Cerita Tri Meryastuti, Penulis Buku Antikorupsi Asal Bandar Lampung

Tri mengatakan, tidak sendiri ketika menyusun buku panduan Antikorupsi untuk kelas 5 SD di Bandar Lampung. Ia melakukannya bersama Stepanus Sarji yakni guru SD 3 Xaverius Bandar Lampung.

“Buku ini dibuat berdua. Kami beda sekolah karena memang penyusun atau penulis dari buku antikorupsi ini campuran dari seluruh guru di Kota Bandar Lampung. Tiap jenjang kelas timnya ada masing-masing. Kebetulan kami menyusun untuk kelas 5,” katanya.

Ia menceritakan, awalnya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung meminta para guru untuk membuat kurikulum Mata Pelajaran Anti Korupsi untuk kelas 5-6 saja.

“Kemudian ada permintaan lanjutan untuk membuat kelas 4 juga, lalu akhirnya semua tingkat dari kelas 1 juga dibuat. Akhirnya rekrut lagi guru-guru yang kompeten di bidang ini dan akhirnya buku itu semua rilis dari kelas 1 sampai kelas 6,” jelas Tri.

Selain guru, ia mengatakan dalam pembuatan kurikulum, silabus, hingga buku cetak ini juga melibatkan kepala sekolah, pengawas, serta koordinator pengawas dari dinas pendidikan kota.

Penulis buku Antikorupsi SD untuk Kelas 1 adalah Hamka dari SDN 2 Kota Karang dan Dentiana Saleh dari SDN 1 Rawa Laut. Untuk kelas 2 ditulis Ivana dari SDN 3 Keteguhan dan Sri Hidayati dari Pengawas atau Disdik kota. Kemudian untuk kelas 3 ada Yuni Purbaningsih dari SDN 2 Langkapura dan Kusrina dari SDN 1 Palapa.

Lalu kelas 4 ditulis oleh Erdi dari SDN 1 Kalibalau Kencana dan Sriwati dari Disdik kota. Kelas 5 oleh Tri Meryastuti dari SDN 2 Sukamenanti dan Stepanus Sarji dari SD Xaverius 3 Bandar Lampung, dan kelas 6 oleh Novi Niarti dari SDN 2 Sawah Brebes dan Rina Anggraini dari SDN 2 Harapan Jaya.

Ia melanjutkan, untuk Buku Paket Anti Korupsi jenjang SMP dan MTs telah beredar di seluruh SMP di Bandar Lampung sejak tahun lalu. Namun untuk jenjang SD belum bisa beredar karena masih dalam proses cetak semua tingkatan. Namun untuk izin terbit sudah dipegang.

“Mudah-mudahan segera selesai. Karena kita saat ini masih pakai modul dulu selama bukunya belum ada. Tapi kemarin informasinya khusus untuk (buku) kelas 5 itu sudah jadi, bahkan sudah dipakai di Bengkulu dan malah sudah ada yang pesan. Dari Erlangganya sendiri yang bilang ke koordinator kami kalau di Bengkulu sudah banyak yang pesan,” paparnya.

Ia menjelaskan ,buku yang dibuat oleh tim SD sebenarnya sudah bagus sekali. Pasalnya, kurikulum pelajaran ini juga mereka yang membuatnya sehingga bukunya mengacu dan sesuai pada kurikulum. 

Tri menambahkan, menyusun buku panduan Anti Korupsi tersebut dari buku acuan dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karenanya, indikator dalam kurikulum sampai buku cetak tidak akan meleset dari sumbernya. 

“Kita ada dikasih bahan dari KPK. Dari situ kita ambil poinnya apa saja disana, baru kita pelajari dan kita kembangkan sesuai dengan tingkatan siswa yang menerima. Misalnya kelas 1 itu seperti apa, kelas 2 seperti apa. Tapi bahannya semua dari KPK langsung,” katanya.

Ia menceritakan, buku ini sempat mengalami mati suri karena berhenti digarap selama pandemik atau sejak 2020. Saat itu bahan ajar hanya berupa modul yakni bahan ajar yang dibukukan. 

Bagi Tri, pengalaman paling mengesankan dalam membuat Buku Panduan Anti Korupsi ini adalah saat ia dan tim harus menyelesaikan modul dalam 2 hari.

“Pengerjaan buku ini tuh sempat berhenti karena COVID-19. Terus setelah COVID-19 mereda, digalakkan lagi kan katanya setiap sekolah wajib ada mata pelajaran ini, ditambah Erlangga mau nyunting tulisan kita, tim yang di Bandar Lampung,” jelasnya.

Ia memaparkan, sebenarnya Erlangga punya banyak permintaan dari daerah lain, pasalnya daerah selain Bandar Lampung juga sangat mampu untuk membuat buku yang tak kalah kompeten. Namun Erlangga melirik Bandar Lampung karena yang membuat kurikulum dari sini.

“Jadi supaya by stepnya terarah gitu katanya, dari kurikulum, silabus, sampai bukunya dari Bandar Lampung,” imbuhnya.

Dikarenakan mata pelajaran ini telah masuk muatan lokal di Indonesia dan memiliki kurikulum resmi, maka Anti Korupsi juga akan ada ujiannya, sama seperti mata pelajaran mulok lainnya. Meski begitu, Ia yakin pelajaran ini hanya mengisi ujian sekolah saja tidak sampai masuk ujian nasional.

“Kalau dulu kan muloknya hanya Bahasa Lampung, sekarang ada dua. Tapi ini cuma 1 jam pelajaran per minggunya, beda dengan Bahasa Lampung itu masih 2 jam pelajaran,” katanya.

Saat ini, Ia melanjutkan anak SD masih pada tahap pembiasaan hal baik. Sehingga tidak melulu tentang korupsi uang. Misalnya seperti mengajarkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lainnya.

“Misalnya kalau kita datang terlambat berarti sudah korupsi waktu, nah dari hal-hal ini lah nantinya akan terbentuk pribadi yang antikorupsi. Intinya supaya anak-anak terhindar dari sikap-sikap korupsi sejak dini,” jelas Tri.