Inflasi April 2022 Lampung 0,86 Persen, Ini Sorotan Bank Indonesia

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono, mengatakan dilihat dari sumbernya, inflasi April 2022 didorong peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti minyak goreng, bensin, angkutan udara, mobil, dan telur ayam ras. Andil masing-masing komoditas itu sebesar, 0,30 persen; 0,13 persen; 0,08 persen; 0,06 persen dan 0,04 persen.

Peningkatan harga minyak goreng didorong pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan pada 16 Maret 2022. Itu turut mendorong peningkatan harga komoditas minyak goreng.

Peningkatan harga bensin imbuh Budiyono, didorong naiknya harga minyak mentah dunia turut mendorong naiknya harga minyak mentah di Indonesia. Sedangkan peningkatan harga angkutan udara selain mengalami peningkatan tidak hanya disebabkan dampak meningkatnya permintaan menjelang HBKN,  namun juga akibat meningkatnya harga Avtur dunia yang sangat mempengaruhi biaya operasional penerbangan.

Harga mobil juga mengalami peningkatan disebabkan dicabutnya kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa tipe mobil. Selain itu juga adanya kenaikan tariff PPN menjadi 11 persen mulai April 2022 juga turut menjadi penyumbang naiknya harga mobil. 

"Sementara itu, kenaikan harga telur ayam ras didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang masuknya HBKN Idul Fitri 1443 Hijriah," papar Budiyono dalam pernyataan resmi, Selasa (10/5/2022).

Menurut Budiyono, meski April 2022 terjadi inflasi, tertahan oleh tekanan inflasi terjadi pada sebagian komoditas di antaranya beras, cabai rawit, tahu mentah, cabai merah, dan tomat. Andil masing-masing komoditas itu sebesar -0,086 persen; -0,048 persen, -0,025 persen; -0,019 persen; dan -0,014 persen.

Penurunan harga pada komoditas beras, cabai rawit, dan cabai merah didorong meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen. Sementara itu, penurunan harga pada komoditas tahu mentah didorong menurunnya harga kedelai. Penurunan harga tomat juga didorong peningkatan jumlah pasokan di tengah rendahnya permintaan masyarakat.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan NTP ini terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali sektor peternakan dan perikanan tangkap.

Penurunan NTP periode April 2022 didorong adanya penurunan harga pada komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, dan perikanan budidaya. Alhasil, NTP April 2022 tercatat menurun 0,76 persen (mtm) dari 108,43 Maret 2022 menjadi 107,61 April 2022.

Meskipun secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura tercatat masih berada di bawah 100 masing-masing tercatat sebesar 95,97 dan 98,82.

Budiyono mengatakan, KPw BI Provinsi Lampung memandang inflasi akan tetap terjaga pada rentang sasaran 3±1 persen. Namun demikian, terdapat beberapa risiko perlu dimitigasi.

Risiko itu antara lain, dari inflasi risiko kelompok inti, adanya risiko peningkatan tekanan permintaan memasuki periode Idul Fitri dan adanya tambahan penghasilan (THR), meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode mudik mengingat tidak adanya restriksi. Selain itu, peningkatan tekanan harga sebagai akibat dari peningkatan PPN menjadi 11 persen.

Risiko lainnya kelompok Volatile Food (VF), berlanjutnya tarif cukai rokok diperkirakan masih akan berlangsung, potensi peningkatan mobilitas masyarakat mengantisipasi seiring HBKN Idul Fitri mendorong peningkatan angkutan udara dan angkutan darat antar kota, dan normalisasi tarif dasar listrik.

Risiko lainnya perlu dimitigasi adalah kelompok Administered Price (AP), potensi meningkatnya harga daging sapi, daging ayam ras, telur serta beras seiring dengan meningkatnya permintaan akibat Idul Fitri. Selain itu, potensi berlanjutnya peningkatan harga minyak goreng mengikuti peningkatan harga CPO dunia, potensi peningkatan harga gandum dan kedelai akibat ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, serta masuknya masa giling tebu, turut menekan peningkatan harga gula.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan peningkatan sinergi dan komitmen bersama di antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan. Tujuannya, memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat (bansos, subsidi, BLT, dan sebagainya), penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras Medium serta melakukan kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan dengan dengan menjaga cadangan pangan nasional (terutama beras sebagai komoditas utama), melakukan pemantauan ketersediaan pasokan bersama satgas pangan kepada produsen. Selain itu, penguatan serta implementasi Kerjasama antardaerah (KAD) yang telah terjalin, korporatisasi pertanian.

Perlu juga mendorong peningkatan produktivitas via pembangunan lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IOT) dalam budidaya pertanian. Penguatan dan perluasan implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) juga perlu dilakukan.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui perluasan pemasaran melalui platform digital, melakukan inovasi sistem logistik, pembangunan sistem logistik daerah (Tugas TPID sesuai Keppres 23/2017) serta mendorong kemitraan industri dengan petani.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif dengan terus meningkatkan koordinasi TPIP-TPID, melakukan perluasan pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID. Serta melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan dan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah.