Festival Lampung Syariah Digagas BI Digelar Virtual Tiga Hari

Ada tiga kegiatan utama Flash 2020 digelar BI. Kegiatan meliputi, Shari’a Forum dengan rangkaian kegiatan webinar, talkshow, serta bedah buku. Kegiatan lainnya Shari’a Fair dengan rangkaian kegiatan perlombaan dan virtual exhibition UMKM.

Budiharto Setyawan menjelaskan, pameran UMKM virtual merupakan suatu bentuk cerminan bagaimana UMKM harus mampu beradaptasi di tengah pandemi melalui pemanfaatan teknologi. Tujuannya,  untuk terhubung dengan ekosistem digital baik dari sisi area pemasaran dan dalam proses transaksinya.

Pameran UMKM virtual akan dirangkum dalam situs yang dapat diakses melalui www.lampungkreatif.com. Situs itu berisi beragam UMKM unggulan di bidang makanan, fashion, dan kerajinan di Provinsi Lampung.

“Rangkaian acara ini sebagai bagian agenda menuju penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Sumatera di level regional dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang merupakan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Ini mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dengan perekonomian sektor riil di level nasional dan internasional,” papar Budiharto.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, ekonomi dan keuangan syariah merupakan konsep yang inklusif dan berdimensi universal. Itu secara aktif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian.

“Kemajuan di sektor riil merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembangkan ekonomi syariah secara lebih menyeluruh dengan dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.

Merujuk hal itu, potensi dan skema bisnis keuangan syariah yang ada saat ini masih memiliki ruang untuk bertumbuh agar potensi pada sektor riil yang besar dapat lebih dikembangkan melalui peran sektor jasa keuangan syariah. Untuk itu, perkembangan ekonomi syariah yang pesat di Indonesia dan di Provinsi Lampung pada khususnya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat perlu terus didorong guna membawa kita pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berdaya tahan, adil dan merata.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Lampung melaksanakan tiga program pemberdayaan ekonomi syariah di Lampung. Rinciannya, program kemandirian ekonomi pesantren, program holding bisnis pesantren, dan akselerasi sertifikasi halal.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, mengatakan, program Kemandirian Ekonomi Pesantren menitikberatkan pengembangan ekonomi pesantren yang memiliki potensi pengembangan ekonomi produktif. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pendampingan dalam bentuk strategi pengembangan ekonomi pesantren. Khususnya dalam mencapai kesinambungan unit usahanya yang pada akhirnya akan memberikan dukungan kepada peningkatan kualitas pengajaran di dalam lembaga pesantren.

“Program Kemandirian Ekonomi Pesantren pada akhirnya akan mendorong berkembangnya usaha syariah serta meningkatkan peran aktif masyarakat dan pesantren dalam penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga dapat berkontribusi positif dalam peningkatan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Budiharto.

Program Holding Bisnis Pesantren digulirkan KPwBI Provinsi Lampung menitikberatkan pengembangan ekonomi dengan mengintegrasikan bisnis yang sudah ada di pondok pesantren yang memiliki potensi pengembangan ekonomi produktif. Sektor usaha prioritas yang dikembangkan adalah pertanian terintegrasi, industri pengolahan makanan, industri pakaian (konveksi), energi terbarukan, dan usaha syariah lainnya yang halal yang akan diintegrasikan menjadi satu unit bisnis besar yang dapat mengakomodir kebutuhan anggota pesantren.

Bentuk kelembagaan ekonomi yang akan mewadahi unit bisnis terintegrasi ini adalah koperasi sekunder. Pondok pesantren yang menjadi sasaran program Holding Bisnis Pesantren adalah pondok pesantren yang telah memiliki badan hukum koperasi primer dan memiliki jenis usaha produktif bidang pertanian, energi, konveksi dan sektor halal lainnya.

Pada tahun 2020, terdapat 11 pondok pesantren yang telah berhasil membentuk holding bisnis pesantren. Rinciannya, PP Istiqomal Al Amin, PP Miftahul Huda, PP Ushuluddin, PP Mathla'ul Anwar Al Hamid, PP Mindahlul Ulum, PP Al Hidayat, PP. Roudlatus Solikhin, PP. Wali Songo, PP Darul Islah, PP. Al Fadlu, dan PP. Roudlatus Solikhin.

Terkait akselerasi sertifikasi halal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan saat membuka acara ini secara daring, Kamis (3/9/2020) menyampaikan, sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar, perlu dilakukan upaya untuk mengakselerasi penerapan sertifikasi halal terhadap produk barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

“Bagi konsumen, sertifikasi halal dapat memberikan rasa aman bahwa produk yang dikonsumsi aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika,” paparnya.

Dari sisi pelaku usaha imbuh Budiharto, sertifikasi halal berfungsi membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan sertifikasi halal di produknya.