Pj Gubernur Lampung Lanjut Proyek Kota Baru, Akademisi: Sinyal Positif
Gedung DPRD Komplek Projek Kota Baru Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)
Intinya Sih...
- Kelanjutan pembangunan proyek komplek perkantoran Pemprov Lampung di Kota Baru ditandai dengan upacara HUT Kemerdekaan ke-79.
- Upacara tersebut diharapkan menjadi awal mula eksistensi kembali pengerjaan pembangunan proyek perkantoran di Kota Baru.
- Pemprov Lampung perlu menggandeng para ahli konstruksi untuk mengevaluasi masterplan dan status lahan proyek Kota Baru.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Kelanjutan pembangunan proyek komplek perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan bakal ditandai pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan ke-79 diutarakan Pj Gubernur Lampung Samsudin dinilai sebagai sinyal positif.
Menurut Akademisi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), IB Ilham Malik, rencana Pj Gubernur Samsudin tersebut merupakan terobosan menarik. Pasalnya, pemerintah daerah saat ini membutuhkan suatu pemicu untuk menggerakkan organisasi pemerintah daerah (OPD).
"Karena itu, apa yang rencanakan oleh Pj gubernur, bahwa akan diadakan upacara di sana, saya kita ini akan menjadi sinyal bagus, bahwa sebagai pemerintahan, Lampung tetap berkomitmen mengembangkan Kota Baru," ujarnya dikonfirmasi, Jumat (26/7/2024).
1. Simbol bagus bak rencana upacara HUT Kemerdekaan di IKN
Gedung DPRD Komplek Projek Kota Baru Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Ilham Malik melanjutkan, komitmen Pj gubernur ini tak ubahnya dengan rencana pemerintah pusat bakal menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Oleh karenanya, pertanda baik ini diharapkan menjadi awal mula eksistensi kembali dimulainya pengerjaan pembangunan proyek perkantoran di Kota Baru.
"Ini menjadi simbol yang cukup bagus, Jadi apa yang dilakukan Pj gubernur ini sangat menarik dan saya selaku akademisi mengapresiasinya," papar dia.
Baca Juga: Proyek Mangkrak, Pemprov Lampung Upacara HUT RI di Kota Baru
2. Perlu diikuti komitmen gubernur terpilih dan para anggota legislatif mendatang
Gedung DPRD Komplek Projek Kota Baru Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Pascakeseriusan tersebut, Ilham Malik menyebutkan, komitmen ini juga diharapkan dapat diikuti oleh keputusan-keputusan politik bakal diemban kepala daerah gubernur terpilih periode 2024-2029 mendatang. Pasalnya, proyek tersebut bakal membutuhkan alokasi anggaran besar.
"Di sinilah dibutuhkan komitmen dari kepala daerah yang akan datang dan juga dari anggota dewan yang akan dilantik, untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai kebutuhan Kota Baru," ucapnya.
Maka dari itu, akan sangat penting dibutuhkan keseriusan para badan birokrasi di lingkungan Pemprov Lampung mendatang, guna mewujudkan proyek Kota Baru. "Harus terus dirintis oleh siapapun yang menjadi kepala daerahnya nanti," sambung dia.
3. Langkah awal perlu dilakukan uji laboratorium terhadap bangunan saat ini
Pj Gubernur Lampung Samsudin temui mantan Gubernur Lampung Komjen Pol (Purn) Sjachroedin ZP. (Dok. Pemprov Lampung).Sebagai langkah awal, IB Ilham Malik melanjutkan, Pemprov Lampung perlu menggandeng para ahli maupun praktis di bidang konstruksi bangunan, untuk mempelajari hingga dilakukan uji laboratorium keberadaan bangunan telah berdiri saat ini masihkah layak huni.
"Apakah dari sisi struktur dan arsitektur bangunan ini nanti akan baik ataukah tidak saat difungsikan, karena bangunan-bangunan yang ada sudah cukup lama mangkrak," sarannya.
Pasalnya, seperti diketahui selama pekerjaan ditinggalkan bertahun-tahun tidak ada alokasi dana atau anggaran khusus diperuntukkan sebagai biaya perawatan gedung. "Dapat kita lihat bangunan gedung nampak tidak terawat, bahkan mungkin sudah tidak layak lagi digunakan," lanjut dia.
4. Ingatkan evaluasi masterplan hingga status hukum lahan
Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)Bagian tak kalah penting lainnya, Ilham Malik menyebutkan, Pemprov Lampung harus segera mengevaluasi rencana induk alias masterplan proyek Kota Baru. Tujuannya, supaya lebih menggugah para investor untuk ambil bagian berinvestasi.
Termasuk segera menyelesaikan masalah hukum, mengingat, masih banyak status tanah di kompleks Kota Baru dapat dibilang belum memiliki status hukum yang jelas.
"Apalagi ada alokasi-lokasi kepada berbagai lembaga atau institusi yang ada, akhirnya membuat pembagian lahan itu menjadi masalah di masa yang akan datang. Jadi saya kira identifikasi isu perlu dilakukan pascadilaksanakan 17 Agustus di Kota Baru nanti," tandas Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Prodi PWK) ITERA tersebut.
