2. Tiga kelompok alami deflasi

Ilustrasi Deflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Bukan hanya inflasi, BPS Provinsi Lampung juga mencatat tiga kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks atau deflasi. Seperti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,10 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau -0,16 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan -0,69 persen.

Sementara tiga kelompok lainnya yaitu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok pendidikan; dan kelompok rekreasi olahraga dan budaya tidak mengalami perubahan indeks. "Ketiga kelompok pengeluaran ini masih berada pada Indeks sebelumnya di Juli 2021," kata Faizal.

3. Kendalikan inflasi perlu langkah antisipasi

Pedagang sayur melayani pembeli cabai di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Selasa (9/3/2021) (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung  Budiharto Setyawan menjelaskan, menjaga agar tingkat inflasi tetap berada pada level yang rendah dan stabil, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi guna mengantisipasi risiko. Pertama, memastikan keterjangkauan harga dari komoditas-komoditas strategis.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan bekerja sama dan bekomitmen untuk terus memastikan keterjangkauan harga, melalui pemantauan harga komoditas-komoditas strategis secara harian. Salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (argapangan.id/, untuk melihat perkembangan harga serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan kepada produsen, pedagang besar/utama dan pedagang tradisional agar tidak terdapat kendala dalam distribusi pasokan. Khususnya untuk pasokan berasal dari luar Provinsi Lampung tersebut.

Di sisi lain, guna memenuhi ketersediaan pasokan, TPID provinsi/kabupaten/kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya untuk pemenuhan pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis.

Langkah konkrit dapat dilakukan Tim TPID melakukan pendataan neraca pangan secara akurat untuk mengetahui kondisi surplus defisit komoditas di wilayah masing-masing. Selain itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB)  yang merupakan terobosan untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan perlu terus ditingkatkan.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan terus memastikan adanya kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok di Provinsi Lampung di tengah pembatasan mobilitas akibat diberlakukannya PPKM di berbagai wilayah baik di Provinsi Lampung maupun di wilayah lainnya.

Selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen dan petani dalam memasarkan produknya serta mendapatkan harga yang wajar.  Digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk menjaga kelancaran distribusi dan pemasaran; serta terus mendorong penggunaan transaksi nontunai.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif melalui diseminasi informasi harga dan iklan layanan masyarakat untuk mengimbau masyarakat agar bijak berkonsumsi dan mengurangi asymmetric information untuk menjaga ekspektasi inflasi, terutama di tengah pemberlakuan PPKM  di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, masih terdapat tantangan bagi TPID ke depan yakni upaya penguatan daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, TPID harus bersama-sama mendorong percepatan realisasi program perlindungan sosial dan perlunya melakukan identifikasi potensi sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi antara lain melalui optimalisasi Local Value Chain (LVC) sebagai strategi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah,” ujar Budi.

Baca Juga: Rokok dan Mobil Picu Inflasi September 2020 Lampung 0,05 Persen