2. Pemerintah diminta cepat mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng

Sejumlah pedagang di pasar tradisional Bandar Lampung, Provinsi Lampung masih mengeluhkan tingginya harga minyak goreng kemasan dan curuh dari distributor. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Inflasi awal Januari 2022 , Erwin menyebut pemerintah daerah justru harus bisa mempertahankan capaian ini. Dengan catatan, kenaikan harga sejumlah komoditi barang, salah satunya minyak goreng harus bisa segera teratasi.

"Inflasi harus tetap berada di kisaran 2 sampai 4 persen, naik atau turun harus tidak jauh dari itu. Adanya pasar murah di Kota Bandar Lampung, juga cukup baik karena bisa menjadi instrumen menjaga inflasi," kata dia.

Terkait naiknya harga hingga kelangkaan minyak goreng menurut Erwin tak begitu berpengaruh pada inflasi 0,40 persen di Januari 2022. "Mungkin berpengaruh tetapi saya rasa itu tidak signifikan, karena pada nyatanya itu disumbang dari kelompok transportasi," sambung Erwin.

"Musim pancaroba saat ini, lalu situasi musim hujan kemudian pangan yang belum panen juga menjadi satu kendala, terhadap sebagai harga pangan mengalami peningkatan," kata dia.

3. Inflasi tertinggi datang dari kelompok pengeluaran transportasi

Ilustrasi Inflasi. IDN Times/Arief Rahmat

Merujuk data BPS periode Januari 2022, Kepala BPS Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan, provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai mengalami inflasi sebesar 0,40 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 1,09 persen.

"Januari 2022, IHK Lampung mengalami kenaikan indeks dari 108,69 pada Desember 2021 menjadi 109,13 pada Januari 2022. Dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,40 persen," kata dia.

Sementara berdasarkan penghitungan inflasi tahun kalender, Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,40 persen. "Selanjutnya inflasi tahun ke tahun Januari 2022 terhadap Januari 2021 adalah sebesar 1,83 persen," lanjut Endang.

Baca Juga: Harga Komoditi Naik, Inflasi Lampung Desember 2021 Capai 0,99 Persen

4. Deflasi hanya terjadi pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan

Ilustrasi Deflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut Endang menjelaskan, inflasi tersebut diambil dari dua kota pemantauan di Lampung, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 0,38 persen, sedangkan Kota Metro inflasi sebesar 0,55 persen.

Menurutnya, dari sebelas kelompok pengeluaran, sembilan kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu, kelompok transportasi sebesar 1,09 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,78 persen; kelompok kesehatan 0,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 0,44 persen.

Kelompok lain pemicu inflasi yakni, kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,22 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,18 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki 0,10 persen.

"Sebaliknya satu kelompok lain yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks (deflasi) sebesar 0,29 persen. Sementara, satu kelompok lainnya yaitu kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks," tandas Endang.

5. Inflasi Lampung 2022 masih terjaga pada rentan sasaran 4 persen

Ilustrasi Inflasi (sumber : freepik.com)

Merespons catatan perolehan inflasi awal 2022, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung, Budiyono memprediksi inflasi di daerah setempat masih akan tetap terjaga pada rentang sasaran 3 plus minus 1 persen.

Berkaca dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung Januari 2022 di angka 0,40 persen lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya dan rata-rata inflasi bulan Januari tiga tahun terakhir masing- masing mengalami inflasi sebesar 0,99 persen (mtm) dan 0,69 persen (mtm).

Tingkat inflasi IHK tersebut lebih rendah dibandingkan nasional dan Sumatra yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,56 persen (mtm) dan 0,85 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,83 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan Sumatra masing-masing tercatat sebesar 2,18 persen (yoy) dan 2,24 persen(yoy).

6. Faktor cuaca bisa jadi risiko

Potensi La Nina di Indonesia ( ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Budiyono menyatakan, terdapat beberapa risiko perlu dimitigasi, antara lain dari inflasi risiko kelompok inti, risiko ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi, kenaikan harga komoditas global impor, peningkatan harga akibat second round impact VF dan AP, serta peningkatan ekspektasi inflasi seiring berlanjut pemulihan ekonomi.

Ia menjelaskan, Risiko kelompok (VF) Volatile Food, terdapat potensi ketidakcukupan pasokan akibat adanya peningkatan permintaan didorong oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi di tahun 2022.

"Kendala cuaca yang menyebabkan gangguan produksi pertanian dan perikanan, permasalahan struktural pola tanam dan manajemen impor, serta adanya inefisiensi tata niaga pangan juga jadi risiko," kata mantan Kepala Grup Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI pusat ini

Sementara kelompok Administered Price (AP) menurut Budiyoni, risiko kenaikan inflasi tarif angkutan seiring peningkatan mobilitas masyarakat serta adanya risiko kenaikan harga bahan bakar rumah tangga. "Ini akibat adanya peningkatan harga bahan baku gas," tambahnya.

7. Langkah-langkah pengendalian risiko inflasi

Google

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, Budiyono mengatakan, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi konkret. Terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil.

Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat melalui Bansos, Subsidi, BLT, dan lain-lain. "Penting juga dilakukan percepatan realisasi dan refocusing APBN dan APBD, penguatan penyaluran KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harpa) Beras Medium serta melakukan kerja sama denpan produsen untuk pelaksanaan pasar murah," imbuhnya.

Kedua, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan pasokan dengan menjaga sadangan panpan nasional. Itu terutama pada beras sebagai komoditas utama, penguatan Kerjasama antardaerah (KAD), korporatisasi pertanian.

"Termasuk mendorong peningkatan produktivitas via pembangunan lumbung pangan Food Estate, melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IOT) dalam budidaya pertanian serta mplementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB)," paparnya.

8. Kasus varian Omicron berpotensi kembali timbulkan pengetatan mobilitas

ilustrasi varian baru COVID-19, Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut dalam upaya antisipasi risiko ketiga adalah, memastikan kelancaran distribusi melalui perluasan pemasaran melalui platform digital, penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir yakni, fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-Commerce, melakukan inovasi sistem logistik, pembangunan sistem logistik daerah sesuai tugas TPID sesuai Keppres 23/2017, serta mendorong kemitraan industri dengan petani.

Sementara langkah keempat, menurut Budiyono meningkatkan komunikasi efektif terhadap koordinasi TPIP-TPID, melakukan perluasan pemanfaatan PIHPS, dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID, serta melakukan peningkatan validitas kesinambungan data pangan dan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah yang akurat.

"Sisi lain, mulai berkembangnya varian Omicron di Indonesia dapat berpotensi menimbulkan adanya pengetatan kembali mobilitas masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga perlu adanya koordinasi yang erat antar anggota TPID," tandasnya.

Baca Juga: Inflasi 2022 Lampung, Bank Indonesia Soroti Risiko Perlu Dimitigasi