Bak Kopi Johny, Pengacara Lampung Sulap Parkiran Tempat Konsul Hukum

Menurut Putri, hari pertama dibukanya layanan konsultasi hukum tersebut dirinya telah menerima puluhan pengaduan. Itu di antaranya seperti kasus perceraian, penipuan, investasi bodong, pemecatan Sat Pol PP di Kota Bandar Lampung, hingga urusan tunggakan gaji para guru P3K.

"Baik di Jakarta dan saat ini di Lampung, nanti kita akan lihat dulu duduk perkaranya seperti apa. Tadi ada beberapa hal sudah disampaikan dari beberapa aduan, saya akan coba dampingi sejauh itu benar-benar dibutuhkan. Ini gratis," ucap dia.

Pendampingan dimaksud tidak serta merta langsung masuk dalam ranah hukum, melainkan coba diupayakan dengan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu. "Yang jelas pasti kami dampingi," sambung Putri.

Putri melanjutkan, pelayanan konsultasi hukum gratis diklaim pertama kali di Provinsi Lampung, terkhusus di Kota Bandar Lampung tersebut akan berlangsung secara berkelanjutan. Rencananya, bakal dibuka sekali dalam kurun waktu satu hingga dua bulan.

"Kami akan berupa untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat dari seluruh Provinsi Lampung," ucapnya.

Dari seluruh aduan masuk, Putri turut menambahkan, salah satu aduan mengundang perhatian yaitu, kasus pemecatan sepihak pegawai honorer Sat Pol PP Kota Bandar Lampung atas nama Devita Riana Sari (36). Menurut dia, sang klien bersama kedua rekannya telah diberhentikan dari profesi sudah digeluti selama 10 tahun itu, dengan cara tanpa alasan maupun kejelasan pasti.

Ia melanjutkan, ketiga pegawai honorer itu dipecat usai diduga menerima teguran dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menganggap ketiganya terlihat mengobrol dan senyum. Itu saat melaksanakan tugas di kegiatan Pawai Festival Mobil Hias dan Parade Budaya Nusantara di Bundaran Adipura, Minggu (31/7/2022).

"Berarti galak banget ya Ibu Wali Kota kita ini, saya sih berharap tidak seperti itu. Mereka ini cari makan dengan bekerja, tadi dia menangis menyampaikan kalau profesi itu mata pencarian keluarga mereka," tandas dia.