Wacana PPN Sembako Tuai Polemik, Akademisi Lampung Sebut 3 Poin
jabar.idntimes.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Wacana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pangan strategis seperti sembilan kebutuhan pokok memicu perhatian dari berbagai kalangan.
Meski baru sekadar wacana dan belum menjadi keputusan final gagasan yang bakal tertuang dalam draf revisi Undang Undang (RUU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu keburu terdengar masyarakat luas tak terkecuali di Provinsi Lampung.
Kepala Penelitian Bidang Ekonomi Central for Urban and Regional Studies (CURS) Lampung, Erwin Octavianto mengatakan, rencana pemerintah menerapkan pajak sembako salah satu solusi pemulihan ekonomi di tengah ataupun pasca pandemik.
"Saya pribadi setuju, asalkan pelaksanakannya harus tetap dikawal sampai akhir, karena niat baik ini jangan sampai nantinya terdapat pasal selipan. Contohnya, seperti UU Omnibus Law ini bagus di awal, tapi di akhir ada selipan soal tenaga kerja, miras, dan lain sebagainya," ujar Erwin, kepada IDN Times, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga: Tips Investasi Saham dan Reksadana, Milennials Perlu Tahu
1. Realisasi WP sembako diharapkan mereformasi struktur pajak
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti (kiri) didampingi Kadisperindag Provinsi Banten Babar Suharso berdialog dengan pedagang beras saat melakukan Sidak di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Kamis (7/12). Sidak dilakukan untuk mengecek stok persediaan sekaligus stabilitas harga bahan kebutuhan pokok (sembako) di pasaran menjelang Natal dan Tahun Baru. (Dok. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Adanya UU dan realisasi WP sembako tersebut, Erwin menilai, dapat mereformasi struktur pajak yang semoga ke depannya bisa lebih sehat, proposional, dan adil.
Namun tetap, pemerintah harus gencar mensosialisasikan soal pengenaan pajak sembako hingga ke kalangan bawah. Itu merupakan bentuk tanggungjawab, agar menghindari polemik dan kegaduhan WP sembako di tengah masyarakat umum.
"Jangan sampai yang masuk ke kuping masyarakat adalah hal-hal yang sifatnya hoaks, akibat informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya," katanya.
2. Ada jalan alternatif lain
Ilustrasi Penerimaan Pajak. (IDN Times/Arief Rahmat)Erwin melanjutkan, meskipun pendapatan pemerintah posnya bukan hanya pada pajak, namun sejatinya pajak merupakan penunjang perekonomian utama sebagai alat kebijakan. Itu untuk meningkatkan pendapatan dan anggaran belanja negara.
Selain itu, pemerintah juga masih memiliki jalan alternatif lainnya guna pemulihan perekonomian negara. Caranya, memanfaatkan dan mendorong pendapatan lain seperti bagi hasil Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Itu bukan tanpa alasan, dikarenakan beberapa kinerja BUMN dinilai belum maksimal bahkan cenderung merugi.
"Seperti apa yang terjadi pada Garuda (Indonesia), yang sudah dibatas ambang kebangkrutan, lalu PLN dengan memiliki permasalahan tersendiri yang tidak kunjung selesai-selain dan lain sebagainya," bebernya.
3. Sistem bagi hasil antar daerah perlu diperbaiki
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Bukan hanya fokus pada WP, Erwin mengingatkan, agar pemerintah mau memperbaiki alat-alat kebijakan, supaya mampu mendorong perekonomian nasional.
Harapannya, nilai belanja infrastruktur, sosial, dan subsidi negara semakin lama kian meningkat. Itu tidak terkecuali ikut dilakukan pada perbaikan sistem bagi hasil antar daerah.
"Karena pemulihan ekonomi ini tidak membutuhkan yang kecil, tetapi biaya tersebut nilainya sangat besar," tukas dia.
4. Ketatnya kebijakan membuat negara sulit berinvestasi
Pexels/MoosePria berkacamata itu mengatakan, situasi pandemik COVID-19 sulit membuat negara melakukan investasi di berbagai bidang, dikarenakan ketatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Alhaail, kebijakan itu ikut memberikan rasa takut tersendiri bagi para investor nasional ataupun internasional. Ia menilai, investasi terbesar saat ini adalah tepat atau tidaknya pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan di tengah pandemik COVID-19.
"Pemulihan ekonomi nasional itu tergantung dari setiap kebijakan yang ada. Meski pada dasarnya ekonomi bisa pulih sendiri, namun permasalahan yaitu tentang cepat atau tidak waktunya," terang Erwin.
5. Tiga poin penting percepatan pemulihan ekonomi
googleErwin menambahkan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional terdapat tiga poin penting yaitu sosial, ekonomi, dan kesehatan. Ketiganya harus bisa menjadi fokus negara saat ini.
"Harapan kita tentu Indonesia bisa segera pulih dan bangkit dari permasalahan pandemik COVID-19," tandas dia.
Baca Juga: Erick Thohir Tinjau Langsung Perajin Tapis di Lampung, Beri Tiga Tips
