6 Sorotan OJK Terkait Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Lampung

Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, mengatakan, berdasarkan data pengawasan OJK di wilayah Provinsi Lampung, tercatat total kredit perbankan posisi September 2020 sebesar Rp67,26 triliun meningkat dibanding Agustus 2020 Rp66,78 triliun.

Kredit Perbankan per September 2020 tumbuh 0,71 persen year on year (yoy) dan 1,95 persen year to date (ytd). Pencapaian itu lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh 0,12 persen yoy dan lebih tinggi dari Agustus 2020 tumbuh 1,22 persen ytd.

Sedangkan Kredit UMKM per September 2020 tumbuh 3,64 persen yoy dan 1,49  persen ytd. Pencapaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan per Agustus 2020 yang tumbuh 0,24 persen ytd.

Dari sisi Non Performing Loan (NPL) periode September 2020 sebesar 2,69 persen. Itu mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Agustus 2020 sebesar 2,63 persen. Untuk dana pihak ketiga, mengalami pertumbuhan per September 2020 sebesar Rp54,22 T dibandingkan bulan Agustus 2020 sebesar Rp53,20 T.

“Perkembangan kinerja keuangan sektor perbankan yang positif ini dan adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung menunjukkan kebijakan-kebijakan counterclycical yang diambil OJK bersama pemerintah, Bank Indonesia dan LPS mampu meredam dampak pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional telah on the right track,” papar Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung pada pemaparan kinerja sektor jasa keuangan wilayah Lampung Triwulan III 2020, Rabu (11/11/2020).

Dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), perusahaan pembiayaan per posisi September 2020 memiliki jumlah piutang sebesar Rp7,90 triliun dengan 483.686 kontrak. Data tersebut ada penurunan jumlah piutang sebesar Rp378 miliar (4,56 persen) dibanding posisi Juni 2020 sebesar Rp8,28 triliun.

Akibat pandemic Covid-19 ini, tingkat Non Perfoming Financing (NPF) posisi September 2020 sebesar 5,27 persen atau terdapat perbaikan NPF sebesar 0,64 persen ika dibandingkan NPF posisi Juni 2020 sebesar 5,91 persen.

OJK telah memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit hingga 2022. Pelaksanaan program relaksasi kredit diperbankan per posisi Oktober 2020, jumlah debitur yang direstrukturisasi sebanyak 114.213 debitur (112.339 debitur bank umum dan 1.874 debitur BPR).

Dari debitur tersebut, total outstanding sebesar Rp6,93 triliun (Rp6,52 triliun bank umum dan Rp412,41 miliar BPR). Merujuk debitur dan total outstanding, terdapat peningkatan sebanyak 108.441 debitur (1.878,9 persen) dan outstanding sebesar Rp6,08 triliun (723,28 persen) dibanding pelaksanaan restrukturisasi per posisi April 2020.  Hal ini menunjukkan program relaksasi di perbankan berjalan dengan baik.

Dari sisi perusahaan pembiayaan, per Oktober 2020 jumlah piutang yang direstrukturisasi sebesar Rp3.919 miliar dengan 96.233 kontrak. Terdapat peningkatan jumlah piutang yang direstrukturisasi sebesar Rp1.260 miliar (47,38 persen) dan sebanyak 19.778 kontrak (25,87 persen) jika dibanding posisi Juni 2020 (Rp2.659 milyar dengan 76.455 kontrak).

Sementara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) relaksasi sebesar Rp848 juta dengan 90 Debitur. Modal Ventura terdapat 67 debitur dengan total relaksasi Rp8,29 miliar.

Di masa pandemi COVID–19 ini, OJK terus mendukung dan fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Ada tiga cakupan dukungan tersebut.

Pertama, melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi dalam POJK 11 sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi akibat kondisi pandemi. Tentunya, perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard.

Kedua, mempercepat gerak roda ekonomi di daerah-daerah guna menopang ekonomi nasional. Di antaranya dilakukan dengan menfasilitasi percepatan serapan government spending.

Ketiga, mengoptimalkan peran industri keuangan secara berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan kepada usaha padat karya dan atau konsumsi yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap ekonomi.

Kondisi kinerja sektor jasa keuangan di daerah tidak terlepas dari nasional yang juga menunjukkan tren positif. Ketahanan sektor jasa keuangan nasional masih dalam kondisi yang baik dan terkendali ditunjukkan oleh permodalan dan likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga.

Secara nasional, permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang kuat dan memadai. Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,39 persen. Itu lebih tinggi dari CAR regulasi 12 persen.

Selain itu, Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506 persen dan 330 persen. Kondisi itu jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen serta Gearing Ratio industri perusahaan pembiayaan sebesar 2,35 kali, jauh di bawah batas maksimal 10 kali.

Kecukupan likuiditas perbankan juga terjaga dengan ditunjukkan oleh indikator Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit (AL/NCD). Hingga September 2020 menguat menjadi 152,50 persen. Sementara triwulan II 2020 tercatat sebesar 122,59 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada September 2020 tumbuh sebesar 12,88 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Agustus 2020 yang sebesar 11,64 persen yoy.  Sementara itu, kredit perbankan tumbuh sebesar 0,12% yoy sedikit menurun dibandingkan bulan Agustus 2020 yang sebesar 1,04% yoy.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada September 2020 juga masih terjaga dengan rasio NPL gross perbankan tercatat sebesar 3,15 persen dan Rasio NPF perusahaan pembiayaan sebesar 4,9 persen.

OJK menjaga kinerja sektor jasa keuangan dari sisi permodalan, likuiditas dan NPL serta membantu masyarakat melalui kebijakan pemberian restrukturisasi kredit dan pembiayaan. Selain relaksasi restrukturisasi kredit, OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.