Dody menjelaskan, tantangan pertama datang dari upaya menjaga kenaikan harga atau inflasi di Provinsi Lampung. Dampak kenaikan harga global terhadap harga di domestik perlu dikendalikan melalui berbagai upaya termasuk menjaga kesinambungan pasokan terutama bahan pokok bagi masyarakat.
Penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi langkah yang perlu terus didorong dalam menjaga kestabilan tingkat inflasi di Provinsi Lampung.
Kedua, mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terdapat berbagai
inisiatif kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lampung
merupakan salah satu Kantor Perwakilan dengan fungsi Investment Relation Unit (IRU),
dengan demikian BI Perwakilan Provinsi Lampung dapat memperkuat fasilitasi dengan mitra dagang dan investor luar negeri yang akan melakukan penjajakan pasar dan potensi
investasi melalui linkage kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri.
Secara rutin, kami melakukan business matching antara produsen domestik khususnya UMKM dengan pembeli dan investor potensial," papar Dody.
Ketiga, penguatan reformasi struktural termasuk infrastruktur juga perlu dilakukan
melalui perluasan elektronifikasi transaksi dan digitalisasi sistem pembayaran.
Digitalisasi yang merupakan kunci mendorong perekonomian saat pandemi dimana interaksi secara fisik dibatasi.
Teknologi pembayaran digital memudahkan masyarakat melakukan transaksi dengan cepat, mudah, aman dan murah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga akan terus melakukan perluasan pembayaran digital, antara lain melalui QRIS yang tahun ini memiliki target 15 juta pengguna baru secara nasional.