsi Lampung berasal dari sentra produksi di Brebes menjadi sedikit terganggu akibat adanya pengetatan mobilitas,” ujarnya Selasa (3/8/2021).

Meski beberapa komoditas terjadi inflasi, ada sektor lainnya tertahan karena deflasi di antaranya mobil, telur ayam ras, daging ayam ras, angkutan udara, dan minyak goreng. Andil masing-masing sektor tersebut -0,09 persen; -0,03 persen; -0,03 persen; -0,02 persen; dan -0,01 persen.

Budiharto menerangkan, penurunan harga yang terjadi pada komoditas mobil disebabkan adanya perpanjangan insentif PPNBM 0 persen hingga Agustus 2021 yang berlaku untuk mobil dengan kapasitas silinder hingga 1.500 cc. Itu diatur dalam PMK Nomor 77/PMK.03/2021.

Di sisi lain, terdapat penurunan harga pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras. Itu akibat adanya penurunan permintaan khususnya dari lapangan usaha akomodasi, makan, dan minum seiring dengan perpanjangan pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 sehingga terjadi penumpukan pasokan.

Selain itu, tarif angkutan udara juga tercatat mengalami penurunan sejalan rendahnya mobilitas masyarakat khususnya melalui jalur udara akibat pemberlakuan PPKM pada berbagai wilayah di Indonesia serta adanya pengetatan persyaratan penerbangan.

“Sementara itu terkait komoditas minyak goreng, penurunan harga komoditas didorong oleh penurunan permintaan dan penurunan harga CPO Dunia,” papar pria kelahiran Jakarta 1965 ini.

Inflasi Provinsi Lampung Juli 2021 tercatat lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan Juli kurun tiga tahun terakhir sebesar 0,31% (mtm). Pencapaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan nasional dan relatif sama dengan pencapaian Sumatera yang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,08 persen (mtm) dan 0,15 persen (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,17 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,52 persen (yoy) dan 2,05 persen (yoy).

Secara spasial, dibandingkan 90 kota perhitungan inflasi nasional, inflasi Kota Metro dan Bandar Lampung pada bulan Juli 2021 tergolong relatif moderat masing-masing menempati urutan ke-19 dan ke-36.

Budiharto menilai, inflasi ke depan akan tetap terkendali pada rentang sasaran 3±1 persen. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi.

“Pertama, adanya potensi berlanjutnya peningkatan harga khususnya untuk komoditas pangan strategis akibat terbatasnya pasokan. Itu disebabkan kemungkinan terganggunya distribusi pasokan di tengah penerapan kebijakan PPKM diperpanjang hingga 9 Agustus 2021,” ujar mantan Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten ini.

Kedua, meningkatnya harga tarif pendidikan seiring mulai masuknya tahun ajaran baru. Ketiga, faktor anomali cuaca patut untuk diwaspadai seiring dengan curah hujan yang relatif tinggi.

Merujuk risiko mitigasi, agar tingkat inflasi tetap berada pada level yang rendah dan stabil, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit. Pertama, memastikan keterjangkauan harga.

Menurut Budiharto, upaya kerja sama dan komitmen dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan secara sinergis terus dilakukan untuk memastikan keterjangkauan harga, melalui pemantauan harga komoditas-komoditas strategis secara harian. Salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (hargapangan.id), untuk melihat perkembangan harga serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan kepada produsen, pedagang besar ata utama dan pedagang tradisional agar tidak terdapat kendala dalam distribusi pasokan. Khususnya untuk pasokan yang berasal dari luar Provinsi Lampung di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan kebijakan PPKM.

“Terkait hal tersebut, TPID provinsi/kabupaten/kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi. Salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya untuk pemenuhan pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis,” papar pria mengawali karier di BI sejak 1993 ini.

Ia menambahkan, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) juga merupakan terobosan yang dapat mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan. Selain itu juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan terus memastikan adanya kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok di Provinsi Lampung. Terlebih, ada pembatasan mobilitas akibat diberlakukannya PPKM di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali.

“Selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen dan petani dalam memasarkan produknya serta mendapatkan harga yang wajar. Untuk itu, digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk menjaga kelancaran distribusi dan pemasaran; serta terus mendorong penggunaan transaksi nontunai,” papar Budiharto.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif melalui diseminasi informasi harga dan iklan layanan masyarakat untuk mengimbau masyarakat agar bijak berkonsumsi dan mengurangi asymmetric information untuk menjaga ekspektasi inflasi, terutama di tengah pemberlakuan PPKM di berbagai wilayah Indonesia.