Alasan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I 2021 Minus 2,10 Persen

06 Mei 2021, 14:14 WIB

IDN Times/Arief Rahmat

Bandar Lampung, IDN Times - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I 2021 mengalami kontraksi hingga minus 2,10 persen year on year (yoy). Catatan itu, membaik dibandingkan triwulan IV 2020 di angka minus 2,26 persen (yoy), namun jauh lebih rendah dari periode yang sama triwulan 1 2020 yaitu, 1,74 persen (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan mengatakan, raihan tersebut seiring masih berlangsungnya pembatasan sosial di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Lampung.

"Secara umum, kinerja perekonomian yang tumbuh negatif ini disebabkan oleh kontraksi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah tumbuh negatif, masing-masing minus 3,89 persen (yoy) dan minus 3,66 persen (yoy)," urai Budiharto, Kamis (6/5/2021).

1. Perlambatan ekonomi Lampung triwulan I 2021 secara sektoral disebabkan penurunan kinerja di sejumlah lapangan usaha

ilustrasi pertumbuhan ekonomi

Budiharto menjelaskan, kontraksi lebih dalam turut tertahan oleh kinerja investasi yang tumbuh lebih tinggi, dibandingkan triwulan IV 2020 1,22 persen (yoy). Sejalan dengan ini, kinerja ekspor meningkat tajam sebesar 12,60 persen (yoy).

Secara sektoral, perlambatan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I 2021 juga disebabkan oleh penurunan kinerja di sejumlah Lapangan Usaha (LU). Pasalnya, sektor primer terkontraksi dipengaruhi penurunan pertumbuhan LU pertanian, kehutanan dan perikanan minus 1,73 persen (yoy).

"Di sisi lain sektor sekunder dan tersier masih mampu tumbuh positif. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Lampung berada di bawah pertumbuhan Sumatera dan Nasional yang masing-masing tumbuh minus 0,86 persen (yoy) dan minus 0,74 persen (yoy)," ungkap Budiharti.

2. Pemprov Lampung perlu meningkatkan kinerja ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi

Kantor Pemerintah Provinsi Lampung (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Budiharto menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu meningkatkan kinerja ekonomi lebih tinggi dan menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah pandemik COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak.

Ia mengingatkan, Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui stimulus fiskal, yang telah dipersiapkan melalui realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)dan Dana Desa.

"Pelaksanaan kebijakan perlu didukung dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi, agar tetap berjalan secara transparan dan efektif," imbuh Budiharto.

3. Antisipasi koreksi lebih lanjut pada konsumsi rumah tangga

ilustrasi komoditas cabai di pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Budiharto mengatakan, Pemprov Lampung juga harus mengantisipasi kemungkinan koreksi lebih lanjut pada konsumsi rumah tangga. Itu, akibat penurunan daya beli masyarakat, sehingga harus memaksimalkan percepatan pemanfaatan dana desa. Caranya, realisasi bantuan sosial atau subsidi.

Selain itu, melalui program perbaikan kesejahteraan terutama yang menyasar pada UMKM dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), mendorong penyaluran KUR. "Atau bisa juga mengeksekusi program wakaf produktif dan CSR (Corporate Social Responsibility) dengan melibatkan pihak swasta," terang Budiharto.

Selain menjaga konsumsi rumah tangga, ia berpendapat, perlu dipersiapkan langkah pemulihan ekonomi. Tujuannya, agar dapat memberikan daya ungkit bagi perekonomian daerah dan mendorong transformasi ekonomi. Pasalnya, penurunan tajam LU transportasi dan perdagangan berdampak pada kontraksi ekonomi triwulan 1 2021 dapat dijadikan momentum bagi Provinsi Lampung.

"Maka dari itu, kita perlu mempercepat vaksinasi untuk mencapai herd immunity, sehingga dapat memulihkan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi," kata dia.

4. Pendampingan peningkatan kualitas produk ekspor

Ilustrasi Ekspor (IDN Times/Arief Rahmat)

Budiharto juga menyarankan, pendampingan dalam peningkatan kualitas produk ekspor, juga harus terus digalakkan Pemprov Lampung untuk dapat memperluas pasar, termasuk produk UMKM.

Selain itu, pemerintah daerah patut mendukung kinerja ekspor, sehingga tetap meningkatkan intensitas promosi produk unggulan dan penjajakan negara tujuan baru melalui saluran promosi digital.

"Salah satunya hal ini bisa dilakukan melalui website Forum Investasi Lampung yaitu, InvestIampung.id," imbuh pria yang telah menjadi KPw BI Lampung sejak 2018 tersebut.

5. Sinergitas pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan terkait investasi

Ilustrasi harta kekayaan (IDN Times/Sukma Shakti)

Budiharto mengharapkan, Pemprov Lampung mampu mendorong pertumbuhan investasi dengan menjaga sentimen positif investor swasta. Hal itu, dapat dilakukan melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha meliputi penyempurnaan sistem OSS (Online Single Submission), aspek informasi, aspek regulasi, aspek komunikasi dan program.

Namun, hal itu tentu ikut didukung dengan infrastruktur dasar yang handal seperti listrik dan air, serta konektivitas yang efisien dan terhubung dengan global value chain.

"Jangan lupa, memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait investasi juga penting, sehingga dapat meningkatkan sentimen positif investor," tandas Budiharto.