Ekonomi dan Kinerja Industri Jasa Keuangan Lampung Kuartal I 2022 Membaik

18 Mei 2022, 12:06 WIB

Silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Grand Krakatau Ballroom, Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (17/5/2022) malam. (Instagram.com/pemprovlampung_)

Bandar Lampung, IDN Times - Kondisi perekonomian dan kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Lampung terus menunjukkan perbaikan pada triwulan I 2022. Tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,96 persen year on year (yoy); tingkat inflasi sebesar 2,43 persen (yoy).

Dari sisi sektor keuangan, pertumbuhan kredit perbankan dan piutang perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 5,05 persen dan 3,34 persen (yoy). Kondisi perekonomian dan keuangan itu dinilai positif di tengah meningkatnya tekanan kenaikan harga komoditas pangan dan energi dunia.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Lampung, Budiono acara Silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Grand Krakatau Ballroom, Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (17/5/2022) malam. Kegiatan itu dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Lampung, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Lampung, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Lampung.

Jaga stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. (IDN Times/Martin L Tobing).

Budiono mengatakan, guna mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemik COVID-19 dan potensi risiko eksternal yang terjadi, diperlukan kerja sama yang kuat atau sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan. Tujuannya, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan bertumbuh.

Ia menambahkan, pemerintah akan menjalankan program pro terhadap kepentingan masyarakat dalam rangka menekan angka kemiskinan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Selain itu menurut Budiono, Bank Indonesia melakukan beberapa program, melalui penguatan kebijakan nilai tukar; implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif; transparansi Suku Bunga Kredit Dasar (SBDK). Program lainnya yakni, memastikan kecukupan, kebutuhan, dan distribusi uang dan layanan kas; implementasi kebijakan MDR QRIS dan BIFAST; serta penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah nasional dan daerah serta lembaga dan stakeholders terkait lainnya.

"Bank Indonesia juga turut mendukung dalam penyediaan uang kartal selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2022. Dimana penarikan uang oleh perbankan dan penukaran uang oleh masyarakat mencapai Rp3,7 triliun atau naik 12 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp3,3 triliun," papar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung ini.

Dukung pembiayaan sektor prioritas daerah dan akses keuangan masyarakat

TPAKD Provinsi Lampung meluncurkan Pasar Kredit Murah Lampung dapat diakses melalui www.pakemlampung.id. (pakemlampung.id).

Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto menjelaskan, OJK juga melaksanakan program melalui peningkatan intermediasi lembaga keuangan. Tujuannya, mendukung pembiayaan sektor prioritas daerah dan akses keuangan masyarakat.

"Itu diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan fungsi dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui program-program khusus," papar Kepala OJK Provinsi Lampung ini.

Program khusus dimaksud Bambang yaitu, Desa inklusi keuangan, optimalisasi penyaluran KUR Klaster, Kartu Petani Berjaya, pemberian kredit murah kepada masyarakat lampung bersama industri jasa keuangan dengan melaunching website Pasar Kredit Murah Lampung (PAKEM). Program itu harapannya dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses sumber pembiayaan produktif yang murah, mudah dan cepat.

TPKAD forum koodinasi antara Pemprov Lampung dan sektor jasa keuangan

unplash.com

Salah satu forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan sektor Jasa Keuangan dan stakeholder terkait adalah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menjelaskan, berbagai program kerja TPAKD telah diimplementasikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Selain Program Kartu Petani Berjaya (KPB), program kerja TPAKD lainnya yang juga mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Lampung antara lain, Desa Inklusi Keuangan melalui pengembangan Smart Village dan Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam mendukung Program Smart Village, TPAKD Provinsi Lampung berperan dari sisi ekonomi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center dan pengembangan Desa Inklusi Keuangan pada desa Smart Village. Sinergi antara BUMDes dengan sektor Jasa Keuangan di antaranya melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), agen Laku Pandai, serta digitalisasi BUMDes.

Penyaluran KUR per Maret 2022 Rp2,8 triliun

ilustrasi KUR (indonesia.go.id)

Gubernur Arinal menjelaskan, saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung sedang fokus pada program-program pro terhadap kepentingan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian Lampung. Salah satunya, Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan program unggulan yang berperan penting bagi peningkatan produksi petani di Provinsi Lampung.

Itu melalui kemudahan akses dalam memperoleh benih, bibit, hingga pupuk. Selain itu juga memberikan beasiswa bagi keluarga petani miskin, akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pelayanan asuransi usaha tani/ternak.

Terkait Program Optimalisasi Penyaluran KUR di Provinsi Lampung, Gubernur Arinal menyebutkan, sampai akhir Maret 2022 penyaluran KUR sebesar Rp2,8 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 66 ribu.

"Saya berharap Industri Jasa Keuangan yang ada di Provinsi Lampung bersama-sama melakukan langkah-langkah proaktif dalam memfasilitasi KUR bagi masyarakat. Perluas ruang lingkup penerima KUR, tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku UMKM, tetapi juga diarahkan untuk pelaku ekonomi di sektor-sektor produktif seperti petani, peternak, dan nelayan," sambungnya lagi.