Kasus Penyimpangan Dana Hibah KONI Lampung Rp29 Miliar Naik Penyidikan
Kejati Lampung resmi mengumumkan status kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020 dinaikan ke penyidikan. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung resmi mengumumkan status kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020 dinaikan ke penyidikan. Penerapan itu menyusul serangkaian proses penyelidikan telah dilakukan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Heffinur mengatakan, tim penyidik telah menemukan dan memastikan adanya dugaan penyimpangan akan pelaksanaan serta penggunaan dana anggaran.
"Hari ini saya umumkan, kasus dana Hibah KONI Lampung resmi dinaikkan ke tahap penyidikan bersifat umum. Dari proses penyelidikan awal, maka kami simpulkan terjadi dugaan penyimpangan terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan KONI Lampung," ujarnya dalam konferensi Pers Perkembangan Penanganan Perkara Kejati Lampung, Rabu (12/1/2022).
Baca Juga: Tim Kejati Lampung Tangkap DPO Terpidana 8 Tahun Penjara Kasus Narkoba
1. Penyimpangan dana terkait pengesahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp60 M
Kejati Lampung resmi mengumumkan status kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020 dinaikan ke penyidikan. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)Lebih lanjut Heffinur membeberkan, dalam proses penyelidikan telah dilakukan tim penyidik, KONI Lampung diindikasi tidak berpedoman pada peraturan berlaku. Pasalnya, pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran diduga telah mengalami penyimpangan.
Sebagai catatan, ia menjelaskan KONI Lampung mengajukan program kerja anggaran hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada 2019 sebesar Rp79 miliar. Selanjutnya, pengajuan itu pun disetujui hanya sebanyak Rp60 miliar.
"Pada 28 Januari 2020, KONI menandatangani naskah Perjanjian Hibah dengan Bank. Maka dari 60 miliar tersebut rencana penyaluran akan dikucurkan menjadi 2 tahap pencairan," beber Heffinur.
2. Besaran kucuran dana hibah sebesar Rp29 miliar lebih
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)Dari dua tahap pencairan itu, Kajati Lampung melanjutkan, pertama KONI Lampung menerima Rp29 miliar lebih, dana itu pun akhirnya dianggarkan sebagai kegiatan pembinaan prestasi, anggaran partisipasi, dan anggaran, kesekretariatan.
Memasuki tahap pencairan kedua, KONI Lampung urung menerima kucuran dana hibah tersebut yakni sebesar Rp30 miliar lebih. Itu lantaran terhalang permasalahan penanganan pandemik COVID-19.
"Jadi dari total 2 tahap pencairan anggaran tahun 2020 tersebut, KONI hanya menerima sebesar 29 miliar dan sisanya tidak jadi disalurkan. Pada faktanya, dana tersebut lah yang kami selidik dan diduga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai alokasi kebutuhan," terang Heffinur.
3. Sejumlah cabor dilingkungan KONI Lampung dindikasi ikut terlibat
(Ilustrasi) IDN Times/Sukma ShaktiTemuan fakta lain dimaksud Heffinur dalam proses perjalanan penyelidikan kasus ini yaitu, dugaan keterlibatan sejumlah cabang olahraga (cabor) diindikasikan ikut berperan menyelewengkan dana hibah tersebut. Mengingat, KONI merupakan perpanjang tangan dari masing-masing cabor di Provinsi Lampung.
"Penyimpangan dana hibah tersebut terjadi dalam program kerja KONI dan Cabor pada sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa," imbuhnya.
Terkait prakira nilai kerugian keuangan negara dan identitas penetapan calon tersangka pada kasus ini, Kejati Lampung masih memilih irit berkomentar akan kedua hal tersebut. "Biarkan tim kami bekerja dan nanti pasti akan kami sampaikan," tandas Heffinur.
Baca Juga: Berkas Perkara Korupsi Kepala DLH Mesuji Dilimpahkan ke Kejati Lampung
