Kamu Perlu Tahu, Aturan Baru Akad Nikah Masa Pandemik di Lampung
Ilustrasi menikah di tengah pandemik COVID-19. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pedoman pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemik. SE Nomor P-036/DJ.III/HK.007/06/2020 tersebut tentang Pelayanan Menikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Kamarudin Amin.
Aturan pemberlakuan SE ini juga bermaksud dan bertujuan mencegah serta mengurangi resiko penyebaran pandemik COVID-19 dan melindungi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, dengan masyarakat. Itu pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tegap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
"Iya kita sudah menerima SE tersebut dan sudah memberlakukan dari kemarin, termasuk hal mengatur akad pernikahan hanya boleh dihadiri 10 orang. Untuk aturan acara resepsi itu di luar kewenangan kita," ujar Kabid Urusan Agama Islam (Urais) Kanwil Kemenag Lampung, Jamaludin, kepada IDN Times, Rabu (7/7/2021)
Baca Juga: Tiga Pelaku Penganiayaan Perawat di Bandar Lampung Teridentifikasi
1. Pendaftaran nikah bisa diakses online dan datang langsung
Ilustrasi Menikah Muda (IDN Times/Alfisyahrin Zulfahri Akbar)Dalam SE disebutkan, layanan pencatatan nikah di KUA kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja, dengan jadwal ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan. Untuk pendaftaran nikah, dapat dilakukan secara online via website, telpon, email, ataupun langsung ke KUA Kecamatan.
Terkait proses pendaftaran nikah tersebut, baik pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prokes dan mengurangi kontak fisik.
2. Akad nikah paling banyak dihadiri 10 orang
Ilustrasi Akah Nikah Dimasa Pandemi COVID-19. IDN Times/Andri NHKemenag juga mengimbau, bagi penyelanggaraan akad nikah di KUA atau di rumah, hanya diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang.
Sementara proses akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan, hanya diikuti sebanyak-banyaknya 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
Dengan catatan, KUA kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu, dan tempat agar pelaksanaan akad serta prokes dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
3. Penghulu wajib menolak bila ditemukan pelanggaran saat akad nikah
Ilustrasi Akad Nikah dimasa Pandemi COVID-19. IDN Times/Andri NHDalam hal pelaksanakan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah. Itu sesuai dengan prokes yang ketat.
Penghulu juga wajib menolak pelayanan nikah, jika ditemukan beberapa ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Itu disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan.
Kepala KAU kecamatan juga diminat melakukan koordinasi, tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan.
"Pedoman itu tentu kita harapkan bisa berjalan sebaik-baiknya, selama pelaksanaan tahanan normal baru pelayanan pernikahan di masa pandemik COVID-19," tandas Jamaludin.
Baca Juga: PPKM Mikro Bandar Lampung, Pusat Perbelanjaan Buka sampai Pukul 17.00
